PELAKITA.ID –Saat berita ini ditulis, kick-off COREMAP-CTI masih berlangsung. Menurut Bappenas, kegiatan COREMAP-CTI ini dukung dana hibah GEF melalui World Bank dan Asian Development Bank dan dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas melalui Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF).
Untuk menandai dimulainya COREMAP CTI Bank Dunia dan ADB maka telah digelar kick off meeting COREMAP CTI ‘Pelestarian Terumbu Karang untuk Kesejahteraan Masyarakat’ pada Kamis, tanggal 30 Juli 2020, pukul 09.00 WIB.
Adapun rangkaian acara melalui paparan atau keynote speech MKP Edhy Prabowo, Opening speech, Menteri PPN/Kepala Bappenas lalu Kick off COREMAP – CTI oleh dua menteri.
Pembicara yaitu Dr Ir Aryo Hanggona, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementeran Kelautan dan Perikanan, KKP, Dr Arifin Rudiyanto, Deputi Bidang Kemartiman dan Sumber Daya lam Kementerian PPN/Bappenas.
Pembicara lainnya adalah Rolande Simone Pryce, Opeation Manager, Indonesia and Timor-Leste, The World Bank, lalu ada Said Zaidansyah, Deputy Country Director ADB – Indonesia serta Naneng Setiasih, Coral Reef Management and Ecoutourism Specialist.
Dalam paparannya, Rolande Simone Pryce dari Bank Dunia menyebut bahwa tantangan atas pengelolaan sumber daya lautan masih ada.
Menurutnya, perlu penguatan pengelolaan perikanan, pasca panen, penegakan hukum, perbaikan data system dan logistik termasuk implementasi Marine Spatial Planning. “Perlu pula memperbaiki koordinasi antara kementerian, pada berbagai level dan adanya platform pengambilan keputusan bersama. Ini perlu perhatian,” katanya.
Dia juga menyebut bahwa tekanan ke lautan semakin besar apalagi sejak adanya pandemi Covid-19. “Harga ikan drop, Kementerian menghadapi permasalahan ketersediaan anggaran, realokasi anggaran. Tekanan sumber daya pesisir padahal ini merupakan sumber pangan masyarakat,” tambahnya.
Bank Dunia, menurut Rolande memahami bahwa Pemerintah Indonesia sedang menghadapai masalah seperti disebutkan di atas.
COREMAP-CTI memanfaatkan dana dari GEF dan akan mendukung perbaikan terumbu karang di Raja Ampat dan Laut Sawu (Kawasan Konservasi Perairan) dengan beragam kegiatan seperti pengembangan kapasitas lokal, pelestarian kawasan oleh masyarakat, pemanfatan dan pengelolaan area konservasi hingga pembangunan infrastruktur.
Dia juga menekankan pelibatan organisasi LSM lokal untuk menjalankan program ini dengan harapan dapat merefleksikan kapasitas dan pengetahuan lokal.
“Bank dunia ada di sini untk mendukung. Kami ada di sini untuk menjadikan laut sebagai jalan kesejahteraan,” kurang lebih demikian penekanannya.
Proyek LAUTRA
Proyek yang juga sedang disiapkan Bank Dunia bersama KKP dan Bappenas selain COREMAP-CTI adalah LAUTRA atau Lautan Sejahtera. Proyek ini membutuhkan dana US$ 170 juta.
Proyek tersebut merupakan salah satu inisiatif bersama Bank Dunia dan Pemerintah Indonesia untuk mendukung pengembangan mata pencaharian, sistem pendataan perikanan di Indonesia bagian Timur. “Termasuk pada penanganan sampah plastik dan marine spatial planning,” imbuhnya.
Terkait program Bank Dunia dan Pemerintah melalui KKP tersebut akan dimulai 2021. Menurutnya, Bank Dunia bangga bisa mendukung program yang berkaitan dengan analisis, pengambilan keputusan dan formulasi kebijakan terkait sumber daya lautan ini. Dia juga menyebut dukungan dana US $ 4,5 juta dari Pemerintah Norwegia dan Denmark.
Pada saat yang sama Bank Dunia, kata Rolande, sedang menyusun laporan tentang kebijakan pengelolaan sumber daya maritim dengan bermitra Kemenkomarinves, ocean prosperity report.
“Kita tahu bersama bahwa laut dalam tekanan, namun kabar baiknya adalah Amazone of the Ocean (Indonesia) oleh Pemerintah telah mengambil inisiatif untuk pengelolaan program berkelanjutan. Bank Dunia menunggu capaian-capaian di lapangan,” tutupnya.
