Kepemimpinan bukan hanya soal mengatur dari balik meja, melainkan tentang membangun kepercayaan melalui relasi langsung di ruang bersama. Kepemimpinan hidup dalam perjumpaan, bukan semata dalam dokumen.
Oleh: B. Temmanengnga
(Peneliti dan Direktur PaDI Mandiri)
PELAKITA.ID – Kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah tidak runtuh secara tiba-tiba. Ia terkikis perlahan melalui pengalaman sehari-hari warga yang merasa suaranya tidak didengar, keluhannya tidak direspons, dan kebijakan diputuskan tanpa keterlibatan yang bermakna.
Dalam situasi seperti ini, kepemimpinan daerah sering kali hadir sebagai entitas administratif—terlihat di laporan kinerja, tetapi absen dalam relasi sosial.
Melalui figur KDM, kita diajak membaca kemungkinan lain dalam praktik kepemimpinan daerah—bukan sebagai jawaban final, melainkan sebagai cara memeriksa ulang standar kepemimpinan yang selama ini diterima begitu saja.
KDM kerap dibicarakan bukan semata karena posisinya, melainkan karena praktik kehadirannya.
Dalam sejumlah peristiwa, ia terlihat turun langsung ke ruang-ruang konflik dan keluhan warga—berdialog tanpa perantara yang kaku, mendengar langsung keberatan masyarakat, dan merespons persoalan yang sering kali tidak tertangkap oleh mekanisme birokrasi formal.
Di tengah kecenderungan kepala daerah yang lebih nyaman beroperasi melalui rapat tertutup, laporan teknokratis, dan komunikasi simbolik, pendekatan semacam ini menghadirkan kontras yang layak dibaca secara kritis. Namun, pembicaraan tentang KDM seharusnya tidak berhenti pada sosoknya.
Yang lebih relevan adalah membaca apa yang direpresentasikan oleh gaya kepemimpinan tersebut.
Dalam praktik pemerintahan daerah, kepemimpinan kerap direduksi menjadi kemampuan mengelola administrasi, menjaga stabilitas politik, dan memenuhi target-target pembangunan yang terukur.
Kepala daerah diposisikan terutama sebagai manajer anggaran dan penjaga prosedur. Dimensi etis—tentang keberpihakan, tanggung jawab publik, dan relasi dengan warga—sering kali terdorong ke lapis kedua, bahkan dianggap sebagai gangguan terhadap efisiensi pemerintahan.
Padahal, dalam tradisi pemikiran politik, kepemimpinan tidak pernah semata soal administrasi. Hannah Arendt, misalnya, menempatkan tindakan politik sebagai kehadiran nyata di ruang publik—ketika seorang pemimpin tampil, berbicara, dan mengambil risiko di hadapan warga.
Dari sudut pandang ini, kepemimpinan bukan hanya soal mengatur dari balik meja, melainkan tentang membangun kepercayaan melalui relasi langsung di ruang bersama. Kepemimpinan hidup dalam perjumpaan, bukan semata dalam dokumen.
Pengalaman di banyak daerah menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan masih diukur terutama melalui indikator kuantitatif: pertumbuhan ekonomi, serapan anggaran, atau jumlah proyek infrastruktur.
Ukuran-ukuran ini sah dan diperlukan. Namun, ia menjadi problematik ketika berdiri sendiri dan diperlakukan sebagai tujuan akhir. Ketika konflik sosial dikelola sebatas prosedur administratif, persoalan lingkungan diposisikan sebagai hambatan investasi, dan kritik publik dianggap sebagai ancaman stabilitas, maka kebijakan kehilangan konteks sosialnya—dan pembangunan menjauh dari kehidupan warga yang nyata.
James C. Scott pernah mengingatkan bahwa negara kerap gagal ketika hanya “melihat” masyarakat melalui angka, indikator, dan skema penyederhanaan.
Dalam logika semacam ini, kompleksitas pengalaman warga direduksi agar sesuai dengan kebutuhan administrasi.
Yang tak terbaca oleh data dianggap tidak penting. Akibatnya, jarak antara negara dan warga justru melebar, meski laporan kinerja tampak rapi dan target pembangunan dinyatakan tercapai.
Dalam situasi seperti itu, gaya kepemimpinan KDM relevan dibaca sebagai anomali yang produktif. Ia menunjukkan bahwa kepala daerah masih memiliki ruang untuk mengambil posisi politik dan etis, bukan sekadar menjalankan fungsi administratif.
Kehadiran di lapangan, keterbukaan terhadap kritik, serta keberanian mengambil keputusan yang tidak selalu populer membentuk relasi yang berbeda antara pemimpin dan warga. Relasi ini bukan sekadar soal kedekatan personal, melainkan tentang pengakuan terhadap warga sebagai subjek politik, bukan objek kebijakan.
Namun, kepemimpinan yang bertumpu pada figur dan kehadiran personal juga menyimpan risiko. Max Weber telah lama mengingatkan bahwa pemerintahan modern bekerja melalui rasionalitas birokratis yang prosedural.
Tanpa penguatan institusi dan mekanisme akuntabilitas yang berkelanjutan, keberanian personal mudah tereduksi menjadi pengecualian—bergantung pada kapasitas individu, bukan pada sistem yang menopangnya. Ketika figur berganti, praktik pun sering kali ikut menghilang.
Di sinilah problem sistemik kepemimpinan daerah menjadi relevan. Demokrasi elektoral lokal kerap menciptakan insentif bagi kepala daerah untuk bermain aman: menjaga citra, menghindari konflik terbuka, dan memprioritaskan program yang cepat terlihat secara politis.
Kepemimpinan yang hadir secara sosial—yang berani masuk ke wilayah konflik, berpihak secara terbuka, dan mengambil risiko politik—justru sering kali tidak rasional secara elektoral. Sistem lebih menghargai stabilitas semu ketimbang keberanian substantif.
Membaca KDM melalui kerangka ini tidak berarti menempatkannya sebagai model ideal yang tak bercela. Tulisan ini berpihak pada gagasan kepemimpinan yang hadir secara sosial, tetapi menolak kultus individu.
Pembacaan terhadap KDM berfungsi sebagai kritik implisit terhadap standar kepemimpinan daerah yang selama ini diterima secara pasif. Publik jarang diajak mempertanyakan apakah pemimpin daerah cukup hadir dalam persoalan warganya, atau sekadar hadir dalam agenda seremonial dan laporan kinerja.
Pada titik ini, diskusi tentang KDM seharusnya bergeser dari figur ke sistem yang memungkinkannya—atau justru menghambatnya—bekerja.
Tanpa perubahan pada tata kelola politik lokal, mekanisme partisipasi warga yang dilembagakan, serta evaluasi kinerja yang tidak semata berbasis output administratif, kepemimpinan yang hadir, terbuka, dan berani mengambil posisi akan terus muncul sebagai anomali, bukan sebagai praktik yang berkelanjutan.
Pertanyaannya kemudian tidak lagi sebatas bagaimana menilai KDM sebagai individu, melainkan apakah sistem pemerintahan daerah kita cukup siap untuk memelihara kepemimpinan yang berangkat dari kehadiran, keberpihakan, dan tanggung jawab publik.
Jika tidak, figur-figur seperti KDM akan terus menarik perhatian sesaat—sebelum perlahan terkikis oleh struktur yang sejak awal tidak dirancang untuk menampung kepemimpinan yang hidup dalam relasi sosial.
___
Artikel ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis