Ketahanan iklim tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan menghadapi cuaca ekstrem, tetapi juga sebagai upaya memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, serta menciptakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
PELAKITA.ID – Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menyampaikan dukungan penuh terhadap rencana penyusunan proposal pembangunan ketahanan perubahan iklim, khususnya untuk masyarakat pulau-pulau kecil dan terpencil.
Harapan ini disampaikan oleh Asisten Pemerintah Kabupaten Pangkep Dr Bahtiar, yang mewakili Bupati Pangkep dalam kegiatan konsultasi publik yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari pusat, provinsi, hingga tingkat desa.
Dalam sambutannya, Dr Bahtiar menegaskan bahwa pemerintah daerah menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif penyusunan proposal tersebut.
Ia menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Bupati Pangkep yang tengah menjalankan agenda pemerintahan di Jakarta bersama Menteri Pertanian, serta Wakil Bupati yang sedang menghadiri kegiatan terkait pengendalian inflasi daerah di Makassar.
Meski pimpinan daerah berhalangan hadir, komitmen pemerintah terhadap isu perubahan iklim dan pemberdayaan masyarakat kepulauan ditegaskan tetap kuat.
Pulau Kecil dan Tantangan Perubahan Iklim
Kabupaten Pangkep dikenal sebagai daerah dengan karakteristik kepulauan yang luas. Empat kecamatan kepulauan, termasuk Kecamatan Liukang Tangaya dan Kecamatan Liukang Kalmas, memiliki tantangan geografis tersendiri.
Aksesibilitas, keterbatasan infrastruktur, serta kerentanan terhadap dampak perubahan iklim menjadi persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.
Menurut Bahtiar, isu perubahan iklim di pulau kecil bukan sekadar isu lingkungan, tetapi berdampak langsung pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama nelayan. Perubahan pola musim dan cuaca memengaruhi jadwal melaut, hasil tangkapan, hingga pendapatan rumah tangga.
“Karena itu, penyusunan proposal ketahanan perubahan iklim diharapkan tidak hanya berorientasi pada aspek ekologis, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat,” ucapnya.
Dalam forum tersebut hadir berbagai unsur penting, mulai dari perwakilan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah IV Makassar, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, hingga perangkat daerah seperti Bappeda, Dinas Perikanan, Dinas Sosial, BPBD, DPMD, camat, dan pemerintah desa lokasi rencana proyek.
Pemda menilai kehadiran unsur-unsur tersebut sebagai modal utama membangun kolaborasi yang sinergis. Pemerintah daerah berharap proposal yang disusun benar-benar lahir dari kerja bersama, berbasis data, serta memperhatikan kondisi riil masyarakat kepulauan.
“Kegiatan seperti ini menjadi bagian penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan di segala bidang di Kabupaten Pangkep,” tegas Asisten Pemda.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri menghadapi kompleksitas persoalan perubahan iklim di wilayah kepulauan. Diperlukan dukungan organisasi, lembaga, dan mitra pembangunan yang mampu memperkuat kapasitas daerah.
Fokus pada Pemerataan dan Keadilan Pembangunan
Salah satu pesan kuat yang disampaikan adalah komitmen Pemda untuk tidak membedakan antara wilayah daratan dan kepulauan. Empat kecamatan kepulauan tetap menjadi perhatian serius dalam kebijakan pembangunan.
Pemda memastikan bahwa masyarakat di Kecamatan Liukang Tangaya dan Liukang Kalmas memiliki hak yang sama atas pelayanan, perhatian, dan program pembangunan.
“Kami pastikan tidak ada pengecualian dan tidak ada pembedaan. Pemerintah Kabupaten Pangkep tetap fokus memperhatikan masyarakat di wilayah kepulauan,” ujar Asisten Pemda.
Harapannya, proposal ketahanan perubahan iklim ini menjadi instrumen konkret untuk memperkuat pemerataan pembangunan, khususnya di pulau-pulau kecil yang selama ini menghadapi keterbatasan.
Dalam sambutannya, Pemda juga menekankan pentingnya kontrol dan pengawasan dalam setiap program yang dijalankan.
“Tingginya partisipasi masyarakat, mahasiswa, dan LSM dalam menyampaikan aspirasi menunjukkan bahwa masyarakat kepulauan semakin kritis dan peduli terhadap pembangunan di wilayahnya,” sebutnya.
Hal ini dipandang positif sebagai bentuk kontrol sosial yang sehat. Oleh karena itu, program ketahanan perubahan iklim yang akan dirumuskan harus akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kegiatan yang kita lakukan hari ini tidak lepas dari pengawasan. Apapun bentuknya harus dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Harapan Akhir: Kesejahteraan dan Ketahanan Bersama
Pada akhirnya, harapan utama Pemerintah Kabupaten Pangkep adalah agar proposal pembangunan ketahanan perubahan iklim benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ketahanan iklim tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan menghadapi cuaca ekstrem, tetapi juga sebagai upaya memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, serta menciptakan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
Pemda berharap kolaborasi antara pemerintah, akademisi, lembaga teknis, serta masyarakat desa dapat menghasilkan proposal yang kuat, realistis, dan implementatif.
Dengan semangat kebersamaan dan komitmen untuk melayani masyarakat hingga ke pulau-pulau terluar, Pemerintah Kabupaten Pangkep optimistis bahwa upaya membangun ketahanan perubahan iklim akan menjadi bagian penting dalam mewujudkan Pangkep yang lebih sejahtera dan tangguh di masa depan.