PELAKITA.ID – Direktur Yayasan BaKTI, M. Yusran Laitupa memberikan pujian atas dukungan dan komitmen Bupati Maros berkaitan misi program Inklusi.
Yayasan BaKTI atau biasa disebut juga simpul Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia saat ini menggelar program INKLUSI di tiga daerah yaitu Kota Parepare, Maros dan Tana Toraja.
Pujian Yusran terlontar saat mengikuti kegiatan Inklusi – Yayasan BaKTI dan Pemda Maros bertajuk Aksi Kolektif yang dirangkaikan dengan Hari Disabilitas dan 16 Hari Perayaan Anti Kekerasan Perempuan 2023 yang digelar di Mall Pelayanan Publik Maros.
Inklusi di Maros telah memfasilitasi Penyusunan Perdes Inklusi, memfasilitasi pembentukaan Kelompok Konsituen pengawal isu-isu Gender Equality, Disability and Social Inclusion.
Acara dihadiri oleh Bupati Maros, A.S Chaidir Syam dan sejumlah perwakilan desa, OPD dan anggota Kelompok Konsituten.
Yusran menyebut apa yang dilakukan di Maros sebagai bagian dari pengembangan visi misi Bupati dan Wakil Bupati yang salah satu aspek adalah berjalannya pembangunan yang inkklusi.
“Sebagaimana menjadi viisi misi program Kemitraan Pemeirntah Australian dan Indonesia untuk apa yang disebut ‘Menuju Masyarakat Inklusi,” kata dia.
“Apa yang dikerjakan oleh Pemda Maros dan INKLUSI ini sebagai satu dari sekian kabupaten di Sulawesi Selatan. Disebutkan juga ada dukungan sumber daya dari Pemda dan ditopang oleh komitmen OPD yang selama ini bekerjasama dengan Yayasan BaKTIm,” ucap Yusran.
Dia datang ke Maros bersama sejumlah pilar Yayasan BaKTI seperti Zusanna Gosal, Lusia Palulungan dan Ita Ibnu ini menyebut sejauh ini meski sejumlah usaha telah dilakukan untuk mengatasinya namun masih ada kelompok perempuan, anak yang mengalami diskriminasi, kekerasan dan marginalisasi.
“Perempuan dan anak bukanlah kelompok minoritas di negeri ini, tetapi mereka termasuk kelompok rentan,mengalami kekerasan terhadap perempuan dan anak,” kata Yusran.
Terkait regulasi menurutnya, program perlindungan penyandang disabilitas merujuk ke konferensi dunia dalam tahun 2006 kemudian ditindalanjuti pemerintahh Indonesia dalam tahun 2016 dengan keluarnya UU perlindungan disabilitas No.8/2016.
“Maros cukup maju dalam penanggulangan dan pencegaran kekerasan perempuan dan anak serta pemenuhan hak penyandang disbilitas sebab sudah ada Perda Perlindungan Anak dan Perda mengenai pengarusutamaan pemerintahan yang layak bagi penyandang disabilitas,” puji Yusran.
Dia mengapresiasi pelantikan Komisioner Disabilitas Daerah dan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan.
Menurutnya, Maros harus maju sebab merupakan pintu masuk Sulawesi Selatan apa yang dilihat pertama kali di Maros akan menjadi kesan tentang Sulawesi Selatan.
Pada acara tersebut berlangung pelantikan Komisioner Disabilitas Daerah Maros dan Pendamping Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan oleh Bupati Maros.
Hal yang disebut Yusran, sebagai yang pertama di Sulawesi Selatan.
Redaksi
