PELAKITA.ID – Penilaian atas wajah kehutanan nasional sungguh memilukan. Dikutip dari laman Dewan Kehutanan Nasional (DKN), sekitar 2,8 juta hektar hutan hilang dalam setahun. Kerusakan ini dianggap paling parah di planet bumi.
Praktik Ilegal logging terjadi hampir diseluruh kawasan hutan Indonesia, tanpa henti. Kinerja ekonomi industri kehutanan berada pada tingkat paling buruk. Indonesia kehilangan devisa US$ 10 miliar dari sektor kehutanan. Industri kehutanan berada pada titik nadir.
Bayangkan, hingga pertengahan 2006, sekitar setengah dari industri kehutanan bangkrut dan harus merumahkan ribuan karyawannya.
Sekitar 200 industri HPH gulung tikar. Dua pertiga industri HTI harus menghentikan kegiatannya. Keduanya meninggalkan lebih dari 20 juta hektar kawasan hutan atau seluas lebih dari ukuran pulau Jawa tak bertuan. Kawasan ini kini menjadi makanan empuk bagi para pembalak liar.
Karena pertimbangan itu, atas dasar kondisi hutan tersebut dan butir 9 Deklarasi KKI III maka para stakeholder kehutanan berkumpul dan menggulirkan kesepahaman tentang perlunya sebuah wadah yang diamanatkan oleh UU No 41 tahun 1999 Pasal 70 tentang Forum Pemerhati Kehutanan.
Di laman DKN itu pula, dituliskan, dari guliran dialog yang dibangun oleh Menteri Kehutanan dengan relawan meliputi Agus Setyarso, Hariadi Kartodihardjo, Diah Rahardjo, Muayat Ali Muhshi, Aziz Khan, Nana Suparna, Anwar, Nurcahyo Adi, Abdon Nababan, Sudarsono Sudomo, dan lembaga-lembaga seperti FKKM, WWF Indonesia, APHI, daan PERSAKI, maka lahirlah kesepakatan dibentuknya DKN.
Relevan dengan itu, salah satu event penting terkait perhutanan itu, akan digelar Kongres Kehutanan Indonesia (KKI) yang akan didahului dengan Pra Kongres Kehutanan Indonesia (Pra-KKI) dan akan dilaksanakan di 7 regional yaotu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Maluku-Maluku Utara, Papua-Papua Barat, Bali Nusatenggara, dan Jawa.
“Pada Pra-KKI Sulawesi, Dewan Kehutanan Nasional (DKN) akan mengundang Kepala Dinas Provinsi membidangi Kehutanan, kepala unit Pelaksana Teknis Kementerian LHK Sulawesi, perwakilan dunia usaha bidang kehutanan, wakil masyarakat, LSM bidang kehutanan di Sulawesi dan instansi teknis,” jelas ketua umum Presidium Pra-KKI Regional Sulawesi, Prof Yusran Yusuf.
“Rencana pada tanggal 20 hingga 22 di Makassar secara daring dan kami juga membuat undangan bagi yang bisa ikut melalui daring,” tambahnya.
Harapan Yusran, persiapan atau materi yang akan dibawa ke Kongres nanti betul-betul relevan, faktual dan bisa konsultasikan dengan peserta Pra-Kongres.
“Harapan kita, seluruh pemangku kepentingan di region Sulawesi betul-betul bisa membawa aspirasi, realitas lapangan dan gagasan-gagasan bernas untuk proses dan tujuan pelaksanaan Kongres nanti. Dimana salah satunya adalah adanya strategi efektif memerangi praktik pembalakan hutan itu,” kuncinya.
