Kita ingin menjadikan WPPNRI 713 sebagai contoh praktik terbaik (best practice) nasional dalam tata kelola perikanan. Jika berhasil, kita akan lanjutkan ke WPP 714 dan seterusnya. Ini bukan hanya soal kuota tuna, tapi bagaimana kita mengelola semua komoditas secara ilmiah, adil, dan transparan.
Rektor Unhas, Jamaluddin Jompa
PELAKITA.ID – Rektor Unhas Jamaluddin Jompa menyambut baik kepercayaan yang diberikan kepada Universitas Hasanuddin untuk menjadi tuan rumah Pertemuan Tahunan Unit Pengelola Perikanan (UPP) WPPNRI 713, 714, dan 715 oleh Direktorat Jenderal Peringatan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Hal itu disampaikan di depan Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif dan peserta pertemuan tahunan UPP WPNRI di Gedung IPTEKS Unhas, Rabu, 16 Juli 2025.
“Perlu saya sampaikan bahwa kami tidak perlu diminta untuk mendukung kegiatan seperti ini. Begitu ditawari, kami langsung menyatakan siap. Kalau perlu, kami siap mendampingi KKP dan stakeholder perikanan di (PP) Untia,” ucapnya.
Dia juga memperkenalkan Dekan FIKP, Syafruddin ke Dirjen Lotharia Latif dan meminta untuk merancang dukungan bagi operasionalisasi PP Untia sebagai unit riset hingga praktik magang mahasiswa.
Kebetulan, kata Rektor JJ, di Unhas sedang berjalan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), di mana mahasiswa dapat menjalani pembelajaran di luar kampus selama satu semester.
“Maka, saya ingin mengusulkan kepada seluruh UPP di berbagai wilayah Indonesia untuk menjalin kerja sama aktif dengan perguruan tinggi. Ini penting agar pendekatan pembangunan kelautan dan perikanan tidak terkesan sebagai proyek semata, tapi menjadi gerakan kolektif berbasis ilmu dan edukasi,” ucapnya.
Dia menyampaikan, Indonesia adalah negara kepulauan dengan laut yang sangat luas dan strategis.
“Sayangnya, jika kita semua tidak berkontribusi secara aktif, maka mustahil kita bisa mengelola sumber daya laut secara optimal. Karena itu, izinkan saya menyampaikan bahwa sebagai Wakil Ketua Majelis Rektor, saya mengusulkan agar seluruh UPP bekerja sama aktif dengan universitas di wilayahnya,” sarannya.
“Hari ini kita memang membahas kuota penangkapan untuk komoditas seperti tuna, khususnya di WPPNRI 713, 714, dan 715. Tapi mari kita anggap ini sebagai langkah awal dari gerakan nasional pengelolaan perikanan yang lebih terukur dan berkelanjutan,” lanjut JJ.
“Saya menyadari kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) menuai banyak tantangan. Tapi saya yakin, ini adalah konsep penting yang tidak bisa kita tawar. Kita tahu, data perikanan selama ini menjadi tantangan besar. Karena itu, mari kita manfaatkan jaringan kampus dan mahasiswa untuk memperkuat data, kajian, dan rekomendasi kebijakan,” sebutnya.
Sebagai Rektor Unhas, berkomitmen bahwa fakultas-fakultas di Unhas —terutama Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan—harus menunjukkan dampak nyata terhadap masyarakat dan sektor kelautan nasional. Jika tidak ada dampak, maka saya akan minta pertanggungjawaban langsung dari dekan.
“Kita ingin menjadikan WPPNRI 713 sebagai contoh praktik terbaik (best practice) nasional dalam tata kelola perikanan. Jika berhasil, kita akan lanjutkan ke WPP 714 dan seterusnya. Ini bukan hanya soal kuota tuna, tapi bagaimana kita mengelola semua komoditas secara ilmiah, adil, dan transparan,” kata dia.
“Saya juga ingin menyampaikan sedikit kritik yang dulu pernah saya sampaikan saat menjabat di lembaga riset: anggaran pemerintah untuk sektor ini masih sangat terbatas. Bahkan, untuk datang ke rapat koordinasi di Jakarta saja, banyak perwakilan dari daerah tidak bisa hadir karena kendala biaya. Tapi kondisi ini tidak boleh membuat kita menyerah. The show must go on. Dalam keterbatasan, kita tetap harus mendukung pemerintah dan memperkuat kerja-kerja kolektif,” terangnya.
“Kami siap membantu kementerian. Jangan biarkan universitas hanya menjadi pengamat dari luar. Libatkan kami langsung dalam pengumpulan data, validasi informasi, hingga penyusunan kebijakan. Karena kami punya SDM, jaringan akademik, dan komitmen yang sama kuatnya dengan instansi pemerintah,” tutur JJ.
“Saya mengucapkan selamat datang di Kampus Merah Universitas Hasanuddin. Mari kita jadikan WPPNRI 713 sebagai showcase keberhasilan Indonesia dalam mewujudkan tata kelola laut yang adil dan berkelanjutan,” tutupnya.
Redaksi