PELAKITA.ID – Indonesia tengah memasuki fase baru dalam perjalanan membangun ketahanan pangan nasional. Dengan jumlah penduduk yang diproyeksikan mencapai 312 juta jiwa pada 2040, kebutuhan protein akan melonjak drastis, sejalan dengan tren global yang menunjukkan konsumsi pangan akuatik terus meningkat dari tahun ke tahun.
Demikian disampaikan Mohamad Rahmat Yulianda, S.Pi, M. Mar (Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada Lokakarya dan Peluncuran Tim Pelaksana Budidaya Udang Berkelanjutan di Banyuwangi, 10 Desember 2025.
Menurut Rahmat, dalam konteks inilah, udang—sebuah komoditas unggulan yang telah lama menjadi andalan ekspor—mendapat peran strategis sebagai pilar utama pembangunan pangan dan ekonomi biru Indonesia.
Di panggung internasional, permintaan protein akuatik terus naik. Dalam enam dekade, konsumsi ikan dunia meningkat lebih dari dua kali lipat. Pada saat yang sama, kebutuhan protein global pada 2050 diperkirakan naik hingga 70 persen. Indonesia—sebagai negara dengan potensi pesisir terbesar kedua di dunia—sesungguhnya berada di posisi ideal untuk memenuhi lonjakan kebutuhan global tersebut. Namun potensi besar ini tidak serta-merta mudah diwujudkan.
Produksi Besar, Tantangan Besar
Secara ekonomi, udang merupakan primadona ekspor Indonesia. Pada 2024, nilai ekspor udang mencapai USD 1,68 miliar, mencakup 28 persen dari total ekspor perikanan nasional. Indonesia juga masuk lima besar produsen udang dunia dengan kontribusi sekitar 898 ribu ton pada 2022.
Namun di balik angka-angka itu, produksi udang nasional sebenarnya menunjukkan stagnasi. Rata-rata pertumbuhan produksi 2020–2024 hanya 0,63 persen, jauh dari target dua juta ton yang sempat dicanangkan pemerintah sebelumnya. Negara pesaing seperti India, Vietnam, dan Ekuador mampu berlari lebih cepat karena tata kelola yang lebih terstruktur dan inovatif.
Kondisi ini menjadi alarm penting. Jika Indonesia ingin mempertahankan posisi strategisnya, transformasi tata kelola budidaya udang menjadi keharusan, bukan pilihan.
Kebijakan Baru: Udang Sebagai Pilar Ketahanan Pangan
Dalam dokumen RPJMN 2025–2029, pemerintah menetapkan dua arah besar pembangunan perikanan budidaya:
-
Swasembada pangan berbasis blue food, yang menekankan ketersediaan protein hewani akuatik dari produksi domestik.
-
Ekonomi biru, yang menitikberatkan efisiensi, keberlanjutan ekologi, dan peningkatan nilai tambah.
Udang menjadi komoditas prioritas bersama nila, lobster, dan rajungan. Targetnya cukup ambisius: pada 2029, produksi udang nasional ditargetkan mencapai 1,68 juta ton dengan pertumbuhan rata-rata 7,64 persen per tahun.
Untuk mewujudkannya, pemerintah menyiapkan serangkaian kebijakan strategis: mulai dari penyediaan induk unggul, benur sehat, pakan, revitalisasi tambak rakyat, penataan kawasan, hingga penyederhanaan perizinan dan pembiayaan. Semua diarahkan untuk memperpendek rantai produksi, meningkatkan efisiensi, dan menjaga keberlanjutan ekologi.
Lapisan Tantangan yang Saling Bertaut
Transformasi industri udang tidak lepas dari sejumlah tantangan besar, yang saling terkait dari hulu hingga hilir.
1. Mutu dan Keamanan Pangan: Ancaman dari Dalam dan Luar Negeri
Di lapangan, petambak masih berhadapan dengan ancaman penyakit seperti WSSV, AHPND, IMNV, EHP hingga TSV, terutama pada tambak rakyat yang minim biosekuriti. Risiko penggunaan antibiotik yang tidak terkontrol juga menjadi kekhawatiran, mengingat pasar global semakin ketat menolak produk berresidu.
Sorotan terbaru datang dari FDA Amerika Serikat terkait temuan awal kontaminasi Cesium-137 pada beberapa kontainer ekspor. Meski baru indikasi awal, isu ini sangat sensitif dan dapat memengaruhi citra produk Indonesia di pasar internasional.
