PELAKITA.ID – Saat ini Pemerintah sedang memantapkan inisiatif Pembentukan Dana LSM di Indonesia dan sedang ditangani oleh Kelompok Kerja (Pokja) Perumusan Perpres Pendanaan LSM di Indonesia.
Merespon itu, Transparency International, Penabulu Foundation, Prakarsa dan Institut Kapal Perempuan mengelar Konferensi Pers Dana Abadi LSM ‘Menciptakan Lingkungan Pendukung untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi Lokal’ pada Rabu, 1 Juni 2022.
Acara ini dihadiri penggiat LSM dan pemerhati organisasi masyarakat sipil merespon gagasan Pemerintah yang menyiapkan dana terkira 6 triliun yang akan dikelola oleh sebuah organisasi ‘Indonesian Aid’.
Narasumber yang hadir adalah Mulyadi Prayitno dari YKPM Makassar. Lalu ada Triawan Umbu Yayasan Koppesda Sumba, Rsiwati Flower Aceh Banda Aceh, Bambang Teguh Karyanto Direktur LSDP SD Inpres, Jember dan Dina Mariana dari Direktur Eksekutif IRE Yogyakarta dan dimoderatori Maria Anik T. Wusari Deputi DE Penabulu.
Penjelasan Pokja
Bona Tua Parlinggomon P dari Infid yang juga anggota Pokja yang hadir dalam pertemuan ini menjelaskan bahwa jika Dana Abdi itu dijalankan, perlu pembedaan, jangan ada satu regulasi untuk semua, swasta atau perusahaan dengan LSM.
“Pengadaan barang dan jasa pun tidak bisa dengan disamakan dengan insitusi bisnis yang profit, harus dibedakan di pemerintah, jangan satu regulasi utnik semua, “ sebunya.
Bona menyatakan, Indonesia akan menjalankan G20 dan ini merupakan momentum untuk dibawa ke proses highlevel atau ke tahap berikutnya. “Indonesia Aid dan organisasi masyarakat sipik dalam negeri harus bisa menyegerakan dalam G20,” ucapnya.
Dia mengingatkan bahwa saat ini Presiden Jokowi sedang berada di Ende. “Pancasila lahir di lokasi di mana pak Soekarno, presiden Soekarno di bawah pohon di Ende,” katanya.
Menurutnya, Soekarno mengingatkan ancaman dari rivalitas transnasional ideologi, antar nilai dan toleransi.
“Kita perlu garis bawahi, IPK indeks penanganan korupsi kita tidak pada level menggembirakan, dengan mempekuat LSM akan memperkuat kohesi sosial dan mengurangi gesekan di tingkat lokal,” ujarnya.
Indonesia Aid menurut Bona menyiapkan 6 triliun. “Usulan dari kita untuk dana abadi ini tidak jauh dari dana abdi yang diberikan untuk pembangunan internasional. Ini juga tidak serta merta dalam setahun tapi bertahap, setahun 2 trilun,” katanya.
“Dibanding dana pemerintah yang mencapai 2000 triliun ini sangat kecil, apalagi kalau sisa anggaran, 2 triliun nilai keci,” katanya. Dia menyarankan untuk terus menerus mengawal proses yang berkaitan dengan G20 ini. “Saya rasa di tahun depan, sudah menjadi tahun politik ini adalah momentum yang pas untuk menyegerakannya,” tandasnya.
“Mengenari urgensinya, keterlibatan LSM sangat perlu karena sudah terbukti mendapat rekognisi internasional,” pungkas Bona dari Infid, wakil Pokja Perpres pendanaan LSM.
Penulis: K. Azis
