PELAKITA.ID – Wacana pemekaran Luwu Raya menjadi provinsi kembali mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Wilayah yang mencakup Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo ini memiliki sejarah panjang, identitas kultural yang kuat, serta sumber daya alam yang signifikan.
Sebagaimana setiap gagasan pemekaran wilayah, pembentukan Provinsi Luwu Raya tidak hanya menyimpan harapan, tetapi juga tantangan struktural dan risiko kebijakan.
Untuk melihatnya secara lebih jernih, pendekatan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) dapat membantu membaca plus-minusnya secara sistematis.
Strengths (Kekuatan)
Kekuatan utama Luwu Raya terletak pada identitas sejarah dan sosial-budaya yang relatif solid. Luwu merupakan salah satu kerajaan tertua di Sulawesi, dengan narasi historis yang masih hidup dalam kesadaran kolektif masyarakat.
Modal identitas ini penting dalam membangun legitimasi politik dan kohesi sosial sebuah provinsi baru.
Dari sisi sumber daya alam, Luwu Raya memiliki potensi besar: pertambangan nikel di Luwu Timur, perkebunan kakao dan kelapa sawit, kehutanan, pertanian pangan, serta sumber daya pesisir dan perikanan. Jika dikelola dengan tata kelola yang baik, potensi ini dapat menjadi basis fiskal daerah yang kuat.
Secara geografis, Luwu Raya juga memiliki wilayah yang luas dan beragam ekosistem, dari pegunungan hingga pesisir Teluk Bone. Dengan Palopo sebagai kota inti, terdapat embrio pusat pemerintahan dan ekonomi yang relatif siap dikembangkan menjadi ibu kota provinsi.
Kekuatan lainnya adalah aspirasi lokal yang konsisten. Wacana provinsi Luwu Raya bukan isu baru atau elitis semata, melainkan telah diperjuangkan oleh berbagai elemen masyarakat lintas generasi, yang menunjukkan adanya modal sosial dan politik di tingkat lokal.
Weaknesses (Kelemahan)
Di balik kekuatan tersebut, terdapat sejumlah kelemahan mendasar. Salah satunya adalah ketergantungan fiskal. Hingga saat ini, sebagian besar kabupaten/kota di Luwu Raya masih sangat bergantung pada dana transfer pusat.
Pembentukan provinsi baru berisiko menambah beban fiskal negara sekaligus menciptakan provinsi yang belum mandiri secara keuangan.
Kelemahan lain terletak pada kualitas dan pemerataan sumber daya manusia birokrasi. Provinsi baru membutuhkan aparatur yang kompeten dalam perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan kebijakan lintas sektor. Tanpa persiapan serius, pemekaran justru berpotensi memperluas birokrasi tanpa meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, kesenjangan pembangunan internal di Luwu Raya masih cukup tinggi. Luwu Timur relatif maju karena industri tambang, sementara wilayah lain masih bergulat dengan infrastruktur dasar, kemiskinan, dan keterbatasan akses layanan.
Jika tidak diantisipasi, ketimpangan ini dapat direproduksi di tingkat provinsi.
Isu penentuan ibu kota provinsi juga menjadi potensi kelemahan politis. Jika tidak dikelola secara transparan dan partisipatif, perdebatan ini dapat memicu friksi antar daerah dalam Luwu Raya sendiri.
Opportunities (Peluang)
Pembentukan Provinsi Luwu Raya membuka peluang besar dalam percepatan pembangunan dan pemerataan layanan publik. Dengan kewenangan yang lebih dekat, perencanaan pembangunan diharapkan lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan lokal, terutama di wilayah terpencil dan perbatasan.
Dari sisi ekonomi, provinsi baru dapat menjadi pusat pertumbuhan baru di kawasan timur Sulawesi Selatan, bahkan menjadi penghubung strategis antara Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.
Ini membuka peluang investasi di sektor industri hilir tambang, agroindustri, energi, dan pariwisata berbasis alam dan budaya.
Pemekaran juga memberi peluang untuk mendesain ulang tata kelola sumber daya alam. Dengan kewenangan yang lebih besar, pemerintah provinsi baru dapat mendorong model pembangunan yang lebih berkelanjutan, tidak semata ekstraktif, serta memperkuat peran masyarakat lokal dalam rantai nilai ekonomi.
Secara politik, Provinsi Luwu Raya berpeluang memperkuat representasi dan posisi tawar kawasan Luwu dalam kebijakan nasional. Selama ini, isu-isu Luwu Raya kerap tenggelam dalam prioritas pembangunan Sulawesi Selatan yang berpusat di wilayah selatan.
Threats (Ancaman)
Ancaman paling nyata adalah risiko pemekaran yang elitis—yakni ketika provinsi baru lebih menguntungkan elite politik dan birokrasi, sementara masyarakat luas tidak merasakan perubahan signifikan.
Pengalaman beberapa daerah otonom baru di Indonesia menunjukkan bahwa pemekaran tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan.
Ancaman lainnya adalah eksploitasi sumber daya alam yang semakin masif tanpa pengawasan memadai. Dengan dorongan mengejar PAD, provinsi baru bisa tergoda mempercepat izin tambang dan perkebunan besar, yang berisiko merusak lingkungan dan meminggirkan masyarakat adat serta petani lokal.
Dari sisi politik, pemekaran juga dapat memicu fragmentasi identitas dan konflik kepentingan, baik antar wilayah di Luwu Raya maupun antara provinsi baru dengan Provinsi Sulawesi Selatan induk. Jika tidak dikelola dengan narasi persatuan dan keadilan, konflik laten bisa menguat.
Ancaman terakhir adalah ketidakpastian kebijakan nasional. Moratorium pemekaran daerah dan dinamika politik pusat membuat realisasi Provinsi Luwu Raya sangat bergantung pada konteks nasional, bukan hanya kesiapan lokal.
Jadi sosodara, menjadikan Luwu Raya sebagai provinsi adalah pilihan strategis yang sarat peluang sekaligus risiko.
Analisis SWOT menunjukkan bahwa kekuatan historis dan sumber daya yang dimiliki harus diimbangi dengan kesiapan fiskal, birokrasi, dan tata kelola yang matang.
Tanpa itu, pemekaran hanya akan memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya. Kunci utamanya bukan sekadar “menjadi provinsi”, tetapi menjadi provinsi yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyatnya.
Redaksi