Posyandu dulu bukan hanya layanan kesehatan, tetapi juga alat monitoring sosial. Jika ada ibu yang tidak hadir, itu menjadi indikator adanya masalah—entah kesehatan, ekonomi, atau sosial. Sekarang, banyak kasus kematian baru diketahui setelah kejadian, karena fungsi monitoring melemah.
Guru Besar FKM Unhas, Prof Amran Razak, M.Sc.
PELAKITA.ID – Demikian pernyataan Prof Amran Razak, M.Sc, saat menjadi penanggap pada Ngopi Bareng Judy Rahardjo dan Sudirman Nasir, bertema Problematika Kesehatan Warga Urban: Data, Kebijakan dan Catatan Warga yang digelar oleh Pelakita.ID dan FKM Universitas Hasanuddin, di Cafe Red Corner, Makassar, 15 Februari 2026.
Dikatakan Prof Amran, inisiatif pertemuan ini sangat bagus sekaligus membuktikan bahwa FKM Unhas ikut membantu Pemerintah Kota Makassar untuk menata kebijakan kesehatan masyarakatnya.
“Dulu kami juga sempat pergi belajar bersama mengenai hal ini. Kami datang bersama wakil, lalu sempat berdiskusi dengan wakil wali kota. Pada waktu itu, kami—sekitar empat atau lima dosen dari Fakultas Kesehatan Masyarakat—pernah mendampingi dan bertemu langsung dengan wali kota,” ungkap Prof Amran.
Menurut Amran, pengalaman itu juga terasa sangat relevan ketika masa COVID-19.
“Saat itu, persoalan kesehatan tidak lagi semata soal penyakit atau urusan medis teknis. Justru yang menjadi krusial adalah bagaimana upaya pencegahan dilakukan dan bagaimana kebijakan diambil. Wilayah ini sudah masuk ke ranah kebijakan publik, bukan lagi sekadar tindakan medis. Itu poin pertama yang menurut saya penting,” ucapnya.
Yang kedua, lanjut Amrna, dia juga punya kebiasaan mengajak mahasiswa—terutama yang mengambil mata kuliah pembiayaan kesehatan—untuk melakukan audiensi ke Pemerintah Kota Makassar.
“Mereka bertanya langsung bagaimana konsentrasi pembiayaan kesehatan disusun dan dijalankan,” ucapnya.
“Saya sendiri mengajar politik kesehatan, baik di UMI maupun di UNM. Dalam politik kesehatan, yang dibahas adalah bagaimana kebijakan pembiayaan dan program kesehatan dirumuskan. Jadi, memang posisi kami ada di wilayah itu,” kata Prof Amran.
“Dua tahun terakhir, saya juga mengikuti Konferensi Kesehatan Masyarakat Asia Pasifik. Tahun lalu di Korea, misalnya, dibahas banyak hal, termasuk program doktoral dan bagaimana praktik-praktik baik di suatu wilayah bisa direplikasi di provinsi lain. Ada contoh mobilisasi layanan kesehatan yang memiliki plus dan minus,” sebutnya.
Secara khusus, lanjut Amran, fokusnya adalah kebutuhan kesehatan di tingkat puskesmas. Kuncinya memang ada pada pelayanan primer. Kalau pelayanan primer kuat, banyak persoalan bisa dicegah.
“Masalahnya, ketika pasien berpindah dari layanan primer ke sekunder, biayanya menjadi sangat mahal dan membutuhkan perhatian besar, termasuk dukungan serius dari DPRD,” tambahnya.
Dia menyatakan, sejak awal, dia selalu mengatakan kepada mahasiswa FKM agar tidak semuanya bercita-cita menjadi pegawai negeri. Sebagian seharusnya masuk ke DPR, menjadi politisi, agar bisa membahas politik kesehatan dari dalam.
“Mereka justru lebih paham persoalan pembiayaan dan dampaknya. Sekarang sudah ada satu-dua contoh, termasuk dokter gigi, yang mulai masuk ke wilayah itu. Ini penting untuk membangun pemahaman di tingkat provinsi,” tambahnya.
Dikatakan, dalam konteks penulisan skripsi atau tesis, Prof Amran selalu mendorong adanya perbandingan antara pelayanan kesehatan konvensional dan digitalisasi.
“Digitalisasi memang lebih efektif dan lebih murah, tetapi tidak semua jenis penyakit cocok ditangani secara digital, terutama kasus-kasus yang kompleks. Namun, yang menurut saya masih kurang mendapat perhatian adalah kesehatan mental,” jelasnya.
Kesehatan mental
Prof Amran juga menyinggung kesehatan mental di tengah masyarakat urban.
“Hari ini, misalnya, biaya konsultasi kesehatan mental bisa sangat mahal. Pada hari libur, biayanya bisa lebih dari satu juta rupiah. Pada hari kerja pun tetap tinggi, dan pasien datang dari berbagai daerah—Gowa, Maros, dan sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa stres perkotaan bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada produktivitas. Stres di perjalanan, kemacetan, kebisingan—semua itu jika dibawa ke tempat kerja akan merusak kinerja,” paparnya.
