Fraksi Demokrat mengatakan bahwa fungsi APIP di Kabupaten Gowa lemah.
PELAKITA.ID – Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan memberikan tanggapan dan menjawab beberapa pertanyaan dalam Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Gowa atas Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2024.
Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gowa, Rabu (25/10).
Dalam jawabannya, Adnan menyampaikan dan menjelaskan satu persatu pertanyaan yang dilontarkan dari juru bicara Fraksi-Fraksi, diantaranya Fraksi Karya Perjuangan dan Fraksi Demokrat yang menayangkan kondisi penurunan belanja modal Pemkab Gowa di 2024.
Adnan mengatakan, beberapa hal yang mempengaruhi hal tersebut. Pertama, terkait menurunnya belanja modal Pemkab Gowa di 2023 sebesar 23 persen turun menjadi 15 persen di 2024 dikarenakan adanya biaya Pilkada yang nilainya cukup besar.
“Biaya Pilkada untuk tahun ini Pemkab Gowa telah menganggarkan sebesar 40 persen atau berjumlah Rp 30 miliar dan di 2024 kita anggarkan 60 persen. Sehingga ini sangat berpengaruh pada turunnya belanja modal kita,” jelasnya.
Kedua terkait dengan data inflasi yang disampaikan oleh Fraksi Karya Perjuangan yang mengatakan bahwa inflasi Kabupaten Gowa tinggi.
“Perlu diketahui data inflasi kabupaten berdasarkan rilis data dari pusat, Gowa bersama dengan Pekanbaru adalah daerah dengan tingkat inflasi rendah dari tahun ke tahun. Apalagi setiap minggu kita rapat inflasi yang dipimpin langsung oleh Kemendagri disitu tidak pernah menyebutkan inflasi Kabupaten Gowa tinggi,” tutur Adnan.
Sementara, APIP yang ditanyakan oleh Fraksi Demokrat yang mengatakan bahwa fungsi APIP di Kabupaten Gowa lemah.
Hal tersebut tidak tepat, sebab mulai saat ini tidak ada satu perencanaan, program dan pekerjaan yang tidak di review oleh Inspektorat bahkan pencairannya pun itu harus di reviuw oleh Inspektur Inspektorat baru bisa dicairkan dananya.
“Jadi kira-kira pengawasan APIP yang bagaimana lagi karena Kabupaten Gowa adalah Kabupaten satu-satunya di Sulsel yang APIP-nya Level 3,” ujarnya.
Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
Pengawasan intern ini dilakukan mulai dari proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
Terakhir terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), orang nomor satu di Gowa menjelaskan bahwa sejak terjadinya pandemi Covid-19 pemerintah daerah cukup berhati-hati untuk menaikkan target PAD. Sebab jika target tersebut tidak mencapai target maka akan mengalami defisit.
“Kalau kita tidak menyakini dapat mencapai target PAD, ya jangan dipatok dampaknya akan buruk, karena jika kita menaikkan PAD dengan target terlalu tinggi ketika kita tidak mencapainya sementara kita sudah memproyeksikan untuk beberapa program kerja maka kita akan mengalami defisit,” ungkapnya.
Di akhir sambutannya, Adnan menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh juru bicara fraksi terkait Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2024.
“Kami sangat menghargai dedikasi, partisipasi aktif para pimpinan dan anggota dewan yang secara cermat menelaah dan mengkaji mulai dari proses perencanaan sampai dengan penganggaran keuangan daerah,” ujarnya.
Sementara, Juru bicara dari Fraksi Karya Perjuangan Natsir Sega dalam pandangan umum kali ini menyampaikan bahwa setelah mengkaji dan menelaah RAPBD tahun 2024 Fraksinya mengharapkan beberapa penjelasan. Salah satunya terkait laju inflasi Kabupaten Gowa yang tinggi.
“Kami ingin penjelasan apakah yang memang benar tingginya inflasi di Kabupaten Gowa dipengaruhi faktor cuaca ekstrem sehingga terjadi gangguan pasokan terhadap beberapa komoditas,”katanya.
Hal senada pun disampaikan oleh Abd Salam Rani yang meminta penjelasan terkait adanya penurunan belanja modal yang awalnya di 2023 sebesar 23 persen menjadi 15 persen di 2024. (VH)
