PELAKITA.ID – Jakarta, 3 Oktober 2025 – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) resmi melantik jajaran pengurus baru periode 2025–2030.
Dalam acara tersebut salah satu yang ikut dilantik atau dikukuhkan adalah pengusaha Darwis Ismail. Dia dikukuhkan sebagai Wakil Bendahara HKTI, sebuah posisi strategis yang diharapkan mampu memperkuat tata kelola keuangan organisasi serta mendukung program-program penting bagi kemajuan pertanian nasional.
Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum HKTI, Sudaryono, yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian periode 2024–2029.
Suasana berlangsung khidmat dengan dihadiri pengurus pusat, perwakilan daerah, dan tamu undangan dari berbagai kalangan. Momentum ini menjadi tonggak penting bagi HKTI dalam memperkuat konsolidasi organisasi dan menegaskan perannya sebagai wadah perjuangan petani di seluruh Indonesia.
Sebagai Wakil Bendahara, Darwis Ismail memikul amanah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan organisasi.
“Amanah ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harapan agar bisa memberi masukan strategis dalam memastikan setiap program HKTI berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi petani,” ujar Darwis dalam rilisnya kepada Pelakita.ID, Jumat, 3/10/2025.
Menurutnya, kehadiran dia di jajaran pengurus baru semoga dapat memberi energi segar, terutama dalam menghadapi tantangan sektor pertanian, termasuk ketahanan pangan berbasis maritim yang semakin kompleks di era modern.
“Semoga pengalaman selama ini di ranah pertanian dan maritim bisa mendorong modernisasi pertanian agromaritim, ikut serta memperkuat kelembagaan petani dan nelayan, serta membangun ekosistem agribisnis yang berkelanjutan,” harapnya.
Selama ini, HKTI dikenal aktif memperjuangkan peningkatan produktivitas pertanian, memperluas akses pasar, mengawal kebijakan pro-petani, hingga memperkenalkan inovasi teknologi ke lapangan.
Dengan formasi pengurus baru yang solid dan berkomitmen, HKTI kembali menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional.
Redaksi