Perkuat Kolaborasi Perlindungan Pekerja Perikanan
—-
PELAKITA.ID – Denpasar, Bali — Peringatan Hari Nusantara Tahun 2025 diselenggarakan di Pelataran Pos Pelayanan Syahbandar Perikanan Benoa, Bali, pada pukul 10.00–16.00 WITA.
Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 188 pekerja perikanan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor sebagai wujud kolaborasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan pekerja perikanan.
Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia dan PPN Pengambengan, dengan dukungan sejumlah pihak, antara lain Balai Besar Karantina Kesehatan (BBKK) Denpasar, Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI), Tuna Consortium, BPJS Ketenagakerjaan, KP3I, serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali.
Penguatan Komitmen Lintas Sektor
Kegiatan secara resmi dibuka oleh Kepala PPN Pengambengan, Kartono, A.Pi., M.P., yang dalam sambutan dan arahannya menegaskan bahwa peringatan Hari Nusantara merupakan momentum penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kesejahteraan serta perlindungan pekerja perikanan.
Ia menekankan bahwa tanggung jawab perlindungan pekerja perikanan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan pekerja perikanan itu sendiri.
Melalui peringatan ini, diharapkan terbangun komitmen kolektif untuk mewujudkan sektor perikanan yang berkelanjutan, berkeadilan, serta menjunjung tinggi keselamatan dan martabat pekerja.
Senior Program Officer DFW Indonesia, Laode Haediani, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Hari Nusantara menjadi momentum strategis untuk menegaskan kembali peran sentral pekerja perikanan sebagai aktor utama dalam menjaga keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan.
Oleh karena itu, penghormatan terhadap martabat pekerja, perlindungan dari praktik kerja eksploitatif, serta pemenuhan hak-hak dasar—mulai dari kondisi kerja yang layak, jaminan sosial, hingga akses terhadap keadilan—merupakan fondasi utama bagi terwujudnya perikanan yang berkelanjutan dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Wilayah Kerja BBKK Benoa, I Putu Suardana, SKM, menekankan pentingnya aspek kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja perikanan, mengingat tingginya risiko kerja di sektor kelautan dan perikanan.
BBKK Denpasar berkomitmen untuk terus menyediakan layanan kesehatan yang mudah diakses, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan pekerja perikanan, serta mengimbau para pekerja untuk tidak ragu melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagai langkah pencegahan.
Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan turut memberikan sosialisasi mengenai pentingnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja perikanan. Disampaikan bahwa perlindungan berupa jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua merupakan hak dasar pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rangkaian Layanan dan Kegiatan Sosial
Peringatan Hari Nusantara 2025 dirangkai dengan berbagai layanan langsung yang menyentuh kebutuhan nyata pekerja perikanan.
Pemeriksaan kesehatan gratis difasilitasi oleh BBKK Denpasar bekerja sama dengan Puskesmas Denpasar, meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, asam urat, dan kolesterol.
Sebanyak 54 pekerja perikanan dan tamu undangan memanfaatkan layanan ini.
Hasil pemeriksaan menunjukkan sekitar 60 persen pekerja perikanan terindikasi mengalami hipertensi, yang diduga dipengaruhi oleh faktor stres. Petugas kesehatan kemudian memberikan edukasi mengenai pola hidup sehat serta anjuran pemeriksaan lanjutan.
Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan membuka layanan konsultasi langsung yang dimanfaatkan oleh 20 peserta, dengan mayoritas pertanyaan terkait status kepesertaan, hak-hak pekerja, serta kewajiban perusahaan.
Layanan pengaduan dan konsultasi hukum juga disediakan melalui LBH Bali dan NFC, sebagai ruang aman bagi pekerja perikanan untuk menyampaikan permasalahan ketenagakerjaan, khususnya terkait perjanjian kerja laut dan upah yang tidak dibayarkan sesuai kesepakatan.
Sebagai bagian dari kegiatan sosial, panitia turut menyediakan layanan cukur rambut gratis bagi pekerja perikanan.
Layanan ini mendapat respons positif dan banyak dimanfaatkan oleh para ABK, mengingat kondisi kerja dan keterbatasan ekonomi yang kerap membuat mereka menunda kebutuhan perawatan diri.
Kehadiran layanan ini dinilai mampu meningkatkan kenyamanan, kepercayaan diri, serta menjadi bentuk perhatian sederhana namun bermakna bagi pekerja perikanan.
Untuk menciptakan suasana yang inklusif dan meriah, rangkaian kegiatan juga diisi dengan berbagai permainan interaktif berhadiah yang disponsori oleh DFW Indonesia dan Tuna Consortium. DFW Indonesia menyelenggarakan kuis tanya jawab seputar ruang lingkup pekerjaan dan realitas keseharian ABK, dengan hadiah berupa paket sembako dan kaos sebagai bentuk apresiasi.
Sementara itu, Tuna Consortium menggelar permainan tari berpasangan dengan iringan musik bertema tertentu.
Kegiatan ini mendapat antusiasme tinggi dan menciptakan suasana kebersamaan yang hangat. Juara pertama memperoleh hadiah uang tunai sebesar Rp500.000, juara kedua Rp300.000, dan juara ketiga Rp200.000.
Sebagai wujud kepedulian terhadap pemenuhan gizi pekerja perikanan, panitia juga menyediakan makan bergizi gratis bagi para ABK. Kegiatan ini dirangkaikan dengan makan bersama sebagai simbol kebersamaan dan solidaritas tanpa sekat antara pekerja, pelaku usaha, pemerintah, dan seluruh pihak yang terlibat.
Dampak dan Tindak Lanjut
Peringatan Hari Nusantara 2025 di Pelabuhan Benoa memberikan dampak positif yang nyata bagi pekerja perikanan.
Kegiatan ini membuka akses langsung terhadap layanan kesehatan, jaminan sosial, serta konsultasi dan pendampingan hukum, sekaligus meningkatkan pemahaman pekerja mengenai hak-hak ketenagakerjaan, perlindungan sosial, dan pentingnya keselamatan kerja.
Dari sisi kelembagaan, kegiatan ini turut memperkuat kolaborasi antara pemerintah, lembaga layanan publik, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas pekerja perikanan.
Ke depan, diharapkan kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara rutin setiap tahun dengan cakupan layanan yang lebih luas serta partisipasi pemangku kepentingan yang semakin kuat, sebagai upaya berkelanjutan untuk memastikan pemenuhan hak, peningkatan kesejahteraan, dan perlindungan menyeluruh bagi pekerja perikanan di Indonesia.