Pembanguna pelabuhan perikanan di Untia Makassar, atau pelabuhan perikanan di Sorong dan Merauke, jalan ke pedalaman Luwu Utara, hingga bandara di Bone misalnya, harus diikuti dengan ekosistem produksi lokal, industri berbasis sumber daya setempat, serta akses pasar yang adil bagi masyarakat pesisir, petani lahan kering, dan komunitas adat.
PELAKITA.ID – Hasil Ipsos Global Survey 2025 yang menempatkan Indonesia sebagai negara paling optimistis di dunia pada 2026 bukan sekadar statistik yang membanggakan.
Angka 90 persen optimisme publik mencerminkan suasana batin kolektif masyarakat yang menaruh harapan besar pada masa depan.
Di tengah ketidakpastian global—perang, krisis iklim, perlambatan ekonomi dunia—optimisme Indonesia menjadi anomali sekaligus modal sosial yang sangat berharga.
Optimisme publik bukanlah sikap naif yang menutup mata terhadap masalah. Ia justru sering lahir dari pengalaman bertahan, beradaptasi, dan menemukan peluang di tengah keterbatasan.
Bagi Indonesia, optimisme ini dapat dibaca sebagai ekspresi kepercayaan bahwa negara masih bergerak ke arah yang benar, atau setidaknya memiliki potensi besar untuk memperbaiki diri.
Pertanyaannya kemudian bukan apakah optimisme ini valid, melainkan bagaimana ia dikelola agar tidak berubah menjadi kekecewaan kolektif.
Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, optimisme publik memiliki makna strategis. Pemerintahan baru selalu membawa ekspektasi, tetapi dalam kasus Prabowo, ekspektasi itu berlapis: stabilitas politik, ketegasan kepemimpinan, kemandirian ekonomi, hingga janji besar pembangunan nasional yang berdaulat.
Optimisme masyarakat dapat menjadi “energi politik” yang mendorong legitimasi kebijakan, memperkuat kepercayaan pada institusi negara, dan mempercepat implementasi agenda-agenda besar.
Namun, optimisme juga adalah beban moral. Ia menuntut hasil. Ketika masyarakat percaya, negara tidak boleh berjalan biasa-biasa saja.
Pemerintahan Prabowo ditantang untuk menerjemahkan optimisme itu ke dalam kebijakan yang terasa nyata: lapangan kerja yang tercipta, harga kebutuhan pokok yang terjaga, layanan publik yang membaik, serta kehadiran negara yang lebih adil di seluruh wilayah.
Di sinilah relevansi optimisme publik dengan pembangunan Indonesia bagian timur menjadi sangat penting. Selama puluhan tahun, kawasan timur—dari Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua—sering diposisikan sebagai “objek pembangunan”, bukan subjek.
Optimisme nasional yang tinggi seharusnya tidak berhenti di Jawa atau kota-kota besar, melainkan menjadi dorongan untuk mempercepat koreksi ketimpangan struktural antarwilayah.
Bagi Indonesia timur, optimisme publik membuka ruang untuk pendekatan pembangunan yang lebih berani dan transformatif. Pertama, dari sisi infrastruktur, fokus tidak cukup pada konektivitas fisik semata, tetapi juga konektivitas ekonomi dan sosial.
Pelabuhan perikanan di Untia Makassar, atau pelabuhan perikanan di Sorong dan Merauke, jalan ke pedalaman Luwu Utara, hingga bandara di Bone misalnya, harus diikuti dengan ekosistem produksi lokal, industri berbasis sumber daya setempat, serta akses pasar yang adil bagi masyarakat pesisir, petani lahan kering, dan komunitas adat.
Kedua, optimisme nasional memberi legitimasi politik untuk memperbesar investasi negara pada manusia. Pendidikan kontekstual, layanan kesehatan yang menjangkau pulau-pulau kecil, dan penguatan kapasitas generasi muda di Indonesia timur menjadi kunci.
Tanpa itu, pembangunan hanya akan menciptakan pertumbuhan statistik, bukan kemajuan sosial. Pemerintahan Prabowo memiliki peluang untuk menegaskan bahwa pembangunan manusia di kawasan timur adalah prioritas strategis, bukan program pelengkap.
Ketiga, optimisme publik seharusnya mendorong pendekatan pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis kearifan lokal. Indonesia timur kaya akan modal sosial, pengetahuan tradisional, dan praktik hidup berkelanjutan.
Dalam konteks krisis iklim global, wilayah ini justru menyimpan jawaban masa depan.
Jika negara hadir sebagai mitra—bukan penguasa—maka optimisme masyarakat lokal dapat bertemu dengan optimisme nasional dalam satu arah pembangunan yang berkeadilan.
Namun perlu diingat, optimisme adalah sumber daya yang mudah terkikis jika tidak dirawat. Ketimpangan yang terus berlangsung, konflik agraria, eksploitasi sumber daya tanpa manfaat lokal, atau kebijakan yang sentralistik dapat dengan cepat mengubah harapan menjadi sinisme.
Oleh karena itu, pemerintahan Prabowo dituntut tidak hanya kuat dalam visi, tetapi juga sensitif dalam implementasi.
Pada akhirnya, peringkat Indonesia sebagai negara paling optimistis di dunia adalah cermin sekaligus peringatan. Ia mencerminkan besarnya harapan rakyat, tetapi juga mengingatkan bahwa harapan tidak bisa hidup lama tanpa bukti.
Jika optimisme ini berhasil diterjemahkan menjadi pembangunan yang merata—terutama di Indonesia bagian timur—maka ia akan menjadi fondasi sosial bagi Indonesia yang lebih utuh, adil, dan berdaulat. Jika tidak, ia hanya akan tercatat sebagai peluang sejarah yang terlewatkan.
Tentang Ipsos
Ipsos Global Survey 2025 atau Optimism Report merupakan studi opini publik global yang dilakukan oleh Ipsos, salah satu perusahaan riset terbesar di dunia.
Survei ini mengukur persepsi masyarakat dewasa di 33 negara mengenai masa depan—apakah tahun yang akan datang dipandang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya—dengan mencakup aspek ekonomi, sosial, kesehatan, dan kesejahteraan umum. Data dikumpulkan secara daring pada akhir Oktober hingga awal November 2024, melibatkan lebih dari 23.700 responden berusia 18 hingga 74 tahun ke atas.
Hasil survei menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi teratas sebagai negara paling optimistis di dunia menjelang 2026. Sekitar 90 persen responden di Indonesia menyatakan keyakinan bahwa masa depan akan lebih baik, jauh melampaui rata-rata optimisme global yang berada di kisaran 71 persen.
Optimisme yang diukur Ipsos bukan sekadar suasana hati, melainkan refleksi harapan kolektif terhadap peluang hidup, arah pembangunan, dan kemampuan negara mengelola tantangan di tengah tekanan global seperti inflasi, pengangguran, dan ketidakpastian ekonomi.
Temuan ini menegaskan bahwa optimisme publik merupakan modal sosial yang penting, sekaligus tanggung jawab besar bagi pemerintah.
Data Ipsos membantu membaca bagaimana masyarakat merespons kondisi saat ini dan menaruh harapan pada masa depan, sehingga dapat menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan inklusif.
Jika optimisme ini mampu diterjemahkan menjadi kebijakan nyata dan pemerataan pembangunan, maka ia bukan hanya akan tercatat sebagai peringkat global, tetapi menjadi fondasi kepercayaan publik terhadap arah pembangunan Indonesia ke depan.
___
Denun, Sorowako, 15 Januari 2026