PELAKITA.ID – Hari Ahad 20 Oktober 2024 menjadi hari bersejarah bagi Negara Republik Indonesia, NKRI kini memiliki Presiden dan Wakil Presiden baru. Keduanya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Bagi Ketua Ikatan Sarjana Kelautan Universitas Hasanuddin ISLA Unhas yang juga CEO PT Teknocorp, Ir Darwis Ismail, S.T, M.M.A, pemilihan Presiden dan Wapres yang terlaksana pada pada awal tahun ini menjadi proses demokrasi yang terlegitimasi.
“Baik dari sisi akuntabilitas maupun keabsahan layaknya proses pemilihan umum. tentunya melalui proses pemilu yang jurnal sebagaimana yang kita harapkan semua,” ucap pemilik Cafe BOSKA di Kawasan Pasar Minggu ini.
Pria yang juga pengurus Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia itu menyebut, ISLA Unhas tentu termasuk ISKINDO mempunyai alasan kuat untuk memberi dukungan kuat pada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Oleh sebab itu, sebagaimana menjadi perjuangan ISLA Unhas bahkan ISKINDO, isu mariitm harus menjadi perhatian dan fokus kepemimpinan nasional ke depan.
“Selain memberikan ucapan selamat bertugas kepada Presiden dan Wapres terpilih, kami menyampaikan agar potensi, tantangan, serta sumber daya manusia kelautan perlu menjadi arus utama program pembangunan ke depan,” harap Darwis.
“Atas nama alumni, pekerja, jejaring maritim nasional kami berharap semoga maritim kita semakin maju dan dan faedah untuk kesejahteraan dan kemandirian bangsa,” ucap pria yang juga pengurus pusat Partai Persatuan Pembangunan ini.
“Bersama Presiden Prabowo dan Wapres Gibran, kita ingin nelayan, masyarakat pesisir mendapat manfaat nyata dari kepemimpinan keduanya,” imbuhnya.
Darwis mendukung penuh paradigma Pemerintahan Prabowo Gibran untuk memanfaatkan setiap sumber daya alam pesisir dan laut Indonesia untuk kesejahteraan.
“Potensi kekayaan alam yang melimpah ini wajib kita kelola sebaik baiknya untuk kepentingan bangsa. Kami yakin Pak Prabowo akan memilih Menteri kelautan yang punya kecakapan mengelola laut kita dan menjadikan Kementrian Kelautan dan Perikan terdepan dalam membangun potensinya,””tegasnya.
“Harapan kami sebagai praktisi, sebagai yang telah membaca potensi dan tantangan pembangunan ke depan, Kementerian seperti KKP perlu mendapat minimal 5 persen dari total APBN,” tutur Darwis.
“Kami para Sarjana Kelautan juga mengharapkan adanya BUMN baru yang khusus bergerak di bidang Budidaya Kelautan khusus budidaya biota biota laut bernilai tinggi sperti tuna, udang, lobster, mutiara dan lainnya,” usul Darwis.
Menurutnya, BUMN inilah yang kelak memacu ekonomi kelautan kita dan juga meningkatkan kesejahteraan nelayan karena fungisnya sebagai offtaker dan penjamin produk perikanan terbeli.
“Sekali lagi, kami Ir Darwis Ismail MMA, ketua Ikatan Sarjana Kelautan Unhas memberikan ucapan selama bertugas kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka,” ucapnya lagi.
6 alasan mendasar
Terkait perlunya anggaran minimal 5 persen dari total APBN, Darwis menyebut ada 6 alasan mendasar.
Pertama, Potensi Ekonomi yang Besar.
”Sektor ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk perekonomian negara, baik dari hasil perikanan tangkap, budidaya laut, maupun pariwisata maritim,” kata dia.
”Dengan anggaran yang memadai, sektor ini dapat berkembang pesat, meningkatkan ekspor hasil laut, serta menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selama ini pemerintah kesulitan untuk memaksimalkan upaya itu karena kelangkaan anggaran,” sebutnya.
Alasan kedua, kata Darwis, sumber daya alam pesisir dan laut rentan.
”Laut dan perikanan merupakan sumber daya alam yang rentan terhadap kerusakan akibat overfishing, polusi, perubahan iklim, dan kerusakan ekosistem. Ini yang perlu anggaran besar untuk menjaganya,” ujarnya.
”Untuk menjaga kelestarian ekosistem laut dan memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan, dibutuhkan anggaran untuk penelitian, pengawasan, serta pengelolaan sumber daya alam yang efektif, apalagi batas laut dan pulua-pulau terluat kita rawan, secara sosial dan politik,” imbuhnya.
”Ketiga, butuh infrastruktur dan teknologi: Sehingga, untuk meningkatkan hasil sektor kelautan dan perikanan, dibutuhkan infrastruktur yang memadai seperti pelabuhan, kapal, dan teknologi pengolahan hasil laut. Investasi dalam infrastruktur dan teknologi ini memerlukan anggaran yang cukup besar. Ini yang perlu anggaran maksimum,” terangnya.
Hal keempat yang disebut Darwis adalah perlunya Pengembangan SDM dan Penelitian:
”Agar sektor ini dapat berkembang dengan optimal, dibutuhkan pelatihan bagi nelayan, petani perikanan, serta pengembangan riset dan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor ini,” tambahnya.
”Ini yang tak kalah penting, perbaikan sistem Keamanan dan Penegakan Hukum: Sektor ini juga menghadapi tantangan terkait dengan illegal fishing dan ancaman terhadap keamanan laut,” kata dia.
”Dengan latar belakang Pak Prabowo sebagai orang militer, saya yakin pasti akan ada niatan atau attensi penambahan anggaran untuk ini,” sebutnya.
”Diperlukan anggaran untuk meningkatkan patroli dan penegakan hukum guna mencegah eksploitasi usaha kelompok asing yang merusak terutama di border.” kata dia.
”Berikutnya atau keenam adalah perlu keberlanjutan, anggaran yang besar diperlukan untuk program-program konservasi laut, pengelolaan kawasan konservasi, dan upaya mitigasi terhadap dampak perubahan iklim,” tandasnya.
”Dengan anggaran yang lebih dari cukup. sektor kelautan dan perikanan dapat berkembang secara berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi negara,” tuturnya.
Dia juga mengucapkan selamat jika sekiranya Sakti Wahyu Trenggono masih Menteri KKP pada Kabinet Merah Putih.
“Selamat juga kepada Menteri Trenggono, harapan kita saya kita tetap sama bahwa perlu alokasi anggaran maksimum untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kepemimpinan Pak Trenggono butuh anggaran maksimum,” imbuhnya.
”Jadi, saya kira, dengan pendekatan yang cermat oleh KKP, semua sumber-sumber daya alam laut hingga laut dalam jika dapat meningkatkan pendapatan negara bisa saja dieksploitasi tanpa ada keraguan di dalamnya.” pungkasnya.
Sebagai gambaran, alokasi anggaran untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam APBN 2024 mencapai Rp6,65 triliun.
Angka itu termasuk dalam belanja kementerian dan lembaga, yang secara total dialokasikan sebesar Rp1.086,6 triliun di APBN 2024.
Persentase khusus untuk KKP tidak dinyatakan secara eksplisit, namun dibandingkan dengan total belanja negara yang mencapai Rp3.304,1 triliun, alokasi untuk KKP tetap signifikan mengingat sektor kelautan dan perikanan adalah kunci bagi keberlanjutan ekonomi dan ketahanan pangan nasional
Redaksi
⁹
