PELAKITA.ID – Data Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPMHP) ekspor komoditas perikanan Jawa Timur ke mancanegara 2022 tertinggi secara nasional. Mencapai 381.477 ton dengan nilai 2.602.492. 056 USD.
Setelah Jatim, DKI Jakarta dengan total ekspor 303.037 ton, kemudian Sulawesi Selatan 190.753 ton, selanjutnya Jawa Tengah 59.216 ton, dan Sumatera Utara dengan total ekspor 49.889 ton.
Jika melihat ke dalam, agenda usaha kelautan dan perikanan Sulsel tak sepenuhnya membaik per satu dekade terakhir.
Setidaknya jika membandingkan sejumlah agenda tersurat RPJMD Sulsel lima tahun terakhir, 2018-2023. Missal, rencana pembangunan sentra budidaya ikan tuna offshore yang digaungkan mangkrak. Tersisa laporan studi banding.
Gagasan merevitalisasi udang windu dengan skema Pandawa 1000 di sejumlah kabupaten lalu bermuara pada ribuan hektar di Pinrang tak dilanjutkan tahun lalu.
Udang sakit masih saja merebak, kerjasama antarpetambak sulit jalan, musim tak pernah ramah pada Windu.
Rumput laut pun stagnan. Meski produksi terus meningkat namun harga tak pernah berdamai asa petambak. Industri, atau pabrik pengolahan rumput laut raksasa di Pinrang asal China kerap dirongrong warga karena dianggap tak ramah lingkungan.
Usaha perikanan tangkap pun menyisakan sejumlah residu persoalan. Pengoperasian alat tangkap yang dianggap illegal masih kerap ditemui. ‘Cantrang mini’ seperti lampara, perre’ perre’ masih banyak beroperasi, meski sembunyi-sembunyi.
Yang juga menjadi atensi anak-anak Kelautan Unhas itu adalah mengapa Sulawesi Selatan yang sejatinya kaya, namun semua komoditi, dari rajungan hingga tuna digiring ke Jatim untuk dilabeli komoditi ekspor.
Mereka menganggap harus ada ‘musuh bersama’ agar obsesi itu menjadi kenyataan.
Tak Suportif Ekspor?
Pelabuhan kontainer layak ekspor ada, tapi masih saja lebih asik via Jawa Timur. “Apakah Sulsel bisa menggeser atau minimal menyamai peran Jawa Timur yang selama ini menjadi jendela ekspor komoditi perikanan?” begitu pertanyaan sekaligus obsesi mereka.
Mencuat sejumlah dimensi usaha kelautan dan perikanan, temuan dan solusi.
Mereka menyebut APBD Sulsel anggarannya lebih dari10 triliun, kabupaten-kota dapat 1 sampai 2 triliun. “Masa’ tidak ada yang bisa digunakan menyelesaikan hulu hilir pertambakan? Penyakit, penguatan kapasitas petambak agar patuh mengadopsi pengelolaan tambak yang lebih baik?
“Kenapa tidak bisa mengalokasikan misalnya 1-2 triliun untuk menyelamatkan 10 sampai 50 ribu hektar tambak?”.
Apalagi kalau bisa menyiapkan business plan, pasar, lahan, pekerja dan lain sebagainya. Pakar di kampus banyak, tetapi nampaknya sebatas teori dan nyunsep saat bekerja di tambak. Ini berlaku pula untuk komoditi lain seperti rajungan, kepiting bakau hingga ikan-ikan karang kerapu hingga kakap.
Poin kedua, mereka gamang dengan program-program penguatan kapasitas nelayan atau petambak yang disebut tidak efektif karena tak diikuti tindak lanjut program terpadu ke depannya.
Semua parsial, sehingga menganggapnya sekadar memenuhi harapan agar dana terserap tiap tahun. Bikinlah program terpadu dan melibatkan banyak pihak.
Ketiga, perlu pengadaan pupuk murah untuk tambak udang atau bandeng.
Seorang peserta diskusi menyebut mengelola tambak sama dengan memelihara nyawa.
Teori budidaya sudah benar, tetapi buntung usaha adalah prahara. Pupuk langka, harga bervariasi dan ada mafianya. Bagaimana mau geser Jatim yang masif dan tambak udangnya dahsyat?
Benahi
Upaya menggeser Jawa Timur sebagai pintu gerbang ekspor rasanya tak akan mudah jika tidak mengadopsi sejumlah pendekatan, terobosan dan perubahan mindset.
Kelebihan Jatim menurut pembacaan mereka di antaranya:
Pertama, dari sisi kelayakan investasi, Upah Minimum Regional adalah 2 juta atau lebih rendah dibanding Sulsel yang mencapai 3 jutaan, pengusaha yang digoda ke Sulsel, pasti banyak yang ketar ketir atau tidak mau dibebani realitas seperti itu.
