PELAKITA.ID – Pemerintah menegaskan komitmen penuh untuk mempercepat penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers nasional yang digelar di Posko Nasional Penanganan Bencana, dengan melibatkan lintas kementerian, lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah.
Dalam suasana pasca-Natal dan libur akhir tahun, pemerintah menyampaikan apresiasi kepada seluruh elemen bangsa—mulai dari relawan, aparat, ASN pusat dan daerah, hingga masyarakat—atas semangat gotong royong yang menjadi kunci pemulihan wilayah terdampak.
Transisi dari Tanggap Darurat ke Rehabilitasi
Menko PMK menyampaikan bahwa lebih dari separuh kabupaten/kota terdampak kini telah memasuki fase transisi menuju rehabilitasi dan rekonstruksi.
Di Aceh, tujuh kabupaten/kota telah beralih ke fase transisi, sementara 11 lainnya masih memperpanjang masa tanggap darurat. Di Sumatera Utara, delapan daerah telah memasuki fase transisi dan delapan masih tanggap darurat. Adapun di Sumatera Barat, sepuluh daerah sudah masuk fase rehabilitasi dan rekonstruksi, sementara tiga masih dalam status tanggap darurat.
Perpanjangan status tanggap darurat dilakukan agar daerah benar-benar siap secara teknis dan administratif memasuki fase pemulihan jangka menengah dan panjang.
Pemulihan Listrik, Air, dan Telekomunikasi
Pemerintah terus memperkuat pemulihan layanan dasar. Distribusi genset, mobil penjernih air, truk tangki, sumur siap pakai, toilet darurat, dan berbagai sarana pendukung lainnya terus ditingkatkan.
Untuk jaringan komunikasi, layanan telah pulih di 14 kabupaten/kota. Di wilayah yang masih terdampak, pemerintah menambah 280 unit Starlink guna memastikan konektivitas tetap berjalan, sembari mempercepat perbaikan jaringan permanen.
Layanan Kesehatan dan Trauma Healing
Seluruh RSUD di wilayah terdampak telah kembali beroperasi, meskipun sebagian belum berfungsi penuh. Dari 867 puskesmas yang terdampak, hanya tersisa delapan yang masih dalam tahap pemulihan.
Pemerintah juga mengerahkan dokter spesialis, dokter umum, calon dokter, serta relawan kesehatan dengan fokus pada layanan kesehatan dasar, bedah minor, dan trauma healing, terutama di wilayah terisolir.
Pendidikan Tetap Berjalan
Menjelang dimulainya pembelajaran pada 5 Januari, pemerintah memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung. Tercatat sekitar 3.700 sekolah terdampak, dengan lebih dari 3.100 mengalami kerusakan berat.
Sebanyak 587 sekolah masih dalam proses pembersihan dan ditargetkan selesai sebelum 4 Januari. Sebagian kecil sekolah—sekitar 54 unit—akan menjalankan pembelajaran sementara di tenda darurat, sembari menunggu perbaikan fasilitas.
Hunian Sementara dan Pemulihan Ekonomi
Per 28 Desember, pembangunan hunian sementara (huntara) di tiga provinsi telah dimulai. Sebanyak 450 unit dibangun oleh BNPB bersama pemerintah daerah, dan 600 unit lainnya oleh BUMN.
Pemulihan ekonomi juga mulai berjalan. Di Aceh, dari 112 pasar tradisional terdampak, 18 telah beroperasi penuh. Di Sumatera Utara, 46 dari 47 pasar terdampak telah berfungsi kembali. Sementara di Sumatera Barat, dua dari tiga pasar terdampak sudah beroperasi.
Peran TNI dan Polri
Sebanyak 37.910 personel TNI dikerahkan untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk pembangunan huntara, pembersihan lumpur, penyediaan air bersih, evakuasi medis, dan distribusi logistik. TNI juga telah membangun 32 jembatan Bailey dan mengerahkan 89 alutsista udara dan laut.
Polri turut memperkuat upaya pemulihan dengan mengerahkan tambahan 1.500 personel, mendirikan dapur lapangan, pos kesehatan, sumur bor, MCK, serta layanan sosial seperti servis kendaraan gratis bagi warga terdampak.
Logistik dan Dana Tunggu Hunian
BNPB melaporkan distribusi logistik berjalan optimal, dengan tingkat penyaluran di atas 80 persen di seluruh posko. Selain itu, pemerintah menyalurkan Dana Tunggu Hunian sebesar Rp600.000 per KK per bulan kepada 16.264 keluarga tahap pertama, menggunakan skema jemput bola melalui bank Himbara agar masyarakat tidak terbebani administrasi.
Dukungan Sosial dan Administrasi Kependudukan
Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan tanggap darurat senilai ratusan miliar rupiah, termasuk santunan korban meninggal sebesar Rp15 juta per orang. Bantuan pascabencana juga mencakup dukungan perabotan rumah, lauk-pauk, dan modal pemulihan ekonomi keluarga terdampak.
Sementara itu, Kemendagri mempercepat pemulihan administrasi kependudukan. Hingga kini, lebih dari 63 ribu dokumen kependudukan—KTP, KK, akta kelahiran dan kematian—telah diterbitkan tanpa pungutan biaya.
Mitigasi Bencana Susulan
Pemerintah terus memantau potensi bencana susulan akibat cuaca ekstrem. Pembersihan daerah aliran sungai dipercepat untuk mencegah sumbatan, pemetaan wilayah rawan longsor diperbarui, dan koordinasi dengan BMKG diperkuat guna memastikan langkah mitigasi berjalan tepat waktu.
Menutup konferensi pers, pemerintah kembali menegaskan bahwa percepatan pemulihan hanya dapat tercapai melalui kekompakan nasional, kerja lintas sektor, serta dukungan masyarakat dan media dalam menyampaikan informasi yang akurat dan konstruktif.