PELAKITA.ID – Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama Indonesia Tuna Consortium dan program GEF 6 CFI Indonesia, akan menyelenggarakan Pertemuan Tahunan Unit Pengelola Perikanan (UPP) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 713, 714, dan 715.
Kegiatan di bawah naungan DJPT KKP yang saat ini dipimpin oleh Plt Dirjen Perikanan Tangkap Lotharia Latif ini bertujuan untuk memperkuat implementasi Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dengan mendorong pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan ini akan berlangsung selama tiga hari, Rabu hingga Jumat, 16–18 Juli 2025, bertempat di Gedung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEKS), Universitas Hasanuddin, Makassar.
Menurut Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Syahril Abd Raup, acara ini akan mempertemukan para pemangku kepentingan utama dari unsur pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga mitra internasional, guna mengevaluasi capaian program, menyusun rencana kerja tahunan.
”Termasuk merumuskan rekomendasi pengelolaan perikanan tuna di tiga WPPNRI yang menjadi fokus kegiatan,” ucapnya.
Syahril menjelaskan, kegiatan akan diawali dengan pembukaan resmi oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang didahului sambutan Rektor Universitas Hasanuddin dan Kepala DKP Provinsi Sulawesi Selatan.
Pihaknya, dalam hal ini Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan juga akan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.
Dikatakan, kegiatan akan membahas Kebijakan PIT dan percepatan implementasinya di tingkat wilayah. Sosialisasi revisi PP No.85/2021 terkait PNBP perikanan. Mekanisme penghitungan kuota sumber daya ikan.
”Termasuk bentuk dukungan pelabuhan dan sistem pendataan melalui PIPP serta diskusi teknis soal penempatan alat tangkap dan jalur penangkapan ikan,” sebut pria yang akrab disapa Chalie ini.
Sesuai rilis yang diperoleh Pelakita.ID, pada hari kedua, peserta akan terbagi dalam tiga break-out rooms sesuai wilayah WPPNRI (713, 714, dan 715) untuk membahas secara rinci hasil penelitian perikanan tuna, penyusunan rencana kerja UPP 2026, pembagian kuota sumber daya ikan, serta evaluasi implementasi RPP.
Sesi ini juga akan difasilitasi oleh akademisi terkemuka dari universitas mitra, seperti Universitas Hasanuddin, Universitas Halu Oleo, dan Universitas Pattimura.
Kolaborasi Luas Lintas Sektor
Pertemuan ini mengundang lebih dari 60 instansi dan organisasi, termasuk dinas kelautan dan perikanan provinsi, perguruan tinggi, serta mitra pendukung seperti WWF Indonesia, MDPI, YKAN, MSC, RARE, dan asosiasi perikanan nasional seperti AP2HI dan ATLI. Perwakilan nelayan lokal dan mitra daerah juga turut hadir untuk memberikan perspektif lapangan.
Pada hari terakhir, hasil diskusi masing-masing break-out room akan dipresentasikan dalam pleno untuk disepakati bersama menjadi rekomendasi pengelolaan WPPNRI tahun 2026. Kegiatan akan ditutup oleh Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan.
”Pertemuan tahunan ini, sebagaimana menjadii arahan Pak Menteri Sakti Wahyu Trenggono diharapkan menjadi tonggak penting dalam penguatan kelembagaan UPP dan pelaksanaan PIT yang lebih transparan, berbasis data, serta menjamin keberlanjutan sumber daya ikan untuk masa depan nelayan Indonesia,” pungkas Chalie yang juga alumni Ilmu dan Teknologi Kelautan Unhas ini.
Redaksi