Developmentalisme dan Sosiologi: Modernisasi, Negara Pembangun, dan Kritik Struktural

  • Whatsapp
Seorang warga di Desa Tole Towuti. Berdiri di atas lahan garapan (dok: Pelakita.ID)
  • Pertanyaan dasarnya tetap sama: bagaimana suatu masyarakat dapat tumbuh tanpa terperangkap dalam ketergantungan atau eksploitasi global?
  • Sosiologi pembangunan masa kini menuntut pendekatan yang lebih plural, kontekstual, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan dapat dimaknai bukan sekadar meniru Barat, melainkan merumuskan jalan yang sesuai dengan kebutuhan dan realitas masyarakat sendiri.
  • Para pemikir Amerika Latin menegaskan bahwa keterbelakangan bukanlah fase awal menuju kemajuan, melainkan produk dari struktur global yang eksploitatif.

PELAKITA.ID – Developmentalisme merupakan salah satu arus pemikiran penting dalam ilmu sosial, terutama sosiologi, yang menempatkan pembangunan sebagai jantung dari transformasi masyarakat.

Ia mengemuka setelah Perang Dunia II, ketika gelombang negara-negara baru di Asia, Afrika, dan Amerika Latin mencari strategi untuk mengejar ketertinggalannya dari Barat.

Dalam konteks tersebut, sosiologi hadir sebagai perangkat teoretis untuk menjelaskan dinamika perubahan sosial, mengidentifikasi indikator kemajuan, serta menelaah peran negara dan aktor-aktor masyarakat dalam menggerakkan proses pembangunan.

Meski demikian, developmentalism tidak pernah berbentuk monolit. Di satu sisi, teori modernisasi meyakini bahwa semua masyarakat dapat melewati tahapan-tahapan evolutif menuju modernitas.

Di sisi lain, lahir kritik tajam dari teori ketergantungan dan sistem-dunia yang melihat pembangunan sebagai relasi global yang timpang antara pusat dan periferi. Tulisan ini menyoroti tiga spektrum utama: modernisasi, negara pembangunan, dan kritik struktural.

Akar Historis: Dari Comte hingga Sosiologi Positivistik

Gagasan tentang kemajuan sosial sesungguhnya telah mengakar sejak abad ke-19. Auguste Comte, sang bapak sosiologi, memperkenalkan hukum tiga tahap perkembangan masyarakat: teologis, metafisis, dan positif.

Menurut Comte, sejarah manusia bergerak secara linear menuju bentuk-bentuk kehidupan yang lebih rasional dan ilmiah. Walau belum menyinggung pembangunan ekonomi secara langsung, konsepsi Comte meletakkan pondasi bahwa perubahan sosial dapat dipahami sebagai proses universal yang berlangsung bertahap.

Pandangan ini kemudian dilanjutkan oleh sosiolog awal abad ke-20 yang menganggap modernisasi Barat sebagai puncak dari perjalanan sejarah. Dari sinilah embrio developmentalism bertumbuh, yang kemudian menemukan momentumnya pasca Perang Dunia II.

Teori Modernisasi: Jalan Linear Menuju Kemajuan

Gelombang besar developmentalism hadir dalam bentuk teori modernisasi pada dekade 1950–1970-an. Tokoh-tokoh kunci di antaranya adalah Talcott Parsons, Walt W. Rostow, Daniel Lerner, Alex Inkeles, dan Marion Levy Jr.

  • Talcott Parsons memandang masyarakat melalui teori fungsionalisme sebagai sistem yang semakin terdiferensiasi. Modernisasi berarti lahirnya institusi-institusi baru yang rasional dan efisien.

  • Walt W. Rostow, lewat The Stages of Economic Growth (1960), menawarkan model pembangunan lima tahap: masyarakat tradisional, prasyarat lepas landas, lepas landas, menuju kedewasaan, dan masyarakat konsumsi massal.

  • Daniel Lerner, dalam The Passing of Traditional Society (1958), menekankan peran media massa, urbanisasi, serta partisipasi politik dalam mentransformasikan nilai-nilai tradisional.

  • Alex Inkeles dan David Smith menyoroti munculnya “manusia modern” yang berciri rasional, terbuka, dan partisipatif.

  • Marion Levy Jr. melihat masyarakat tradisional sebagai bentuk “belum sempurna” dari masyarakat modern, sehingga pembangunan dimaknai sebagai upaya menutup kesenjangan itu.

Kerangka ini pada dasarnya menyamakan pembangunan dengan westernisasi.

