Dr Hendra Iswahyudi saat memaparkan strategi Indonesia untuk adopsi EBT pada Ekonomi Biru perikanan budidaya (kiri) (Dok:L Konservasi Indonesia)
Di Kelurahan Karangrejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, petambak semi intenstif bernama Ahmad Muthoyib menyampaikan ke Pelakita.ID, pihaknya menghabiskan dana Rp 35 juta untuk penggunaan listrik pada satu siklus produksi. Inilah pintu masuk yang mestinya bisa dibantu dengan penerapan EBT.
PELAKITA.ID – Di tengah krisis iklim global yang kian nyata, laut Indonesia tak lagi sekadar dipandang sebagai ruang eksploitasi sumber daya, melainkan sebagai medan strategis transisi energi dan keberlanjutan.
Inilah gagasan besar yang mengemuka dalam paparan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM pada Lokakarya Nasional dan Peluncuran Tim Pelaksana Budidaya Udang Berkelanjutan di Banyuwangi—sebuah visi yang kerap disuarakan oleh Hendra Iswahyudi: Revolusi Biru berbasis energi terbarukan.
Menurut Hendra, bagi Indonesia, negara maritim terbesar di dunia, masa depan sektor kelautan dan perikanan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan ikan dan ruang budidaya, tetapi juga oleh sumber energi yang menopang seluruh rantai produksinya.
Dari kapal nelayan, tambak dan keramba, hingga pelabuhan perikanan dan cold storage, energi bersih menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan ekologi sekaligus daya saing ekonomi.
Transisi Energi: Antara Iklim dan Kedaulatan Ekonomi
Dalam paparannya, Hendra menyebut arah kebijakan ini berangkat dari komitmen nasional yang tegas. Melalui Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC), Indonesia menargetkan penurunan emisi karbon sebesar 31,9 persen secara mandiri, atau hingga 43,2 persen dengan dukungan internasional pada 2030.
“Target jangka panjangnya bahkan lebih ambisius: Net-Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat,” ucapnya.
Di dalam peta besar tersebut, sektor energi memikul tanggung jawab utama—menurunkan emisi hingga 358 juta ton CO₂ ekuivalen pada 2030. Tak heran jika transisi energi menjadi fondasi bagi sektor-sektor lain, termasuk kelautan dan perikanan.
Visi ini sejalan dengan ASTA CITA, yang menempatkan swasembada pangan, energi, dan Ekonomi Biru sebagai pilar kemandirian bangsa. Revolusi Biru yang dibayangkan bukan hanya soal meningkatkan produksi, tetapi tentang mengubah cara Indonesia memanen lautnya—lebih efisien, lebih bersih, dan lebih adil bagi generasi mendatang.
Kata Hendra, Indonesia sesungguhnya berdiri di atas harta karun energi terbarukan. Total potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) nasional mencapai 3.687 GW, dengan dominasi energi surya sebesar 3.294 GW, disusul angin 155 GW dan bioenergi 57 GW.
Ironisnya, hingga Kuartal II 2025, kapasitas terpasang EBT baru mencapai 15.201 MW—hanya sekitar 0,41 persen dari total potensi.
Kesenjangan inilah yang menjadi ruang kerja utama Revolusi Biru berbasis energi terbarukan: menjembatani potensi besar dengan implementasi nyata, terutama di wilayah pesisir dan kepulauan yang selama ini paling bergantung pada energi fosil mahal dan tidak stabil.
Empat Pilar Transisi Energi Kelautan dan Perikanan
Peta Jalan NZE Sektor Energi merumuskan empat strategi utama yang relevan langsung dengan dunia kelautan dan perikanan.
Pertama, manajemen energi dan efisiensi. Penerapan manajemen energi secara mandatori mencakup seluruh rantai pasok, termasuk cold storage dan fasilitas pendinginan di pelabuhan perikanan—komponen vital yang selama ini menyedot listrik besar.
Kedua, teknologi hemat energi melalui Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM). Peralatan pendingin, kulkas, hingga refrigerated display case diarahkan menggunakan teknologi yang lebih efisien dan rendah emisi.
Ketiga, elektrifikasi infrastruktur. Pembangkit listrik tenaga surya yang dikombinasikan dengan sistem penyimpanan baterai (PV + BESS) mulai diarahkan untuk gedung dan pelabuhan perikanan. Transportasi pendukung pun didorong beralih ke kendaraan listrik.
Keempat, bahan bakar alternatif rendah karbon. Dari teknologi diesel dual fuel (DDF) untuk kapal, hingga pengembangan green hydrogen dan green ammonia, sektor pelayaran diarahkan keluar dari ketergantungan pada Marine Fuel Oil (MFO) yang intensif emisi.
