Legacy M. Jusuf bukanlah kebijakan spektakuler, melainkan teladan moral: bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan batas, dan loyalitas sejati adalah pada konstitusi dan kepentingan bangsa.
Habibie melihat negara sebagai sebuah sistem yang harus diperbaiki dari akarnya. Dalam waktu kurang dari dua tahun, ia mengambil keputusan-keputusan monumental: membebaskan pers, membebaskan tahanan politik, membuka ruang multipartai, melaksanakan pemilu demokratis.
- Dalam dunia politik yang sering terjebak simbolisme, JK menghadirkan pendekatan “kerja cepat dan selesai”. Warisannya terasa dalam penguatan diplomasi damai, manajemen krisis, dan pendekatan inklusif terhadap persoalan bangsa.
PELAKITA.ID – Lintasan sejarah Indonesia modern tidak hanya dibentuk oleh peristiwa besar, tetapi juga oleh sosok-sosok yang hadir pada persimpangan krusial perjalanan bangsa. Di antara mereka, nama Jenderal M. Jusuf, Bacharuddin Jusuf Habibie, dan Muhammad Jusuf Kalla menempati posisi istimewa.
Ketiganya berasal dari Sulawesi Selatan atau lahir di Sulawesi Selatan. Yang lebih penting, mereka menghadirkan tiga wajah kepemimpinan Indonesia: militer-profesional yang bersahaja, teknokrat visioner, dan negarawan sukses yang menjembatani konflik.
Meski hidup di zaman dan konteks berbeda, pengalaman dan legacy mereka saling menyambung dalam narasi besar tentang transisi, stabilitas, dan kemanusiaan.
Jenderal M. Jusuf: Etika Kekuasaan dan Kesetiaan pada Negara
Jenderal M. Jusuf adalah contoh representasi perwira TNI yang menempatkan loyalitas pada negara di atas loyalitas personal.
Sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam/Pangab) serta Wakil Presiden pada era Orde Baru, Putra Bone ini berada di pusat kekuasaan militer-politik Indonesia.
Berbeda dari citra militeristik yang keras, M. Jusuf dikenal sebagai figur tenang, moderat, dan menjunjung etika kekuasaan dan kukuh menjaga adab ketimuran.
Pengalaman panjangnya di militer membentuk sikap kepemimpinan yang berorientasi pada stabilitas, tetapi tidak membutakan nurani.
Ia beberapa kali menunjukkan sikap kritis terhadap konsentrasi kekuasaan, termasuk saat berbeda pandangan dengan Presiden Soeharto.
Pada aspek itu, legacy M. Jusuf bukanlah kebijakan spektakuler, melainkan teladan moral: bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan batas, dan loyalitas sejati adalah pada konstitusi dan kepentingan bangsa.
Dalam sejarah Indonesia yang sering diwarnai dominasi militer, sosok M. Jusuf menghadirkan alternatif: perwira yang memahami kekuatan, tetapi juga tahu kapan harus menahan diri. Warisan ini penting, terutama bagi relasi sipil-militer di Indonesia pascareformasi.
B.J. Habibie: Demokrasi dalam Masa Paling Rapuh
Jika M. Jusuf mewakili stabilitas, maka B.J. Habibie adalah simbol transisi dan modernitas demokrasi.
Ia naik menjadi Presiden pada saat Indonesia berada di ambang kehancuran: krisis ekonomi, kerusuhan sosial, delegitimasi kekuasaan, dan tekanan internasional.
Banyak yang meragukan kemampuannya karena latar belakangnya sebagai teknokrat dan “orang sistem” Orde Baru. Tapi justru dalam waktu singkat, Habibie meletakkan fondasi demokrasi yang hingga kini menjadi rujukan.
Pengalaman Habibie sebagai ilmuwan dan insinyur membentuk cara berpikir rasional dan sistemik.
Ia melihat negara sebagai sebuah sistem yang harus diperbaiki dari akarnya. Dalam waktu kurang dari dua tahun, ia mengambil keputusan-keputusan monumental: membebaskan pers, membebaskan tahanan politik, membuka ruang multipartai, melaksanakan pemilu demokratis, dan memberi jalan bagi referendum Timor Timur.
Legacy Habibie terletak pada keberaniannya mengambil risiko demi demokrasi, meski harus membayar harga politik yang mahal. Ia tidak berusaha mempertahankan kekuasaan, tetapi memastikan transisi berjalan damai dan konstitusional.
Dalam konteks bangsa yang sering takut pada perubahan, Habibie mengajarkan bahwa keberanian moral lebih penting daripada stabilitas semu.
Jusuf Kalla: Negarawan Praktis dan Arsitek Perdamaian
Berbeda dengan dua tokoh sebelumnya, Jusuf Kalla (JK) tidak datang dari jalur militer atau teknokrasi negara. Ia adalah pengusaha, organisator, dan politisi dengan naluri praktis yang tajam. Namun justru dari latar inilah lahir gaya kepemimpinan yang khas: cepat, langsung ke inti masalah, dan berorientasi pada solusi.