Kedua, sarana pelabuhan, kargo, ekspor lengkap. Semua tersedia. Belum lagi akses jalan yang padu antar lini. Jalan-jalan di Sulsel masih banyak yang tidak bisa dilalui truk berpuluh ton. Kontainer 40 Ft masih sulit melintasi jalur ke dan dari Makassar.
Baru-baru ini truk atau kontainer di Jalur Maros – Bone buat macet berhari-hari. Padahal mungkin saja hasil laut asal Teluk Bone.
Yang ketiga, kapal-kapal ikan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan nasional, dari 715 hingga 819 rata-rata masuk ke Jatim, bukan di Kendari atau Makassar.
Mereka rela menempuh perjalanan siang malam sebab di Jatim, di Surabaya atau Sidoarjo kontainer pindah kapal langsung berangkat ke negara tujuan. Tidak dibongkat atau diperiksa berulang-ulang lagi.
Yang keempat, dan nampaknya ini yang luar biasa. Gubernur Jatim Chofifah Indar Parawansa disebut sebagai gubernur dengan kemampuan komunikasi publik dan ‘persuasi bisnis’ yang luar biasa.
Leadership-nya adalah pelayanan dan dianggap sangat mumpuni. Investor bisa datang kapan saja, dengan layanan super premium.
Sulsel Bisa!
Peluang Sulsel tetap terbuka sebab untuk usaha perikanan tangkap begitu dekat dengan WPP 713, 714, 715, dan 716 yang bersentuhan langsung pulau Sulawesi.
Kembangkan saja perikanan terpadu dan jelas roadmap-nya. Jangan buat workskop atau FGD program tapi yang dilibatkan lingkar dalam yang malas gerak.
Usaha perikanan teripang, gurita, kepiting bakau, ikan pelagis, demersal, bisa disiapkan dan berpeluang ekspor dari Makassar sepanjang ketat dalam pengelolaan perlindungan kawasan dan tak menggunakan alat tangkap merusak seperti bom, bius, muroami atau kulambi, tersertifikasi, tak tersangkutpaut Illegal, Unreported, Unregulated Fisheries.
Sebagai perbandingan, data Statistik Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur total produksi perikanan tangkap mereka tahun 2022 mencapai 598.317 ton.
Itu tertinggi secara nasional melebihi wilayah di Indonesia Timur. Seperti Maluku dengan capaian 551.846,2 ton, Sulawesi Selatan 417.700,72 ton, Sulawesi Utara 366.738,21 ton, dan Maluku Utara 361.499,65 ton.
Kedua, mari masifkan budidaya udang, bandeng dan rumput laut tetapi jangan lagi dengan pola business as usual.
Selama ini Dinas terkait masih kerap menggelar pelatihan penguatan kapasitas tetapi tidak sepenuhnya berkorelasi dengan kebutuhan, asal pelatihan, yang penting ada pesertanya.
Poinnya adalah beri penguatan tetapi jelas isu atau persoalan yang mau ditangani. Buatkan rencana aksi dan kawal dengan personil yang committed dan mau mengawal operasinya. Dinas terkait dengan pola perencanaan dan implementasi yang asal jadi perlu dirombak.
Pemprov susun aksi bersama antara kabupaten-kota.
Berkaca pada Program Pandawa 1000, Pemerintah Provinsi dibuat kasak-kusuk menganggarkan tetapi dukungan kabupaten tidak maksimal karena anggaran lebih banyak dari provinsi. Meski ada program kolaborasi untuk mengurusi SDM, kelembagaan dan jejaring usaha.
Bantuan benih dan saprodi tidak akan faedah kalau jatuh ke petambak yang setengah hati.
Sebagai penutup, disebutkan, Sulsel masih ada secercah harapan menjadi Sentra Industri Perikanan Skala Kecil dengan mendorong nelayan kecil sejahtera karena dikelilingi pulau-pulai kecil, di wilayah barat Spermonde, Selatan Kepulauan Selayar atau Takabonerate, Teluk Bone, Wilayah Timur ada Teluk Tomini, Laut Banda di Pantai Barat ada Sulbar, Pasang Kayu. Skala kecil tapi ikan-ikan bisa bermuara ke pasar ekspor.
Mereka bisa menjadi motor penggerak industri perikanan skala kecil, ikan-ukan terbeli, dikumpulkan, dibawa ke Makassar, diekspor.
Bisa demikian, jika 22 pangkalan pendaratan ikan (PPI) di Sulsel berdaya guna. Tidak mangrak atau lengkap fasilitasnya termasuk PP Untia . Nah, jika itu pertimbangannya, sudah lengkapkah pangkalan pendaratan ikan tersebut? Gappaka gayanaji.
Penulis:
Kamaruddin Azis
Ketua Ekonomi Kreatif Selat Makassar, IKA Unhas Sullawesi Selatan, Kelautan Unhas 1989
