PELAKITA.ID – Pakar Agribisnis Universitas Muslim Indonesia, Dr Sudirman Numba menyatakan bahwa BUMN dalam klaster pangan itu harus hadir secara nyata menguatkan ekonomi masyarakat petani, nelayan hingga peternak.
Dia menyampaikan itu sekaitan aksi ‘bersih-bersih’ yang sedang dijalankan Menteri BUMN Erick Thohir saat ini, salah satunya dengan melakukan pergantian manajemen BUMN perikanan, Perindo dan Perinus.
“Saya kira, harus diakui bahwa kinerja perusahaan diukur bukan hanya pada nilai omzet dan keuntungan perusahaan tetapi pada sudah sejauh mana perannya dalam mengangkat kesejahteraan masyarakat melalui kerjasama dengan pelaku usaha lokal termasuk BUMD hingga BUMDES. Saya kira poin ini yang dikehendaki Presiden Jokowi yang membuat Erick ambil inisiatif,” katanya saat dihubungi Pelakita.ID, 9 Juli 2020.
Menurutnya, kalau hanya jajaran direksi dan pengawas yang merasakan nikmatnya ber-BUMN, maka ini tentu menyedihkan.
“Harusnya salah satu yang jadi bagian knnci dari komitmen pimpinan BUMN saat ini adalah keberadaannya dalam memperbaiki orang banyak yang tergolong marginal apalagi di tengah pandemi ini,” imbuh sosok yang banyak menjadi konsultan pada unit usaha pertanian, peternakan hingga perikanan ini.
“Apa artinya? Mereka tidak boleh hanya sekadar slogan saja. Kenyataan di lapangan tidak secara signifikan dirasakan keberadaannya oleh masyarakat. Banyak ikan nelayan tak terserap. Ada banyak BUMN yang tergolong klaster pangan dan sangat strategis untuk meningkatkan pendapatan masyarakat tani, nelayan, dan peternak. Mereka ini yang harus didorong,” tegasnya.
Dia menegaskan bahwa untuk merealisasikan itu cukup memegang prinsip beli semahal-mahalnya produk atau komoditas yang dihasilkan produsen seperti petani atau nelayan.
Hakikat BUMN
“Mengapa kita perlu mengngatkan BUMN sebab mereka hadir dengan semboyan untuk mengabdi pada negeri. Ini yang perlu jadi semangat dalam menjalankan misi dan programnya termasuk Perindo atau Perinus itu,” imbuhnya.
“Lalu apa? Jual semurah-murahnya kepada konsumen, tetapi tetap untung. Namanya juga negara hadir untuk rakyatnya,” lanjutnya.
“Jadi jika mau benar-benar bekerja secara profesionalisme dan bertanggungjawab jawab di situlah perannya. Pak Erick sebagai Menteri BUMN harus buat strategi terbarukan tapi ajak para praktisi, yang punya pengalaman dan mau introspeksi atau memperbaharui manajemen. Yang juga penting, bekerja profesional dan bebas dari tekanan politik,” ujarnya.
“Begitu banyak penugasan yang diberikan oleh negara tapi belom terlihat kontribusinya terhadap perbaikan nasib petani, nelayan dan peternak. Inilah saatnya untuk beberes.” lanjutnya.
Menurut Dr Sudirman, BUMN mestinya bisa bekerja secara luar biasa karena di-backup oleh pemerintah.
“Mestinya tidak ada alasan untuk tidak bekerja karena kekurangan modal kerja. Dimana itu undang-undang sinergi BUMN? Sepanjang usahanya tetap untung, masa’ program tidak bisa jalan? Swasta aja yang modal sendiri bisa jalan dan untung,” tambahnya.
Dr Sudirman juga mengakui bahwa banyak BUMN dianggap masih belum bisa keluar dari belitan gurita parpol. Sudah bukan rahasia lagi kalau penempatan komisaris, manajer hingga pekerja lapangan BUMN adalah titipan parpol sehingga terkesan terbelenggu.
“Mestinya karena alasan menteri Erick Thohir orang profesional, dia bisa melakukan kegiatan bersih-bersih dari belitan gurita itu. Kalau mengenai relasi partai dengan BUMN, itu diletakkan pada tekanan partai agar BUMN berbuat banyak buat rakyat yang nota bene adalah konstituennya para partai,” tutupnya.
