PELAKITA.ID – Delegasi Republik Indonesia yang terdiri dari perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Luar Negeri dipimpin oleh Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), Sjarief Widjaja, berpartisipasi pada 13th Sherpa Virtual Meeting – High Level Panel of Sustainable Ocean Economy (HLP SOE), bertempat di Hotel Grand Mercure, Senin (14/9).
HLP SOE merupakan upaya kolektif Indonesia bersama 13 negara untuk membangun hubungan antara laut yang bersih dan sehat, pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan serta pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.
Ekonomi kelautan yang berkelanjutan memiliki peran penting untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, serta implentasi konkrit Agenda 2030 dan Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan (SDGs).
Pertemuan Sherpa kali ini fokus membahas agenda aksi Ocean Panel yang meliputi rencana pelaksanaan, pengembangan dan implementasi Sustainable Ocean Plan, termasuk dukungan implementasinya; dan perencanaan event di masing-masing negara terkait peluncuran dokumen Transformasi SOE.
Terkait agenda ini, perwakilan negara anggota diundang untuk menyampaikan masing-masing prioritasnya dalam penyusunan kebijakan ataupun implementasi konkrit lainnya di negara masing-masing guna mengimplementasikan elemen-elemen Transformasi SOE, termasuk tantangan, kebutuhan yang diperlukan, dan mitra yang dilibatkan.
Selain itu, mereka juga menguraikan rencana peluncuran dokumen Transformasi SOE yang dijadwalkan pada tanggal 3 Desember 2020.
Dalam kesempatan pemaparannya, Sjarief menyampaikan 3 (tiga) prioritas Indonesia dalam mendorong implementasi konkrit dokumen Transformasi SOE yakni: (i) food security (ketahanan pangan) dengan menggunakan pendekatan marine spatial planning (perencanaan ruang laut) dalam rangka mewujudkan tata kelola wilayah pesisir dan laut yang baik, (ii) aplikasi circular economy dalam mengatasi isu marine litter, dan (iii) upscalling Arafura and Timor Seas Ecosystem Approach (ATSEA) yang merupakan kerja sama Australia, Papua Nugini, Timor-Leste dan Indonesia dalam mengelola sumber daya perikanan di wilayah Laut Arafura dan Laut Timor.
Terkait dengan bahasan agenda rencana kegiatan di masing-masing negara dalam rangka peluncuran dokumen Transformasi SOE tanggal 3 Desember 2020 mendatang, Pertemuan Sherpa ini mengundang seluruh negara anggota untuk dapat menyampaikan video message Kepala Negara/Pemerintahan yang berisikan pandangan dan pentingnya Sustainable Ocean Economy dan upaya konkrit yang telah dan/atau harus dilakukan untuk mewujudkannya.
Sebagai informasi, HLP SOE diinisiasi oleh Perdana Menteri Norwegia pada tahun 2018 dan mengundang Presiden RI sebagai anggota. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, kemudian telah menyatakan kesediaan untuk menjadi anggota HLP SOE.
Forum HLP SOE menyepakati untuk menyelamatkan laut, bahkan mendorong upaya mengorelasikan hubungan antara laut yang bersih dan sehat, pemanfaatan lestari sumber daya laut, dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, sekaligus mengindentifikasi praktik-praktik terbaik (best practices) tata kelola kelautan nasional dan global.
Sesuai dengan tujuannya, HLP SOE bertugas memajukan nilai-nilai yang menopang ekonomi lautan berkelanjutan, perlindungan yang efektif, produksi berkelanjutan, dan kesejahteraan yang adil.
“Indonesia telah secara jelas menyampaikan beberapa komitmen awal implementasi konkrit dokumen Transformasi SOE dan pengaturan di tingkat nasional untuk peluncuran dokumen tersebut. Disepakati pula adanya pertemuan Sherpa lanjutan dijadwalkan pada 6 Oktober dan 12 November 2020 untuk saling mengupdate kesiapan masing-masing negara,” kata Sjarief Widjaja.
Turut hadir mendampingi Ketua Delri adalah Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut KKP, Kepala Subdit Pembangunan Ekonomi dan Sektoral dan Pejabat Fungsional Senior Kemlu, serta pejabat/staf tim perunding HLP SOE KKP.