Karena itu, sebutnya. kita tidak bisa lagi membicarakan masyarakat kota seolah-olah mereka tidak rentan. Masyarakat kota justru mengalami bentuk keterpinggiran yang berbeda.
“Contohnya, akses layanan kesehatan di wilayah kepulauan sebenarnya sudah cukup terbuka, misalnya dengan adanya perahu sewaan dan rujukan ke kota. Sistem pergantian petugas pun sudah berjalan. Program-program seperti yang dijalankan Dani, menurut saya, adalah model yang cukup baik,” terangnya.
Prof Amran membandingkan, kalau kita lihat praktik di India, misalnya, layanan kesehatan primer dilakukan dengan pendekatan door to door, mirip dengan fungsi posyandu dulu.
“Posyandu dulu bukan hanya layanan kesehatan, tetapi juga alat monitoring sosial. Jika ada ibu yang tidak hadir, itu menjadi indikator adanya masalah—entah kesehatan, ekonomi, atau sosial. Sekarang, banyak kasus kematian baru diketahui setelah kejadian, karena fungsi monitoring melemah,” ujarnya.
“Di sinilah pentingnya komunikasi kesehatan. Salah satu kunci upaya promotif dan preventif adalah komunikasi. Kita pernah punya tokoh-tokoh besar di bidang ini, tetapi banyak yang sudah pensiun atau wafat. Sekarang, komunikasi kesehatan cenderung menyebar ke mana-mana, tetapi kurang fokus. Karena itu, kita perlu menentukan dengan jelas: kesehatan apa yang ingin kita bangun?” sebutnya.
Model kesehatan urban
Menurut Prof Amran, jika kita menyebutnya kesehatan perkotaan, maka modelnya adalah Makassar. Fenomenanya mirip dengan kota-kota lain, tetapi Makassar memiliki keunggulan karena pusat-pusat pelayanan kesehatan nasional ada di sini. Ini modal besar. Namun, menarik juga melihat pilihan masyarakat.
“Saya sendiri pengguna layanan rumah sakit tertentu, tetapi istri saya memilih rumah sakit lain karena alasan kenyamanan, antrean, dan suasana. Ini menunjukkan bahwa persepsi kualitas layanan tidak selalu soal jarak atau fasilitas medis semata,” ucapnya.
“Pengalaman di Selayar juga relevan. Di sana, salah satu masalah besar adalah puskesmas terapung. Di Makassar, sebenarnya kita juga punya konsep serupa, tetapi konteksnya berbeda karena wilayah kepulauan dan akses sudah jauh lebih terbuka. Banyak riset dan jurnal menunjukkan bahwa model layanan ini bisa diperbaiki dan disesuaikan,” lanjutnya.
“Saran saya, fokus besar kita ke depan adalah penyakit perkotaan, terutama yang berkaitan dengan stres akibat mobilitas dan transportasi. Stres ini bisa berujung pada kriminalitas, frustrasi sosial, dan gangguan kesehatan mental. Ini bukan sekadar isu kesehatan, tetapi juga ekonomi, sosiologi, dan psikologi,” tambahnya.
Dari sisi kebijakan, penting melihat sejauh mana komitmen pemerintah kota tercermin dalam perencanaan dan agenda perubahan.
Apakah perencana benar-benar bebas menyusun program berdasarkan fakta, atau hanya menjalankan pesanan? Ini pertanyaan penting. Salah satu penyimpangan kebijakan adalah ketika ruang sehat untuk masyarakat, termasuk UMKM dan ruang publik, tidak menjadi prioritas.
“Karena itu, kita perlu mendorong kebijakan seperti jalur sepeda sehat, ruang publik yang ramah kesehatan, dan penguatan aspek kesehatan dalam APBD,” ujarnya.
“Kita juga perlu indikator yang jelas. Di sinilah pemikiran Prof. Sukri Palutturi menjadi penting, terutama soal indikator kota sehat dan healthy city. Indikator itu harus terukur dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Prof Amran menilai forum yang digelar Pelakita.ID dan FKM Unhas ini bukan sebagai oposisi, tetapi sebagai pendamping pemerintah.
“Kita berkumpul karena kesadaran bersama. Kita bisa mulai dari satu contoh konkret—misalnya satu kelurahan percontohan: lorong sehat, pengelolaan sampah, pangan sehat UMKM, kantin sekolah yang diawasi. Semua itu adalah politik kesehatan,” ungkap Amran.
Sampah, misalnya, bukan hanya isu kebersihan, tetapi indikator konsumsi masyarakat kota. Dari sampah, kita bisa membaca pola makan, gaya hidup, bahkan perilaku sosial. Ini pendekatan lama dalam antropologi, tetapi masih sangat relevan.
“Semua ini bisa ditulis sebagai referensi dan bahan pendukung kebijakan. Kita bisa mendukung pemerintah kota secara nonformal, memberi pendampingan berbasis data dan refleksi. Termasuk soal stres dan transportasi kota, yang perlu dibuktikan dengan data psikiatri dan kesehatan mental,” sebut Prof Amran terkait agenda ke depan mengenai penulisan isu-isu urban yang diinisiasi Pelakita.ID dan FKM Unhas.
Redaksi