- Kota-kota yang membuka ruang kemitraan dan kontrol warga pada tingkat lokal cenderung menghasilkan kebijakan yang lebih tahan lama dan lebih inklusif.
- RT/RW sebagai struktur pemerintahan terkecil memegang peranan strategis sebagai fondasi demokrasi lokal. Ketika perwakilan komunitas diperkuat, pembangunan kota menjadi lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan.
PELAKITA.ID – Pembangunan kota yang efektif tidak dimulai dari kantor wali kota, para teknokrat, atau para perencana tata ruang.
Fondasinya justru terbentuk di lingkungan-lingkungan kecil—di tingkat RT dan RW—tempat warga merasakan langsung kebutuhan, persoalan, dan potensi di sekitar mereka setiap hari.
Kota-kota yang berkembang secara demokratis, inklusif, dan berkelanjutan memiliki satu kesamaan: mereka menempatkan representasi komunitas sebagai bagian inti dari tata kelola pemerintah pada tingkat terbawah.
Di seluruh dunia, struktur pemerintah lokal yang kuat menjadi landasan bagi akuntabilitas publik, responsivitas kebijakan, dan pembangunan kota yang benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
Ketika suara warga dilembagakan melalui mekanisme formal seperti RT/RW, dewan lingkungan, balai warga, atau komunitas lokal lainnya, maka proses pembangunan menjadi jauh lebih berpihak kepada masyarakat.
Secara teoritis, pentingnya representasi lokal dijelaskan oleh beberapa kerangka besar dalam ilmu pemerintahan. Teori desentralisasi menekankan bahwa keputusan sebaiknya dilakukan sedekat mungkin dengan masyarakat.
Rondinelli, salah satu tokoh utama dalam gagasan ini, menunjukkan bahwa pemerintah lokal akan lebih efisien ketika diberi kewenangan karena mereka memiliki pemahaman langsung tentang kebutuhan warganya.
Sementara itu, teori tata kelola partisipatif yang diperkenalkan Sherry Arnstein melalui “Tangga Partisipasi Warga” menunjukkan bahwa kualitas partisipasi akan menentukan kualitas hasil pembangunan.
Kota-kota yang membuka ruang kemitraan dan kontrol warga pada tingkat lokal cenderung menghasilkan kebijakan yang lebih tahan lama dan lebih inklusif.
Robert Putnam, melalui teori modal sosial, juga menekankan pentingnya jaringan kepercayaan, norma saling bantu, dan keterlibatan warga dalam memperkuat demokrasi.
Ketika warga berpartisipasi melalui struktur formal seperti RT/RW, modal sosial diperkuat, kolaborasi meningkat, dan penyelesaian masalah menjadi lebih cepat dan efektif.
Semua teori ini memperlihatkan bahwa representasi komunitas bukan sekadar simbolis, melainkan kebutuhan struktural bagi kota yang ingin dikelola dengan baik.
Pelajaran dari berbagai kota di dunia memperkuat argumen tersebut. Porto Alegre di Brasil menjadi contoh terkenal tentang bagaimana pelibatan masyarakat di tingkat lingkungan dapat mengubah arah pembangunan kota. Program participatory budgeting memungkinkan warga untuk memutuskan langsung alokasi anggaran kota.
Musyawarah warga di tiap distrik menghasilkan prioritas pembangunan yang lebih adil, disertai peningkatan layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi.
Hasilnya tidak hanya berupa infrastruktur, tetapi juga meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Di Seoul, Korea Selatan, struktur “dong” atau kantor lingkungan menjadi saluran formal bagi warga untuk memberi masukan pada perencanaan pembangunan, perizinan usaha lokal, hingga penataan keamanan lingkungan.
Lewat platform digital seperti mVoting dan Democracy Seoul, warga dapat mengusulkan ide dan memilih kebijakan secara daring.
Kombinasi antara struktur lokal yang kuat dan partisipasi digital melahirkan kebijakan yang adaptif, dari penyesuaian rute transportasi hingga perbaikan penerangan jalan.
Di Eropa, Freiburg di Jerman menunjukkan bagaimana warga dapat menjadi motor utama keberlanjutan kota. Komite lingkungan di tingkat distrik membantu memantau kualitas udara, mengembangkan energi terbarukan, dan merancang mobilitas ramah lingkungan.
Konsistensi Freiburg sebagai “Green City” tidak terlepas dari keterlibatan warganya dalam pengambilan keputusan. Barcelona juga menguatkan gagasan ini melalui Barrios Plan, di mana setiap proyek kota—mulai dari ruang publik hingga jalur mobilitas—harus melalui proses perencanaan partisipatif di tingkat lingkungan.
Contoh-contoh tersebut mengajarkan bahwa kota yang menempatkan kekuatan pada pengorganisasian komunitas di tingkat paling bawah cenderung lebih demokratis, tangguh, dan inovatif.
Pentingnya representasi lokal juga tampak pada kemampuan warga untuk menyumbangkan pengetahuan setempat. Warga tahu titik rawan banjir, kondisi jalan yang rusak, kawasan yang kurang penerangan, atau lokasi penumpukan sampah.
Ketika informasi ini masuk ke proses perencanaan, keputusan menjadi lebih tepat sasaran.
Selain itu, keterlibatan warga memperkuat akuntabilitas. Ketika perwakilan lokal memantau kegiatan pembangunan, peluang penyimpangan mengecil dan anggaran publik lebih mudah diawasi.
Representasi lokal juga membuka ruang bagi kelompok rentan—perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan pekerja informal—untuk memberi suara. Tanpa kanal seperti RT/RW, banyak kebutuhan mereka tidak akan muncul dalam agenda pembangunan.
Pada saat yang sama, forum lokal memperkuat kohesi sosial. Warga dapat membangun kesepakatan, menyelesaikan konflik, dan membentuk visi bersama mengenai masa depan lingkungan mereka. Inilah fondasi bagi kota yang aman, damai, dan tangguh menghadapi krisis.
Agar representasi lokal benar-benar bermakna, pemerintah kota perlu memperkuat jalur partisipasi warga. Struktur RT/RW dan unit pemerintahan lingkungan dapat menjadi mitra utama pemerintah.
Dialog perencanaan dan penganggaran yang rutin akan memastikan bahwa prioritas pembangunan mencerminkan aspirasi masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital dapat memperluas ruang partisipasi bagi warga yang sibuk atau tinggal di kota besar.
Selain itu, kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan akademisi dapat memperkaya ide dalam perumusan kebijakan. Mekanisme pemantauan warga seperti public audit atau community scorecard semakin memperkuat akuntabilitas dan transparansi.
Pada akhirnya, kota dibangun bukan hanya dari gedung tinggi, jalan lebar, atau investasi besar. Kota dibangun dari warga yang aktif, terorganisir, dan memiliki ruang nyata untuk memengaruhi arah pembangunan.
RT/RW sebagai struktur pemerintahan terkecil memegang peranan strategis sebagai fondasi demokrasi lokal. Ketika perwakilan komunitas diperkuat, pembangunan kota menjadi lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan.
Karena itulah, memperkuat RT/RW bukan sekadar urusan administratif. Ia adalah jalan menuju kota yang lebih adil, manusiawi, dan berpihak kepada warganya.
Mengapa eksistensi RT/RW begitu vital bagi kota kota sebab sebuah kota hanya akan berkembang dari bawah ke atas, ketika komunitasnya diberdayakan dan dilibatkan sebagai mitra utama dalam tata kelola pemerintahan.
Tamarunang, 3 Desember 2025