PELAKITA.ID – Politik ekologi muncul sebagai suatu kajian ilmiah karena persoalan ekologi yang semakin masif dan luas.
Banyak ilmuwan berpendapat bahwa kerusakan lingkungan pada dasarnya merupakan persoalan politik. Tesis besarnya adalah: kerusakan lingkungan disebabkan oleh kebijakan politik. Kebijakan negara sering kali menjadi faktor utama yang mengakibatkan kerusakan ekologis.
Istilah political ecology baru berkembang sekitar tahun 1960-an. Jadi, relatif baru, sekitar 60 tahun terakhir.
Sejak itu, politik ekologi dipahami sebagai sebuah perspektif teoritik yang mencoba mengintegrasikan hubungan manusia dan lingkungan fisik melalui analisis terhadap perubahan, konflik, serta pihak-pihak yang terpinggirkan baik secara politik, ekonomi, maupun ekologis.
Fokus Kajian Politik Ekologi
Ada beberapa fokus kajian dalam politik ekologi:
Hubungan Alam dan Budaya
Ekologi politik melihat bagaimana budaya setempat mempengaruhi pengelolaan lingkungan. Misalnya, hutan di Kajang, Bulukumba, terjaga karena peran budaya Ammatoa. Faktor budaya menjadi penentu keberlanjutan konservasi alam.Kapabilitas dan Keagenan Aktor Lokal
Di setiap wilayah ekologi, selalu ada aktor-aktor yang berperan: masyarakat lokal, pemilik modal, penguasa, LSM, hingga elite formal. Politik ekologi membahas bagaimana kapasitas dan pengaruh para aktor ini terhadap pengelolaan sumber daya alam.Interaksi Lokal dan Global
Persoalan lingkungan lokal tidak bisa dilepaskan dari pengaruh global. Misalnya, kerusakan hutan atau tambang di daerah tertentu kerap dipengaruhi oleh kapitalisme global, investasi internasional, atau kebijakan politik luar negeri.Faktor Historis
Kolonialisme, misalnya, meninggalkan warisan ekologis yang panjang. Sistem tanam paksa VOC membentuk struktur produksi pangan dan tebu di Jawa, yang dampaknya masih terasa hingga kini.Relasi Gender dan Pengetahuan
Politik ekologi juga menyoroti bagaimana relasi gender, arsitektur pengetahuan, dan pendekatan ilmiah mempengaruhi relasi manusia dengan lingkungan.
Tokoh dan Pemikiran
Beberapa tokoh penting: Arturo Escobar: mendefinisikan politik ekologi sebagai studi tentang konstruksi alam dalam konteks kekuasaan. Paul Robbins, Blaikie, Brookfield, Bryant, Greenberg, Zimmerer, dan lainnya menekankan bahwa politik ekologi berfokus pada kondisi sosial-politik yang menjadi penyebab, pengalaman, dan dampak permasalahan lingkungan.
Intinya: politik ekologi menelaah bagaimana masalah lingkungan selalu terkait dengan kekuasaan dan kebijakan.
Landasan Teoritik
Politik ekologi berpijak pada pandangan bahwa masalah lingkungan dibentuk oleh proses sosial: kerja sama, persaingan, konflik, dan komodifikasi. Semua saling terkait dalam hubungan sebab-akibat.
Salah satu landasan awal datang dari Julian Steward (antropolog), yang memperkenalkan cultural ecology. Ia melihat adanya proses adaptasi manusia terhadap alam melalui teknologi dan budaya. Steward juga dianggap sebagai peletak dasar studi politik ekologi.
Ekologi Politik vs Ekonomi Politik
Ekologi Politik: menekankan bahwa seluruh aspek ekologi dipengaruhi oleh kekuasaan politik.
Ekonomi Politik: melihat bahwa seluruh aktivitas ekonomi (produksi, distribusi, pemasaran) dipengaruhi oleh kekuasaan politik.
Keduanya bisa dianalisis pada berbagai level: lokal, regional, nasional, hingga internasional.
Teori-teori Ekologi dan Etika Lingkungan
-
Antroposentrisme: manusia sebagai pusat semesta, alam hanya sarana pemenuhan kebutuhan manusia.
-
Ekosentrisme: menempatkan seluruh komunitas ekologis (hidup maupun tak hidup) sebagai pusat, semuanya saling terkait.
-
Egosentrisme: fokus pada kepentingan individu; apa yang baik bagi diri dianggap baik pula bagi masyarakat.
-
Biosentrisme: menilai semua makhluk hidup memiliki nilai intrinsik dan relevansi moral.
-
Homosentrisme: menekankan perlindungan lingkungan demi kepentingan mayoritas manusia, mirip dengan utilitarianisme.
-
Teosentrisme: memandang alam sebagai ciptaan Tuhan, sehingga harus dijaga berdasarkan nilai religius dan spiritual.
Isu Penting dalam Politik Ekologi
-
Kemiskinan dan akumulasi kekayaan: siapa yang diuntungkan dari kemiskinan di pedesaan?
-
Patron-klien, seperti dalam konteks nelayan pinggawa-sawi, yang sering mengeksploitasi kelompok miskin.
-
Pertanyaan tentang “apakah orang miskin memang ‘dibutuhkan’ dalam struktur pedesaan untuk menopang akumulasi modal?”
-
Pengaruh aktor global, misalnya perusahaan tambang asing (contoh: investasi Cina di nikel Sulawesi). Semua ini kembali ke soal kebijakan politik.
Penutup
Jadi, politik ekologi pada dasarnya adalah perspektif teoritik untuk memahami relasi manusia dan alam dalam konteks kekuasaan dan kebijakan. Kajian ini luas, mencakup dimensi budaya, aktor, globalisasi, sejarah, gender, hingga etika lingkungan.
Tamarunang, 21 Agustus 2025