PELAKITA.ID – Destructive Fishing Watch atau DFW Indonesia masuk ke gelanggang komunitas global sebagai penyampanye peningkatan transparansi pada urusan kelautan dan perikanan.
“Kini DFW masuk dalam komunitas global dalam kampanye peningkatan transparansi di laut. Koalisi ini belum lama terbentuk di gagas oleh Oceana, Enviromenal Justice Foundation, WWF Network dan Global Fishing Watch,” ucap Mohammad Abdi, koordinator nasional DFW Indonesia kepada Pelakita.ID, 30/9/2022.
“Saat ini hanya ada 10 keanggotaan NGO internasional dalam koalisi ini dan di Indonesia, baru DFW yang menjadi anggota,” sebut Abdi yang mengaku menerima email konfirmasi penerimaan tanggal 29 September 2022.
Masuknya DFW tentu bisa dilihat dari latar belakang dan konsistensi organisasi dalam advokasi atau pembelaaan proses transparan dan akuntabel dalam pengelolaan usaha kelautan dan perikanan.
“Belakangan in kita memang mencoba fokus untuk menangani isu-isu internasional yang memang menjadi perhatian lembaga-lembaga ‘watch dog’ perikanan dunia seperti Oceana, Environmental Justice Foundation, WWF hingga Global Fishing Watch,” sebut Abdi.
Beberapa waktu lalu, DFW menjadi mitraa pelaksana program SAFE Seas atau Safeguarding against and Addressing Fishers’ Exploitation at Sea bersama Yayasan Plan Indonesia dalam mengadvokasi Awak Kapal Perikanan.
Menurut Abdi, organisasi-organisasi tersebut adalah perintis Piagam Global untuk Transparansi mendukung kerja Koalisi dengan seperangkat prinsip pemersatu dan seruan yang jelas kepada pemerintah.
“Substansi dari pergerakan internasional ini adalah memberi masukan berlatar komunitas perikanan untuk menghasilkan prinsip-prinsip yang efektif dan adil bagi semua yang terlibat dalam tata kelola perikanan,” ujarnya.
Belum lama ini, lanjut Abdi, jaringan global ini meminta semua pemangku kepentingan yang relevan – tidak hanya kelompok masyarakat sipil tetapi juga pemerintah, industri, akademisi, dan pengamat informasi lainnya tentang tren dalam tata kelola perikanan global.
“Jadi masuknya DFW ini berarti akan menjadi bagian dan menopang kerja koalisi internasional, berikut adopsi prinsip pemersatu dan seruan bersama kepada pemerintah. Kita akan menjadi salah satu penyampai masukan tersebut dari Indonesia demi menghasilkan prinsip-prinsip yang efektif dan adil bagi semua yang terlibat dalam tata kelola perikanan,” terang Abdi.
Koalisi ini adalah organisasi yang dua tahun terakhir memfasilitasi proses konsultasi global dengan perwakilan pemerintah dari negara-negara nelayan, entitas industri dan perikanan artisanal, masyarakat sipil dan organisasi antar pemerintah.
“Bagi kami, mewakili entitas Indonesia, ini adalah kebanggaan sekaligus tantangan, agar koalisi berfungsi sebagai platform dan suara internasional bagi masyarakat sipil untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola kelautan,” katatnya.
“DFW akan ikut dalam mengembangkan strategi bersama dan upaya harmonisasi di negara-negara utama dan kawasan global. Kami yang datang dari Indonesia tentu ingin suara-suara keadilan perikanan, transparasi, akuntabilitas proses perikanan seperti ketertelusuran akan menjadi perhatian kami,” ungkapnya.
Abdi menambahkan, keikutsertaan DFW Indonesia di kancah ini salah satunya dimotivasi oleh semangat besar organnisasi-organisasi kelautan dan perikanan besar seperti Oceana.
Dia menyebut, dalam pidato pembukaan acara utama di Our Ocean Conference di Palau, “The Role of Transparency in Addressing IUU Fishing and Human Rights Abuses,” anggota Dewan Oceana Antha Williams mengumumkan bahwa pihak Bloomberg Philanthropies akan ikut serta dalam mendukung gerakan ini.
“Itu salah satu strategi kemitraan dan Bloomberg telah berkomitmen pendanaan baru untuk mengembangkan dan menumbuhkan koalisi advokat global pertama yang didedikasikan untuk membawa transparansi pada tata kelola lautan dunia,” sebutnya.
Menurut Abdi, beberapa isu yang bisa dikaitkan dengan gerakan itu adalah bagaimana organisasi masyarakat sipil seperti DFW ikut membantu meningkatkan pelabelan makanan laut, pelacakan kapal publik, dan rilis informasi tentang lisensi, kuota, dan tindakan penegakan hukum.
Bloomberg juga membantu mendukung Our Ocean Conference, yang berfungsi sebagai landasan untuk membangun koalisi berbasis luas antara pemerintah, masyarakat sipil, dan industri perikanan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memberikan suara yang terinformasi kepada pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan, dan menghentikan IUU penangkapan ikan dan pelanggaran HAM di laut.
“Kami berharap bersama koalisi internasional ini akan mengkatalisasi dampak yang lebih besar lagi, lebih luas dan bermanfaat untuk Indonesia,” pungkas Abdi.