Pengalaman JK paling dikenang melalui perannya dalam perdamaian Aceh (2005) dan konflik Poso.
Ia membuktikan bahwa konflik tidak selalu selesai dengan senjata atau prosedur birokrasi, tetapi dengan kepercayaan, komunikasi, dan empati. Sebagai Wakil Presiden dua periode (bersama SBY dan Jokowi), JK sering berperan sebagai penyeimbang, penafsir realitas lapangan, dan jembatan antara elite dan rakyat.
Legacy Jusuf Kalla adalah kepemimpinan kemanusiaan yang pragmatis.
Ia tidak banyak berbicara tentang ideologi besar, tetapi fokus pada hasil nyata.
Dalam dunia politik yang sering terjebak simbolisme, JK menghadirkan pendekatan “kerja cepat dan selesai”.
Warisannya terasa dalam penguatan diplomasi damai, manajemen krisis, dan pendekatan inklusif terhadap persoalan bangsa.
Benang Merah: Kepemimpinan dalam Masa Kritis
Menyandingkan M. Jusuf, Habibie, dan Jusuf Kalla berarti membaca sejarah Indonesia melalui tiga fase krusial: stabilitas Orde Baru, transisi Reformasi, dan konsolidasi demokrasi.
Ketiganya diuji bukan dalam masa normal, tetapi dalam situasi krisis. Dan justru di situlah kualitas kepemimpinan mereka tampak.
M. Jusuf mengajarkan etik kekuasaan, Habibie menghadirkan keberanian demokratis, dan Jusuf Kalla menunjukkan kepemimpinan solutif berbasis kemanusiaan.
Ketiganya bisa jadi tidak sempurna, tetapi masing-masing meninggalkan legacy yang relevan hingga hari ini.
Dalam konteks Indonesia kontemporer yang menghadapi polarisasi, krisis kepercayaan, dan tantangan global atau kita sebut saja dalam bayang-bayang VUCA, rentan, tidak pasti, kompleks dan ambigu, warisan tiga tokoh ini menjadi cermin: bahwa kepemimpinan sejati lahir dari pengalaman, keberanian mengambil keputusan sulit, dan kesetiaan pada kepentingan bangsa—bukan pada kekuasaan itu sendiri.
Jadi, guys, siapa lagi setelah ini?
___
Tamarunang, 4 Januari 2026
___
Referensi Utama
A. Tentang Jenderal M. Jusuf (Militer, Etika Kekuasaan, Relasi Sipil–Militer)
Crouch, Harold.
The Army and Politics in Indonesia.
Cornell University Press, 1978.
→ Rujukan klasik tentang peran TNI dalam politik Indonesia, termasuk figur-figur kunci seperti M. Jusuf.
Ricklefs, M.C.
A History of Modern Indonesia since c.1200.
Stanford University Press, edisi terbaru.
→ Memberi konteks sejarah Orde Baru dan peran elite militer dalam negara.
Sundhaussen, Ulf.
The Road to Power: Indonesian Military Politics 1945–1967.
Oxford University Press, 1982.
→ Memahami etos dan tradisi perwira TNI yang membentuk karakter kepemimpinan M. Jusuf.
Tempo (Edisi Khusus Tokoh Nasional)
Artikel dan laporan mendalam tentang M. Jusuf, khususnya terkait posisinya sebagai Menhankam/Pangab dan Wakil Presiden.
Tentang B.J. Habibie (Transisi Demokrasi dan Reformasi)
Habibie, B.J.
Detik-Detik yang Menentukan.
THC Mandiri, 2006.
→ Memoar utama Habibie tentang masa krisis dan keputusan politik strategis.
Habibie, B.J.
Detik-Detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi.
→ Rujukan penting untuk memahami logika transisi dan keberanian politik Habibie.
Aspinall, Edward & Fealy, Greg (eds.).
Reformasi: Crisis and Change in Indonesia.
Monash University Press, 2003.
→ Analisis akademik tentang Reformasi dan peran Habibie.
Mietzner, Marcus.
Military Politics, Islam, and the State in Indonesia.
Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS).
→ Menempatkan Habibie dalam relasi sipil–militer pasca-Orde Baru.
Tentang Jusuf Kalla (Perdamaian, Negarawan Praktis, Kepemimpinan Kemanusiaan)
Kalla, Jusuf.
Solusi Damai Aceh.
Buku Kompas, 2005.
→ Catatan langsung tentang proses perdamaian Aceh.
Ahtisaari, Martti.
Peace and Conflict Resolution.
→ Rujukan internasional yang menguatkan peran JK dalam MoU Helsinki.
Aspinall, Edward.
Islam and Nation: Separatist Rebellion in Aceh, Indonesia.
Stanford University Press, 2009.
→ Analisis konflik Aceh dan resolusinya.
Tempo & Kompas (Liputan Khusus Perdamaian Aceh dan Poso)
→ Dokumentasi jurnalistik kredibel tentang peran Jusuf Kalla sebagai mediator.