Kemenko Pangan Mendorong Literasi Budidaya Udang yang Berkelanjutan melalui produksi pengetahuan dan inspirasi budidaya (dok: Konservasi Indonesia)
Dari Konsep ke Lapangan: Energi Bersih untuk Nelayan
Revolusi Biru tidak berhenti pada dokumen kebijakan. Berbagai aplikasi nyata mulai diterapkan. Di sektor penyimpanan dan pendinginan hasil laut, proyek Solar Ice Maker dan Solar Powered Cold Storage telah hadir di desa pesisir seperti Desa Sadai. Adopsi solar panel di lahan pertambakan tradisional hingga intensif. Ini dapat mengurangi biaya produksi.
Di Kelurahan Karangrejo, petambak semi intenstif bernama Pak Ahmad Muthoyib menyebut menghabiskan dana Rp 35 juta untuk penggunaan listrik pada satu siklus produksi. Inilah pintu masuk yang mestinya bisa dibantu dengan penerapan EBT.
Inovasi cold storage bergerak berbasis surya yang dikembangkan ITB bersama Pemprov Jawa Barat menjadi solusi konkret menjaga mutu ikan tanpa bergantung pada listrik konvensional.
Di sisi nelayan kecil, transisi energi hadir melalui pembagian converter kit BBG oleh Pertamina. Lebih dari 85 ribu paket telah disalurkan, menekan biaya bahan bakar sekaligus emisi. Eksperimen kapal listrik berbasis baterai pun mulai diuji, seperti di Cilacap dengan dukungan PLN.
Untuk kapal skala besar, masa depan diarahkan pada hidrogen dan amonia rendah karbon. Proyeksi pemanfaatan hidrogen rendah karbon di sektor pelayaran mulai dibuka sejak 2030, menandai babak baru transportasi laut Indonesia.
Pendinginan Nasional: Mengunci Efisiensi dari Hulu ke Hilir
Rantai dingin menjadi simpul krusial dalam industri perikanan. Melalui Indonesia’s National Cooling Action Plan (I-NCAP), pemerintah menargetkan pengurangan konsumsi listrik hingga 57 persen dan emisi gas rumah kaca 55 persen pada 2040 dibandingkan skenario business as usual.
Di sub-sektor food cold chain, penghematan energi ditargetkan mencapai 7.316 GWh, dengan potensi penurunan emisi hingga 7 juta ton CO₂—sebuah kontribusi signifikan bagi agenda iklim sekaligus efisiensi biaya industri perikanan.
Di ujung paparannya, Hendra Iswahyudi menegaskan, transisi energi bukan beban, melainkan peluang. Dalam RUPTL PLN 2025–2034, pengembangan EBT diproyeksikan menarik investasi hingga Rp 1.682 triliun dan menciptakan sekitar 760 ribu green jobs di berbagai tahap—dari konstruksi hingga manufaktur komponen. Lebih dari itu, emisi CO₂ dapat ditekan hingga 129,5 juta ton.
Jadi pembaca sekalian, membayangkan sebuah usaha pertambakan baik tradisional maupun intensif, dengan mengadopsi energi baru terbarukan akan berkontribusi pada perbaikan kualitas usaha, kualitas udang dan kualitas hidup pelaku usaha ini, di manapun berada.
Setuju?
___
Tentang Dr. Ir. Hendra Iswahyudi, M.Si
Merupakan sosok profesional energi yang lahir di Banyuwangi pada 30 November 1968 dan telah mengabdikan hampir seluruh perjalanan kariernya pada sektor energi nasional.
Saat ini, ia mengemban amanah sebagai Direktur Konservasi Energi pada Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebuah posisi strategis yang diembannya sejak 14 Maret 2024.
Rekam jejak kepemimpinannya menunjukkan konsistensi dan dedikasi yang kuat dalam pengembangan energi berkelanjutan. Sebelum menjabat sebagai Direktur Konservasi Energi, Dr. Hendra dipercaya menduduki posisi Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE dalam dua periode berbeda, yakni pada 2016–2017 dan kembali pada Februari 2021 hingga Maret 2024.
Peran ini menempatkannya di garis depan perencanaan transisi energi dan pengembangan infrastruktur energi baru terbarukan di Indonesia.
Pengalaman Dr. Hendra tidak hanya terbatas pada sektor EBT. Ia juga pernah memegang jabatan penting di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebagai Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan pada periode 2017 hingga Januari 2021. Posisi ini memperkaya perspektifnya terhadap tata kelola industri kelistrikan nasional, mulai dari aspek regulasi, investasi, hingga pengusahaan tenaga listrik.
Kariernya di pemerintahan dimulai sejak 1994 di lingkungan Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE).
Sejak itu, ia menapaki jenjang karier secara bertahap dari level staf hingga pimpinan, dengan berbagai penugasan strategis seperti Kepala Seksi Evaluasi Konservasi Energi, Kepala Seksi Pemanfaatan Energi, Kepala Seksi Penyiapan Usaha, Kepala Seksi Perhitungan Harga Listrik, hingga Kepala Bagian Rencana dan Laporan pada 2011–2016. Jejak panjang ini mencerminkan penguasaan yang utuh atas isu teknis dan manajerial, sekaligus menjadikannya salah satu figur kunci dalam penguatan kebijakan konservasi dan transisi energi nasional.