Negara-negara pascakolonial dipandang perlu meniru institusi Barat demi mencapai modernitas. Akan tetapi, pendekatan ini segera ditantang karena bersifat deterministik dan gagal menangkap keragaman konteks lokal.

Negara Pembangun: Negara sebagai Motor Modernisasi

Bersamaan dengan teori modernisasi, lahir pula arus pemikiran yang menekankan peran sentral negara dalam pembangunan.

  • Samuel Huntington, dalam Political Order in Changing Societies (1968), berpendapat bahwa modernisasi kerap memicu instabilitas bila tidak ditopang oleh lembaga politik yang kuat. Bagi Huntington, stabilitas jauh lebih penting dibandingkan demokrasi liberal.

  • Gunnar Myrdal, ekonom sekaligus sosiolog Swedia, menekankan pentingnya intervensi negara dalam pembangunan Asia. Dalam Asian Drama (1968), ia menyoroti persoalan ketimpangan, kemiskinan, serta urgensi perencanaan terpusat.

Aliran ini memberi legitimasi bagi keberhasilan negara-negara Asia Timur seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Jepang yang kemudian dikenal dengan model negara pembangunan.

Dalam kerangka ini, negara dipandang bukan hanya regulator, tetapi penggerak utama industrialisasi, investasi, dan redistribusi ekonomi.

Kritik Struktural: Ketergantungan dan Sistem-Dunia

Sejak 1970-an, kritik terhadap developmentalism semakin menguat, terutama terhadap teori modernisasi.

Para pemikir Amerika Latin menegaskan bahwa keterbelakangan bukanlah fase awal menuju kemajuan, melainkan produk dari struktur global yang eksploitatif.

  • Andre Gunder Frank melalui teori ketergantungan menyatakan bahwa negara-negara periferi tidak dapat meniru jalur Barat, sebab relasi ekonomi global justru menjerat mereka dalam posisi terbelakang. Pola hubungan “metropolis-satelit” melanggengkan ketimpangan struktural.

  • Fernando Henrique Cardoso dan Enzo Faletto memperhalus teori ini dengan menekankan dinamika internal negara berkembang, terutama peran elit domestik yang berkolaborasi dengan modal asing.

  • Immanuel Wallerstein, lewat teori sistem-dunia, melihat kapitalisme global sebagai struktur yang terdiri atas pusat, semi-periferi, dan periferi, di mana kemajuan suatu kawasan sering kali dibayar dengan keterbelakangan kawasan lain.

Kritik-kritik ini mendekonstruksi fondasi developmentalism. Jika modernisasi memahami pembangunan sebagai lintasan universal, teori ketergantungan justru menegaskan bahwa pembangunan hanya dapat dipahami dalam konteks relasi global yang timpang.

Relevansi Kontemporer

Kendati mendapat kritik keras, warisan developmentalism tetap mewarnai diskursus pembangunan. Keberhasilan Asia Timur kerap dijadikan bukti keefektifan model negara pembangunan, sementara kegagalan banyak negara Afrika dan Amerika Latin menunjukkan bahwa modernisasi linear tidak berlaku secara universal.

Dalam wacana sosiologi kontemporer, developmentalism diperlakukan dengan lebih hati-hati. Perspektif baru — mulai dari teori pembangunan berkelanjutan, kajian postkolonial, hingga studi globalisasi — berupaya merangkum pelajaran dari modernisasi dan teori ketergantungan.

Pertanyaan dasarnya tetap sama: bagaimana suatu masyarakat dapat tumbuh tanpa terperangkap dalam ketergantungan atau eksploitasi global?

Developmentalisme dalam sosiologi merefleksikan pergulatan intelektual untuk mendefinisikan makna pembangunan. Dari Comte dengan teori tiga tahapnya,

Parsons dan Rostow dengan narasi modernisasi, Huntington dan Myrdal dengan gagasan negara pembangunan, hingga Frank dan Wallerstein dengan kritik strukturalnya — semuanya membentuk mozaik perdebatan panjang.

Bagi negara-negara berkembang, memahami warisan ini penting agar tidak terjebak pada determinisme modernisasi atau pesimisme teori ketergantungan.

Sosiologi pembangunan masa kini menuntut pendekatan yang lebih plural, kontekstual, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pembangunan dapat dimaknai bukan sekadar meniru Barat, melainkan merumuskan jalan yang sesuai dengan kebutuhan dan realitas masyarakat sendiri.

Sumber: Internet/Wikipedia