Founder organisasi konsultan maritim Ocean Solutions Indonesia (OSI), M. Zulficar Mochtar membagikan pokok-pokok pikirannya tentang apa sesungguhnya substansi dan bagaimana semestinya pengejawantahan konsep Ekonomi Biru sektor maritim.
PELAKITA.ID – Kepada Pelakita.ID, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan periode 2019 hingga 2020 ini menyatakan apresiasi untuk segala inisiatif memperbaiki fungsi dan tata kelola kemaritiman kita.
“Kita harus tetap optimis bahwa kalau dikelola dengan baik, potensi maritim atau laut lebih dari cukup membayar utang negara. Keunggulan sumberdaya dan lain sebagainya cukup besar. Hanya saja strateginya perlu lebih apik,” ujarnya.
Terkait konsepsi Blue Economy, menurutnya, jangan terjebak jargon, tersesat pada belantara konsep dan orientasi.
“Ada konsep Blue Economy Gunter Pauli yang mengemukakan konsep zero waste, lalu ada istilah Sustainable Ocean Economy, Circular Economy, dan Economy Biru,” sebutnya.
“Ada juga yang mengartikan semua kegiatan di laut adalah Blue. Kesalahan persepsi akan membingungkan dalam implementasi. Sebaiknya konsisten dengan mengartikan Ekonomi Biru adalah sebagai Sustainable Ocean Economy,” lanjutnya.
Dia juga menyebut bahwa conceptual design dan implementasinya pun harus disiapkan dengan baik.
“Singapura tidak punya sumberdaya tapi bisa menjadi hub barang dan jasa global. Belanda bisa menjadi salah satu pengekspor pangan utama dunia padahal lahan pertaniannya terbatas, kenapa? Karena rencana jangka panjang dan strateginya solid,” ucapnya.
Oleh sebab itu, lanjut pria yang akrab disapa Vicar ini menyebut mainstreaming atau mengarusutamakan Sustainable Ocean Economy melalui strategi mutlak dilakukan.
“Misalnya budidaya, konservasi, perikanan tangkap, pariwisata laut, jasa kelautan dan lain-lain, ini tidak cukup jika hanya KKP yang urus, sebab perlu anggaran dan kapasitasnya terbatas,” imbuh pria yang juga pernah jadi Kepala BRSDM KKP di peridoe Menteri Susi Pudjiastuti ini.
Menurut Vicar, aspek governance merupakan hal mendasar. “Kita butuh workable model yang jelas, sehingga bisa menjadi gerakan masif. Kalau jadi gerakan, pemerintah bisa memainkan peran lebih strategis,” ungkapnya.
“Readiness criteria-nya harus disiapkan. Kalau program-program semusim, akan maju mundur saja. Karena konsep, strategi dan orientasinya tidak jelas. Kita ingat konsep Poros Maritim, Tol Laut, dan lainnya. Akhirnya ramai didiskusikan tapi ujungnya tidak jelas. Progresnya tidak sesuai harapan,” jelasnya.
Vicar menandaskan bahwa sangat penting untuk mengawal hulu-hilir pada konsep Blue Economy ini.
“Jika setiap tahapan ada hambatan, rapikan hambatan di rantai pasok. Misalnya Sumber Pembiayaan – kalau targetnya 30.000 Ha, 1 Ha intensif saja butuh bisa sampai 1 miliar rupiah,” paparnya.
“Nah, siapa yang mau sediakan dananya? Pakannya dari mana? Mayoritas budidaya itu di pakan, mayoritas kita impor. Pasarnya di mana? Banyak yang bermasalah dengan izin dan pemanfaatan lahan. Demikian juga perikanan tangkap. 96 persen nelayan kecil yang tidak punya modal dan tabungan. Sesensitif apa disain program paham konstalasi lapangan,” sebutnya lagi.
Terkait Blue Economy itu, dia menyebut perlu kapasitas, teknologi, data dan transformasi digital.
“Ini sangat penting sehingga perlu memastikan SDM kita, kapasitasnya bagiamana, teknologi apa yang dibutuhkan dan relevan. Ini perlu dipastikan, perlu disiapkan. Generasi berubah. Jangan lakukan pola yang sama. Inovasi penting,” lanjutnya.
Hal lain yang juga perlu dipahami adalah asepk geopolitik, trend dan international setting.
“Negara lain tidak diam. Mereka juga aktif melakukan inovasi, teknologi dan lain-lain di bidang tata kelola sumberdaya, jangan sibuk sendiri. Ratusan atau ribuan MoU, perlu diimplementasikan,” ujarnya.
“Jadi pada akhirnya laut adalah solusi menjawab tantangan masa depan. Tapi butuh keseriusan, rencana, dan strategi yang pas yang mampu menginspirasi semua pihak untuk saling bahu membahu menyukseskannya. Sehingga harus dikemas rasional, membumi dan menjadi pola gerakan yang efektif,” pungkasnya.
Editor: K. Azis
