PELAKITA.ID – Wakil Bupati Selayar, H. Saiful Arif menjadi pembicara dan mewakili Bupati Selayar H. M. Basli Ali pada penandatanganan Memorandum of Understanding kerjasama pendampingan dan advokasi sumberdaya alam Pulau Jampea antara Pemda Selayar dan Habituasi, 28/7/2022.
Habituasi adalah organisasi masyarakat sipil yang mendapat dukungan dari Burung Indonesia melalui skema Critical Ecosystem Partnership Fund dalam perlindungan laut Pulau Jampea dengan menjadikan dua desa sebagai pilot yaitu Kembang Ragi dan Labuhang Pamajang.
Terkait kegiatan tersebut, ada beberapa poin penting dalam pelaksanaan kampanye perlindungan laut dan penandatanganan MoU tersebut.
Menurut Saiful Arif, kegiatan penitng ini bersamaan pula dengan momentum pemerintahan di Selayar dimana banyak pejabat tidak melakukan perjalanan keluar Selayar karena sedang berlangsung pula Ranperda dan Rapat Pertanggungjawaban APBD 2021 Selayar di Kota Benteng. Kegiatan ini sangat penting sebab menjadi perhatian KPK.
“Nah, kehadiran Wakil Bupati dan perwakilan Kapolres, Dandim, serta institusi terkait di Pulau Jampea sekaitan kegiatan Habituasi ini merupakan bukti nyata komitmen Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut Selayar,” katanya.
Wabup yang biasa disapa ustaz Iful ini menyebut urgensi kehadiran Habituasi bukan hanya pada masa depan Jampea tetapi untuk seluruh negeri.
“Isu pesisir dan laut adalah isu dunia sehingga sudah menjadi komitmen daerah untuk ikut mendukung. Isu kelautan dan perikanan Selayar bukan hanya Taman Nasional Taka Bonerate tetapi wilayah-wlayah terluar seperti Pulau Jampea,” katanya.
Menurutnya. ide konservasi atau perlindungan pesisir dan laut telah dilontarkan olehnya untuk mengkampenyekan One Day no Fishing.
“Ini harus digemakan dan dipekuat melalui inisiasi pada tingkat desa dimana ada Perdes yang menyatakan perlunya One Day No Fsihing. BPD bisa mengambil inisiatif ini,” ucapnya.
Menurut Saiful, gagasan One Day no Fishing bisa menginspirasi untuk muncul gerakan seperti One Day No Rice. Atau pada level agama one day one juz. Selayar punya potensi sumberdaya alam yang bsia mengsubsitusi beras ke ubi, talas, atau jagung.
“Pelayanan birokrasi Selayar merupakan penjabaran dari tugas-tugas pembantuan, pelayanan dan pemberdayaan. Ini relevan dengan apa yang diljalankan oleh Habituasi sejak satu tahun terakhir,” pujinya.
Bagi Saiful, MoU yang ditandatangani saat ini bukan semacam terkait pesisir dan laut belaka, bukan hanya terkait perlindungan laut tetapi pengelolaan yang bisa berdampak pada aspek ekonomi, sosial, kelembagaan dan lingkungan.
“Saya ajak teman-teman Habituasi untuk bersama-sama bangun Jampea ini. Pulau kedua terbesar di Selayar dan kaya potensi sumberdaya pesisir dan laut, kaya hutan, hewan endemik, dan lain sebagainya,” ujarnya.
“Khusus untuk Pulau Jampea, ada beberapa bidang yang bisa dikerjasamakan atau dikembangkan seperti perikanan, pemberdayaan masyarakat, pertanian, perkebunan, peketranakan. Perlu ada strategi yang lebih jauh tetapi sebuah bentuk Perjanjian Kerjasama yang melibatkan banyak pihak seperti Habituasi,” ujarnya lagi.
Sementara itu, Direktur Habituasi, Najemia, MoU ini bersifat umum dan kalau bermanfaat maka akan dilakukana perpanjangan kerjasama seperti untuk bidang perkebunan dan peternakan.
“Ini bisa dikembangkan di Kembang Ragi dan Labuhang Pamajang. Pemerintah Kabupatten Selayar memandang bahwa ketika pemeirntah ikut serta dalam program-program pemberdayaan bersama LSM dan nasyarakat Pulau Jampea maka yang akan dicapai adalah kemandirian,” katanya.
“Habituasi tidak bisa jalan sendiir, makanya jangan abaikan prinisp sinergitas, kolaborasi. Kalau tidak diback-up Kepala Desa, melalui APBD, Pemerintah Kecamatan, lembaga perbankan maka akan sulit,” tambah Saiful Arif.
Terkait kegiatan Habituasi di Pulau Jampea ini, apalagi sudah ada MOU maka Pemda akan siap bersingeri, dengan mendorong semua institusi dan Lembaga relevan untuk tumbuh bersama.
“Bisa dengan memberdayakan Lembaga ekonomi, pemberdayaan Bumdesa. Perlu mendorong agar desa membangun dirinya bisa berjalan dengan efektif,” katanya.
Menurut Saiful selama ini membangun desa mandiri masih seperti dari atas ke bawah, tetap kalau desa membangun dirinya itu akan lebih pas dengan membangun potensi yang ada seperti pertanian, perikanan, kelautan hingga peternakan.
“Perlu sinergi dan komunikasi dengan pihak terkait seperti eksekutif, legilsatif, dengan pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah provinsi hahkan dengan perguruan tinggi seperti Unhas,” tambahnya.
“Tantangan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan atau pesisir laut seperti di Jampea adalah kewenanganan antara Pemerintah Kabupaten dan Provinsi serta Pusat yang nampaknya tak diantisipasi dengan pendistribusian sumberdaya anggaran dan personil,” ujarnya.
“Rentang kendali Pemeirntahan di Sulsel yang mempunyai 330-an pulau perlu diantisipasi untuk memaskimlakna sumberdaya. Selayar mempunyai 120-an pulau dan panjang pantai mencapai 760 kilometer dan ini membutuhkan kerjasama lintas daerah dalam pengawasan dan pengelolaan yang lebih bertanggung jawab,” katanya.
Saiful menyarankan perlunya penelitian yang lebih dalam, luas dan dijadikan rujukan perencanaan. Apa yang dilakukan oleh Habituasi adalah menyiapkan data dan informasi terbaru tentang kondisi dan tantangan pengelolaan sumberdaya di dua desa yaitu Desa Kembang Ragi dan Labuhang Pamajang.
“Pengembangan potensi perikanan Selayar seperti konsep Kawasan Industri Perikanan Terpadu KIPT itu adalah kesempatan yang baik untuk membangun potensi daerah, hanya saja perlu sinkronisasi perencanaan dan penyediaan sumberdaya yang lebih dari cukup,” pungkas ustaz Ifu.
Penulis: K. Azis
