PELAKITA.ID – Pekan ini santer diberitakan Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar atau biasa disapa Cak Imin ingin jabatan gubernur dan DPRD dihapus.
“Ide Cak Imin itu bagi saya cenderung tendensius dan naif,” tanggap Ni’matullah RB, ketua DPD Demokrat Sulsel.
Menurut Ni’matullah, kabupaten-kota sebagai sebuah entitas ekoomi tidak memenuhi skala ekonomi, economic scale, tidak memenuhi skala ekonomi untuk bersaing dalam pasar regional.
“Apalagi pasar global, sehingga peran pemerintah provinsi yang mestinya diberi ruang,” ujar pria yang akrab disapa Ulla ini.
“Alasannya karena memenuhi skala ekonomi, sehingga beberapa komoditi bisa dikonsolidasi dan memilik bargaining power terhadap perusahaan-perusahaan besar,” jelasnya.
Hal lain yang disampaikan Ulla adalah bahwa otonomi di tungkat kabupaten-kota terbukti membuat power pemerintahan menjadi berserakan dan berkekuatan kecil.
“Sehingga mereka cenderung jadi ‘pengemis’ di hadapan para Menteri dan Dirjen utk cari anggaran bangun daerahnya,” ungkap Ulla.
Akibatnya, kata Ulla, Pemerintah Pusat menjadi sangat powerful. “Data APBN kita, hanya sekitar 26 persen yang terdistribusi ke 34 provinsi dan 514 kabupaten-kota,” tambahnya.
“Sisanya berada dalam kewenangan Kementerian di Pusat.,” tutur dia.
“Singkatnya, ide Cak Imin itu, menurut saya hanya upaya makin memperkuat posisi pusat pada bangsa ini, itulah saya sebut naif dan tendensius,” tegas Ulla.
Editor: K. Azis
