Saya dan teman-teman perempuan di DPRD Sulsel harus sekke-sekke, maumi diapa, alhamdulillah, dinaikkan jadi 3 miliar. –
Ketua DPRD Sulsel, A. Ina Kartika Sari, S.H, M.Si
___
PELAKITA.ID – Seri Dialog Kebangsaan ICMI Sulsel dengan tema Masa Depan Demokrasi dan Kedaulatan Seri 4 memetik topik Pemilu, Demokrasi dan Peran Politik Perempuan.
Kegiatan berlangsung pada Minggu malam, 10 September 2023.
Sebagai narasumber adalah Dr Andi Yuliani Paris (ICMI Pusat), Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, Ketua DPRD Sulsel, A Ina Kartika Sari dan akademisi UMI, Prof Naidah Naing.
Sebagai moderator Prof Majdah M. Zein yang merupakan pengurus ICMI Sulsel sekaligus Rektor Universtas Islam Indonesia Makassar.
Kegiatan via Zoom dan disiarkan melalui kanal Youtube Tribun Timur serta didahului sambutan Prof Dr. Arismunandar Ketua ICMI Sulsel.
Terkait tema atau topik diberi pengantar oleh Dr Adi Suryadi Culla yang merupakan Wakil Ketua sekaligus Divisi Politik dan Pemerintahan ICMI Sulsel.
Paparan A. Ina Kartika Sari
Alumni S2 Ilmu Politik Unhas yang disebut-sebut salah satu pemimpin masa depan Barru ini memulai pemaparannya dengan memberi apresiasi kepada ICMI, kepada dosennya, Dr Adi Suryadi Culla yang telah mengajaknya jadi pembicara.
Dia mengaku dihubungi via telpon dan langsung setuju karena punya pengalaman sebagai mahasiswa didikan akademisi Fisip Unhas itu.
Menurut Ina, saat ada banyak perempuan Sulsel yang sudah punya kapasitas.
“Perempuan berkualitas tetapi yang mendapat akses sangat terbatas untuk bisa berkiprah. Mereka ada di dunia ASN, akademisi,” kata dia.
Dia menilai karena ada aturan, ada pembatasan UU sehingga tidak semua bisa berkontribusi terutama pada ASN untuk masuk ke ranah poltik.
Meski demikian Andi Ina mengaku senang karena ada perkembangan baik dimana keterpilihan perempuan Sulsel di pentas politik daerah membaik di 2019.
“Suatu kesyukuran, dengan jumlah anggota DPRD Sulsel 85 orang anggota, ada 23 perempuan yang terpilih,” kata Perempuan yang awalnya berprofesi sebagai notaris ini.
“Itu sudah mencapai hampir 30 persen. Sebelumnya tidak sampai 20 persen, palingan ada 16 orang dari 85 anggota DPRD, jadi ada prrogress bagus,” kata alumnus FH Unhas angkatan 93 ini.
Ina menilai bisa dikatakan masyarakat sebenarnya telah memberikan ruang yang cukup untuk perempuan.
“Mereka bisa duduk dan tentunya menjadi wakil masyarakat secara umum dan juga menjadi wakil perempuan,” ujar ketua IKA Smansa Makassar ini.
“Saya harus katakan betapa pentingnya di lembaga politik, bahwa ada hal-hal dimana memang butuh perjuangan kaum perempuan sendiri,” tegasnya.
Perempuan yang lahir dan besar di Partai Golkar ini mengaku bahwa kelompok perempuan jualah yang paham dan mau memperjuangkan nasib sepenuhnya.
“Saya sangat rasakan, hanya kita-kitalah yang mesti menyuarakan saat rapat,” kata dia.
Bahkan, lanjut Ina, kalau disuarakan oleh laki-laki malah di-bully.
“Inilah saya katakan, betapa pentingnya mendorong agar banyak lagi perempuan berkualitas untuk ada di lembaga partai politik,” tegasnya.
Terkait kemajuan DPRD Sulsel dari sisi jumlah partisipasi dan peran perempuan, dia menyebut saat ini ada dua komisi dari lima komisi di DPRD Sulsel yang diisi perempuan.
“Ada dua komisi itu yang dipimpin perempuan, Komisi B bidang perekonomian dan Komisi D tentang Pembangunan,” katanya.
“Dengan perempuan itu, berarti alhamdulillah, dalam DPRD Sulsel kelihatan perempuan juga sangat diberikan ruang di lembaga politik,” lanjutnya.
