Sering kali seorang menteri pendidikan bukanlah profesor, atau menteri kesehatan bukan dokter. Akibatnya, banyak kebijakan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Andi Abdul Waris Halid, anggota DPD RI
PELAKITA.ID – “Dari judulnya saja saya sudah tertarik. Sebab, biasanya daya tarik sebuah buku memang terletak pada judulnya. Saya melihat ada nuansa sastra sekaligus filsafat di dalamnya,” ujar anggota DPD RI asal Sulawesi Selatan Andi Abdul Waris Halid terhadap buku besutan Mustamin Raga, Suara dari Pelukan Kabut.
Abdu Waris menyampaikan itu saat menjadi salah satu penanggap pada Beda Bulu ’Dalam Pelukan Suara Kabut’ di Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Gowa di Sungguminasa, Kamis, 25 September 2025.
Bagi senator asal Sulsel tersebut, dia tak heran jika ada tiga guru besar yang memberi testimoni atau pujian untuk buku ini seperti Dekan FIB Unhas Andi Muhammad Akhmar, guru besar Ilmu Fislafat Islam Muhaemin Latif dan Prof Risma Niswaty asal UNM.
”Saya hadir di sini juga karena ada ikatan personal. Prof. Akamar adalah salah satu yang pernah meng-OSPEK saya dulu, sehingga saya merasa perlu memenuhi undangan ini, apalagi setelah ditelepon oleh tokoh yang saya hormati, Mustamin Raga,” akunya.
Abdul Waris menyebut, dia sempat khawatir tidak bisa hadir karena acara ini awalnya dijadwalkan tanggal 18, dan saat itu saya berada di luar Sulawesi.
”Namun karena ditunda, kebetulan saya ada di Makassar, sehingga janji saya untuk hadir bisa saya tepati. Sebagai seorang politisi, janji adalah hal yang penting,” sebutnya.
Selain itu, ucap Waris, dia hadir di sini juga karena ada ikatan emosional dengan Kabupaten Gowa. ”Di mana saya memperoleh suara cukup besar, sekitar 65 ribu, dan menjadi suara terbanyak ketiga,” sebutnya.
”Kehadiran saya adalah bentuk apresiasi dan penghargaan atas kepercayaan masyarakat Gowa,” jelasnya.
Kritik sosial dari seorang pamong
Terkait buku besutan Mustamin Raga itu, Waris menilainya karena adanya kritik-kritik sosial dan politik yang lahir dari seorang birokrat.
”Hal ini luar biasa, karena tidak semua birokrat berani melakukan kritik seperti itu. Misalnya tentang persoalan sampah, pendidikan, bahkan isu-isu yang lebih luas seperti program makanan bergizi gratis,” ujarnya.
“Saya sempat menyinggung, mudah-mudahan itu tidak berubah menjadi makanan berbahaya gratis. Kritik yang disampaikan penulis jelas menunjukkan keberanian sekaligus kepedulian,” tambaahnya mendulang tawa.
”Saya jadi teringat pengalaman saat berkunjung ke Jepang. Selama seminggu di sana, saya hampir tidak pernah melihat tempat sampah di ruang publik. Anehnya, justru karena tidak ada tempat sampah, masyarakat disiplin membawa sampahnya masing-masing,” tanggapnya.
”Berbeda dengan di sini, tempat sampah ada di mana-mana, tetapi sampah tetap berserakan. Ini masalah kedisiplinan dan kesadaran moral. Maka persoalan sampah sebenarnya bukan hanya soal teknis pengelolaan, tetapi juga soal pendidikan, kesadaran, dan moral masyarakat,” kata Waris.
Kritik dalam buku ini, menurut alumni FIB Unhas angkatan 92 itu juga menyentuh dunia pendidikan.
”Kita tahu, pendidikan kita menghadapi tantangan besar di tengah gelombang digitalisasi. Pertanyaannya, apa yang salah dengan pendidikan kita?” tanyanya.
“Saya selalu percaya, untuk memperoleh hasil yang baik, sebuah urusan harus diserahkan kepada ahlinya. Namun kenyataannya di Indonesia, sering kali seorang menteri pendidikan bukanlah profesor, atau menteri kesehatan bukan dokter. Akibatnya, banyak kebijakan tidak berjalan sebagaimana mestinya,” jelasnya.
”Korupsi pun sebenarnya bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan persoalan moral. Pendidikan moral dan Pancasila sudah semakin terpinggirkan dalam kurikulum. Padahal, pendidikan sejak dasar harus menanamkan disiplin dan moralitas agar bangsa ini tidak kehilangan arah.
”Saya percaya bahwa Allah tidak menciptakan manusia bodoh; semua orang bisa pintar jika belajar. Yang membedakan hanyalah jalan hidup masing-masing, yang merupakan bagian dari takdir,” lanjutnya.
Tentang peran di DPD RI
Abdul Waris Halid menyebut terkait dengan peraya di DPD, yang sudah berjalan pada 21 tahun sejak lembaga ini berdiri, dia juga melihat masih banyak masyarakat yang belum memahami apa itu DPD.
”Banyak yang lebih mengenal DPR. Padahal, DPD memiliki peran penting memperjuangkan kepentingan daerah, terutama terkait dana transfer dari pusat. Ketika dana transfer dipangkas, daerah tidak mampu menopang pembangunan, sehingga menimbulkan gejolak. Inilah yang coba diperjuangkan oleh DPD,” terangnya.
”Disertasi saya yang insyaallah segera menjadi buku, mengupas tentang peranan DPD dalam memperjuangkan kepentingan daerah,” sebutnya.
“Saya mencoba membangun model baru dalam kerangka policy-centric governance, dengan menekankan aspek legislasi dan sinkronisasi dalam pengambilan keputusan. Model ini diharapkan bisa memberi kontribusi bagi penguatan peran DPD,” paparnya.
”Selama satu tahun terakhir saya sudah mengunjungi 24 kabupaten di Sulawesi Selatan, menjalankan kewajiban sebagai anggota DPD, mendengar langsung persoalan masyarakat, dan berusaha membalas kepercayaan yang diberikan. Jangan sampai setelah terpilih kita justru melupakan masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, dia memuji iin sebagai akan sangat bermanfaat, terutama karena memuat esai-esai tentang kehidupan, kritik sosial, dan politik.
”Bagi saya pribadi, buku ini akan menjadi bacaan yang penting dan inspiratif, sekaligus memberi bahan renungan dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat,” pungkasnya.
Penulis Denun