2. Hambatan Tarif dan Non-Tarif yang Kian Ketat
Persyaratan ekspor kini menuntut:
-
ketelusuran (traceability) penuh dari benur sampai konsumen,
-
standar zero antibiotics,
-
sertifikasi HACCP/FSMA,
-
uji pathogen lengkap.
Bagi UKM dan petambak kecil, standar ini terasa seperti tembok yang sulit ditembus.
3. Tata Ruang dan Perizinan yang Belum Sinkron
Banyak tambak berada di zona yang tidak sesuai RTRW. Di beberapa daerah, perizinan dan pungutan berbeda-beda, menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Konflik ruang dan degradasi mangrove juga menjadi isu yang berulang dan menghambat pembangunan kawasan perikanan modern.
4. Infrastruktur dan Energi yang Tidak Merata
Tambak-tambak rakyat di banyak wilayah masih menggunakan teknologi sederhana karena tidak memiliki akses listrik stabil. Padahal intensifikasi membutuhkan kincir, pompa, aerator, sensor, dan peralatan modern lainnya.
Inisiatif energi terbarukan seperti panel surya menjadi peluang besar, tetapi implementasinya masih terbatas.
5. SDM dan Disparitas Teknologi
Sebagian besar tambak tradisional belum tersentuh inovasi. Sementara tambak intensif terus berkembang, kesenjangan tingkat adopsi teknologi ini justru memperlebar ketidakmerataan produksi.
Kolaborasi: Jalan Satu-Satunya untuk Transformasi
Bappenas menegaskan bahwa sektor udang tidak bisa bergerak sendiri. Tata kelola baru harus dibangun melalui kolaborasi lintas kementerian, lintas daerah, dan lintas pelaku usaha. Model “superteam” menjadi konsep penggerak: setiap institusi harus bergerak seirama dengan tujuan yang sama.
Tanggung jawab lintas sektor melibatkan:
-
KKP untuk kawasan, produksi, dan standar teknis;
-
Bappenas untuk arah pembangunan dan investasi jangka panjang;
-
PUPR untuk irigasi dan infrastruktur dasar tambak;
-
ATR/BPN untuk sinkronisasi tata ruang;
-
KLHK untuk pengelolaan lingkungan dan mangrove;
-
Kemendag untuk pasar dan diplomasi ekspor;
-
Pemda sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan;
-
perguruan tinggi dan NGO untuk riset, inovasi, dan pendampingan masyarakat;
-
dunia usaha sebagai motor investasi dan teknologi.
Kolaborasi ini diperlukan untuk memastikan setiap masalah—mulai dari benur, listrik, limbah, penyakit, hingga ekspor—dapat diselesaikan secara terpadu.
Arah Baru Menuju Industri Udang Modern
Dalam penutup paparannya, Bappenas menyoroti empat agenda penting untuk mempercepat transformasi:
1. Pemetaan lokasi strategis dan masterplan kawasan
Tambak nasional harus dibangun berdasarkan karakteristik biofisik dan teknologi, bukan sekadar perkembangan organik tanpa arah.
2. Penyederhanaan perizinan
Perizinan panjang dan tidak seragam harus dipangkas untuk mendorong investasi dan memudahkan petambak kecil naik kelas.
3. Afirmasi bagi tambak rakyat
Sebagian besar tambak Indonesia adalah tambak rakyat. Jika mereka tidak didukung, peningkatan produksi nasional akan macet.
4. Pembentukan gugus tugas lintas institusi
Transformasi tidak boleh lagi berjalan parsial. Sebuah task force nasional akan memastikan percepatan dan konsistensi kebijakan.
Menatap Ke Depan: Momentum yang Tidak Boleh Hilang
Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat industri udang dunia. Potensinya jelas: garis pantai luas, lahan tambak besar, dukungan alam melimpah, dan pasar dunia yang terus tumbuh.
Namun peluang itu hanya dapat diwujudkan jika transformasi tata kelola benar-benar dilakukan:
-
produksi yang lebih efisien,
-
standar mutu yang lebih kuat,
-
kawasan yang lebih tertata,
-
kebijakan yang lebih sederhana,
-
teknologi yang lebih merata,
-
dan kerja sama yang lebih solid.
Inilah inti dari pesan Lokakarya Nasional Budidaya Udang Berkelanjutan: bahwa udang bukan hanya komoditas ekonomi, tetapi bagian penting dari masa depan ketahanan pangan Indonesia.
Dengan visi yang jelas, kolaborasi yang kuat, dan langkah implementatif yang konsisten, Indonesia tidak hanya dapat mengejar ketertinggalan dari negara pesaing, tetapi juga melompat lebih jauh dan berdiri sebagai salah satu kekuatan utama udang dunia.
Redaksi