Dia setuju, secara teori perempuan ditempatkan atau dinilai sebagai sering tidak mampu tapi itu adalah realitas.
“Itu biasa terjadi dan muncul pada saat perempuan ada di dalam organisasi yang maskulin tapi saat ini kami juga ada perkumpulan Kaukus Perempuan Parlemen,” jelas Ina.
Organisasi itiu, sebut Ina sebagai wahana untuk saling dorong dan memotivasi anggota perempuan.
“Bagaimana kita sebagai bagian dari lembaga untuk lebih bergaung,” sebutnya.
“Jadi tidak semata dibutuhkan saat mencari kuorum rapat. Tiba-tiba mereka menelpon; di manaki ibu, lah, kenapa perempuan yang dipanggil?” tagas Ina.
“Itu bapak-bapak ada yang malas datang, harus diberikan catatan. Itulah stigma yang ada di dalam lembaga politik. Sekali lagi, bisa kita katakan bahwa kinerja mereka memilih perempuan tidaklah rugi,” tambahnya lagi terkait pilihan masyarakat Sulsel saat ini.
Ina juga berharap kekuatan perempuan memang mesti ditunjukkan, dengan kapasitas, dengan lebih mumpuni.
“Kemudian ada hal yang perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan kualitas yang handal, berkaitan anggaran kepada para Parpol,” ucapnya.
“Harus diperjuangkan di situ, sebab dalam penetapannya, misalnya 20 persen dari anggaran papol untuk perempuan,” kata dia.
Karena, sambung Ina, anggaran parpol yang ada ada 60 persen untuk pendidikan politik, 40 persen untuk operasional, untuk kantor. “Ini juga kerap bermasalah,” kata dia.
Ina menilai anggaran Parpol di Sulsel sangat minim. “Satu suara ada di 1 200, di Jakarta, ada 8 ribu per satu suara,” katanya.
Baginya, hal ini perlu diperjuangkan agar ada efek hadirnya politik handal perempuan di kursi parlemen.
Dia berharap ada perjuangan bersama untuk menambah anggaran iin.
Tentang hadirnya Perempuan di DPRD Sulsel, Ina menyebut telah berkontribusi nyata.
“Saya contohkan, setiap tahun penyusunan anggaran, saya harus sedikit harus sekke-sekke dengan TAPD,” kata sosok perempuan pertama sebagai ketua DPRD Sulsel ini.
“Saya selalu ingatkan, hanya satu OPD yang ada kata perempuannya, yang perlu cukup anggaran,” ungkap putri politisi tenar Golkar Sulsel, Andi Tja Tjambolang asal Barru ini.
“Tapi bayangkan, contohnya untuk anggaran pemberdayaan perempuan, waktu itu, KUAPPAS sejumlah 900 juta rupiah saja,” ungkanya.
“Nah itu, untuk 24 kabupaten kota, itu mau dibikin apa,” tegasnya.
Bagi Ina, nilai tak seberapa jika dibagi-bagi.
“Saya dan teman-teman Perempuan sekke-sekke, maumi diapa, alhamdulillah, dinaikkan jadi 3 miliar,” sebutnya lagi.
“Itupun bagi kami belum cukup, apalagi dibagi ke 24 kabupaten-kota. Akhirnya penetapan APBD dari 900 juta awalnya, kini sudah 8 miliar,” ujar dia.
Terkait pelaksanaan Pileg 2024 Ina mengutarakan agar tetap memilih perempuan.
“Di sini saya harus katakan untuk periode ini ada tujuh perempuan tak lagi maju termasuk saya sendiri” aku Ina.
“Ada tujuh dari dua puluh tiga yang tak lagi maju Ini memang menjadi pekerjaan rumah parpol yang sudah ada. Bagaimana mendoromg untuk menjadi bertambah, paling tidak sama dengan saat ini sebanyak dua puluh tiga orang,” sambung dia.
Ina menyebut menjadi politisi Perempuan di DPRD Sulsel tidak mudah.
“Tetapi bagaimana kita semua ini sebagai penyelenggara untuk bekerja bagi kepentingan masyarakat Sulsel dan Perempuan,” tandasnya.
Pada kesempatan itu, dia juga memberi update bahwa saat ini, kelompok perempuan di parlemen Sulsel telah menghasilkan Perda Perlindungan Perdagangan Orang tahun 2023.
“Itu sebagai inisiatif politisi perempuan DPRD. Tahun ini ada satu perda lagi inisiatif Kaukus Perempuan Parlemen yaitu terkait kesehatan ibu dan anak,” pungkasnya.
Editor: K. Azis
