PELAKITA.ID – Menteri Keuangan Purbaya mengaku kaget anggaran pengadaan kapal untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tak dirasakan oleh industri galangan kapal dalam negeri.
Hal itu dikarenakan belum ada order yang masuk ke industri dalam negeri.
Meski demikian, Purbaya mengaku sudah mengucurkan anggaran pengadaan kapal untuk KKP. “Kan, aneh enggak masuk akal, uangnya gue keluarin, ordernya enggak ada. Ini apa-apaan? Ini mungkin Kadin kurang aktif apa gimana nih?” kata Purbaya dikutip dari Kumparan.Com.
“Kenapa KKP belum ada order? Belum ada order ke sana, kan, kita mendorong pertumbuhan ekonomi. Uangnya sudah saya anggarin, rugi saya, Pak,” lanjutnya.
Selain itu, Purbaya menilai industri galangan kapal dalam negeri hanya bisa maju jika sisi permintaan domestik sudah diamankan. Potensi dalam negeri juga cukup besar menurutnya.
Meski demikian, ia memperkirakan hanya ada sedikit dari potensi tersebut yang akan masuk ke industri galangan kapal dalam negeri.
“Industri kita maju, demand domestik harus diamankan. Tadi bilang ada 2.491 kapal lebih dari 25 tahun umurnya, itu, kan, pasti akan diganti, berapa yang nyangkut ke (industri) domestik? Kalau saya lihat kondisi galangan kapal domestik, mungkin satu per seratusnya, mungkin lebih sedikit lagi,” ujar Purbaya.
Menurut Purbaya, alasan mengapa hanya ada sedikit potensi yang bisa diserap industri galangan kapal dalam negeri adalah karena kapal yang mahal. Namun, Purbaya siap memberi dukungan kebijakan agar kapal dari industri dalam negeri bisa lebih murah nantinya.
“Alasannya harganya mahal, bahan bakunya mahal, dipajakin segala macam, kan, bisa datang ke saya kalau itu, saya turunin aja, kalau perlu saya subsidi,” kata Purbaya.
Penjelasan Purbaya di atas menuai polemik saat menyebut KKP ada alokasi 1.500 kapal tapi belum ada order. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dikabarkan berang setelah mendengar pernyataan Purbaya tersebut.
Dari berbagai sumber Pelakita.ID diperoleh informasi bahwa KKP sejak tahun lalu menjalankan program pembangunan kapal, tahun ini, ada janji pengadaan kapal 1.500 dari kerjasama Pemerintah Inggris serta program Agrinas yang disebut akan menyiapkan 900-an kapal.
“Tahun ini ada banyak Kapal. Kapal utk KNMP di bawah 5 GT, Anggaran KNMP. Kapal Kerjasama Inggris, besi di bawah 30 GT, Utang. Kapal Agrinas, di atas 100 GT, Danantara,” ucap sumber Pelakita.ID
Sebelumnya, beredar berita Ketua Dewan Penasehat Kadin Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, menyebut Menteri Keuangan Purbaya akan memberi beberapa kemudahan atau insentif untuk industri galangan kapal. Hal ini merupakan dukungan untuk kebangkitan industri galangan kapal nasional.
Kadin Indonesia saat ini sedang memprakarsai agenda untuk revitalisasi atau membangkitkan kembali industri galangan kapal dan pelayaran nasional. Hal ini akan didukung kebijakan kementerian terkait termasuk Kementerian Keuangan.
“Kadin Indonesia memprakarsai suatu acara untuk revitalisasi atau membangkitkan kembali industri galangan kapal nasional dan industri pelayaran nasional. Karena kita lihat bahwa ini ada kesempatan agar supaya industri galangan kapal dan pelayaran menjadi salah satu sektor pendongkrak pertumbuhan ekonomi,” ujarnya dikutip dari Kumparan.
Selain itu, Hashim juga menjelaskan mengenai skema tenor pinjaman usaha untuk industri kapal ke depan. Menurutnya, hal itu akan dibahas utamanya terkait tenor yang lebih panjang.
“Sudah sampaikan ada skema-skema kalau bisa pinjaman dalam negeri, pinjaman itu kan lebih panjang tenornya. Dari 7 tahun mungkin bisa 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Nah, ini harus dibahas dengan Danantara, harus dibahas dengan, tadi Menteri Keuangan sudah hadir,” kata Hashim.
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menuturkan saat ini untuk mengejar industri kapal yang saat ini sudah ada di Jepang, Korea, dan China memang perlu keberpihakan pemerintah. Ia juga sudah melihat adanya dukungan.
“Ya, tadi sudah didiskusikan panjang lebar bagaimana untuk meningkatkan daya saing kita bertahap. Seperti yang kita lihat bagaimana tentunya Jepang, Korea, China membuat suatu industri yang kuat, dan tentu dibutuhkan keberpihakan,” kata Anindya.
Redaksi