PELAKITA.ID – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin bersama Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sepakat kerja sama dalam bidang peningkatan sumberdaya manusia bidang hukum.
Kesepakatan tersebut tertuang dalam penandatangan perjanjian kerjasama antara Dekan FH Unhas (Prof. Dr. Hamzah, SH, M.A.P) dan Bupati Luwu Utara (Indah Putri Indriani) yang berlangsung di ruang Moot Court, Fakultas Hukum Unhas, Kampus Tamalanrea, Makassar, Selasa (13/12).
Dalam kesempatan tersebut, Indah Putri mengatakan pemerintah Luwu Utara sangat sadar bahwa sumber daya manusia berlatar pendidikan hukum sangat terbatas, karena mengutamakan pelayanan dasar. Sementara itu, penyusunan dokumen atau legal drafting adalah hal yang sangat strategis. Olehnya itu, kerja sama ini sebagai bentuk perlindungan bagi seluruh aparat hingga tingkatan desa.
“Melalui kerjasama ini dan melalui pendekatan kampus merdeka, bisa dilakukan secara daring, karena jauhnya jarak antara Fakultas Hukum Unhas dengan Luwu Utara. Hal ini tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan, agar kiranya produk hukum dapat terimplementasikan,” jelas Indah Putri.
Pada kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Hukum Unhas Prof. Dr. Hamzah, SH, M.A.P., menyambut baik tawaran kerja sama dari Pemda Luwu Utara.
Dirinya mengatakan, kolaborasi ini membuktikan keseriusan dan jaminan akan efektivitas pelaksanaan hal-hal yang disepakati kedua pihak. Menurutnya, SDM aparatur pemerintah daerah yang berlatar pendidikan hukum sangat dibutuhkan termasuk Luwu Utara.
Lebih lanjut, pendidikan hukum akan memberikan pemahaman dan keterampilan umum maupun khusus di bidang hukum bagi aparat Pemda Luwu Utara nantinya.
Termasuk di dalamnya terkait dengan pemahaman dan keterampilan hukum khusus seperti penyusunan dokumen naskah akademik maupun draft rancangan perda atau legal drafting yang baik.
“Kampus sejatinya tidak menjadi menara gading, tidak boleh jauh dengan masyarakat, terutama masyarakat yang ada di daerah sekitar kampus tersebut. Oleh karena itu, perjanjian kerja sama ini akan dikorelasikan dengan tantangan dan kebutuhan masyarakat Luwu Utara serta visi Pemda Luwu Utara dengan kampus,” jelas Prof. Hamzah.
Prof. Hamzah menuturkan Fakultas Hukum memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak termasuk dalam guru besar.
Fakultas Hukum memiliki 34 guru besar dengan kompetensi dan pengalaman yang beragam dan mumpuni. Potensi ini yang akan dioptimalkan dalam mengimplementasikan berbagai program kolaboratif kedua pihak.
