PELAKITA.ID – Pada tanggal 16 Juli 2024 ini, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Selatan berkolaborasi dengan mitra LSM, Sustainable Fisheries Partnership Foundation (SFPF), meluncurkan Komite Pengelolaan Perikanan Tangkap Demersal Berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan.
Peluncuran Komite ini dilanjutkan dengan lokakarya selama 2-hari dalam mempersiapkan Rencana Aksi bagi komite tersebut. Lokakarya dilaksanakan pada tanggal 16 dan 17 Juli 2024.
Provinsi Sulawesi Selatan merupakan wilayah kunci bagi perikanan tangkap dan budidaya, khususnya di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713.
Wilayah ini dikenal sebagai daerah yang menghasilkan komoditas perikanan demersal bernilai ekonomi tinggi seperti gurita, kakap dan kerapu, yang sebagian besar ditangkap oleh nelayan skala kecil.
Potensi perikanan demersal di WPP 713 mencapai hampir 35 persen dari total estimasi sumber daya ikan di WPP ini.
Hasil tangkapan tersebut tidak hanya dipasarkan di tingkat lokal Makassar, namun juga untuk pasar domestik, bahkan pasar global.
Meskipun memiliki potensi yang besar, pengelolaan perikanan di Sulawesi Selatan menghadapi tantangan yang cukup besar.
Tata kelola dan penyelesaian masalah yang efektif memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk nelayan skala kecil.
Pembentukan Komite Pengelolaan Perikanan Tangkap Demersal Berkelanjutan, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 6 Februari 2024.
Pembentukan komite itu menandai inisiatif strategis menuju perbaikan praktik pengelolaan.
Komite beranggotakan perwakilan dari unsur-unsur pemerintah daerah, perwakilan dari industri demersal di Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Asosiasi Demersal Indonesia (ADI), perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan nelayan demersal yang diwakili oleh Forum Komunikasi Nelayan Kakap Kerapu Demersal Indonesia (Forkom Narasi).
Muhammad Ilyas, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, menekankan pentingnya Komite ini.
“Peluncuran Komite Pengelolaan Perikanan Demersal Berkelanjutan merupakan upaya nyata dalam mendukung RPJPD SulSel 2025 hingga 2045 tentang Pembangunan Ekonomi Biru Provinsi Sulawesi Selatan,” ujarnya.
“Upaya ini untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya perikanan Sulsel dalam jangka panjang, serta dapat meningkatkan ekonomi dan taraf hidup nelayan tradisional SulSel”, kata dia.
Ilyas menambahkan bahwa dengan luas wilayah perairan SulSel sekitar 45.600 km2 potensi ikan demersal, khususnya di kawasan Terumbu Karang cukup besar dan bernilai tinggi.
”Sehingga tata kelolanya sangat penting utk menjaga Keberlanjutan dampak ekonomi, ekologi, dan sosialnya bagi nelayan SulSel. Ini menunjukkan komitmen kami untuk melestarikan sumber daya laut di wilayah kami sekaligus memastikan kesejahteraan nelayan skala kecil,” tambahnya.
”Kami percaya bahwa melalui pengelolaan yang inklusif dan kolaboratif, kita dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan adil di sektor perikanan kita,” sebutnya.
Pengelolaan perikanan berkelanjutan harus bersifat inklusif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, nelayan, industri, dan lembaga swadaya masyarakat.
Pembentukan komite ini merupakan bukti upaya kolaboratif yang diperlukan untuk menjamin keberlanjutan jangka panjang perikanan demersal di wilayah tersebut.
Dessy Anggraeni, Direktur Program Indonesia untuk Sustainable Fisheries Partnership, mengatakan pihaknya mendukung sepenuhnya pembentukan Komite Pengelolaan Perikanan Demersal Berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Selatan. Inisiatif ini mewakili kemajuan yang signifikan dalam pengelolaan perikanan demersal berkelanjutan di wilayah ini.
”Kami sangat bangga bahwa pembentukan Komite ini secara aktif melibatkan para nelayan Sulawesi Selatan, yang merupakan pemain utama dalam industri perikanan,” jelas Dessy.
“Partisipasi mereka memastikan bahwa strategi pengelolaan didasarkan pada pengetahuan dan praktik lokal, sehingga menjadikannya lebih efektif dan berkelanjutan dalam jangka panjang,” ucapnya.
Lokakarya dua hari yang dilaksanakan setelah peluncuran Komite merupakan diskusi antar anggota komite untuk merumuskan Rencana Aksi Komite untuk tiga tahun ke depan.
___
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
Sustainable Fisheries Partnership
Irham Rapy
Co-management Coordinator
HP/WA: 081340064806
Email: Irham.rapy@sustainablefish.org
www.sustainablefish.org
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
Jl. Baji Minasa No.12, Kec. Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90126
Telp: 0411 – 873680
Email: sulseldkp@gmail.com
Tentang Sustainable Fisheries Partnership Foundation (SFPF)
Sustainable Fisheries Partnership Foundation (SFPF) adalah organisasi non pemerintah dan non-profit (LSM) internasional yang berpusat di Hawaii, Amerika Serikat. SFPF bekerja untuk tercapainya ekosistem laut yang sehat, pasokan sumber makanan dari laut yang mencukupi, serta peningkatan ekonomi dari sektor perikanan. SFPF bekerja dengan pemerintah, industri, nelayan/petambak dan pemangku kepentingan lainnya di sektor perikanan untuk membantu menciptakan perikanan tangkap dan budidaya yang berkelanjutan dan dapat membawa manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan lingkungan yang lebih luas.
