PELAKITA.ID – INKLUSI atau Program Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif dijalankan untuk berkontribusi pada tujuan pembangunan lebih luas, yaitu tidak ada satupun yang tertinggal dalam pembangunan, no one left behind.
Informasi itu disampaikan Lusia Palulungan, Program Manager INKLUSI – Yayasan BaKTI saat memberi sambutan pada Lokakarya Layanan Publik dan Evaluasi Tuntas ADMINDUK di Cafe Al Fayyad Maros, Selasa, 1 Oktober 2024.
Lokakarya terlaksana atas kerjasama Pemerintah Daerah Maros dan Yayasan BaKTI, LSM yang mengelola hasil kreasi dan sharing pengetahuan di Indonesia bagian Timur.
Salah satu penerima manfaat program itu adalah Pemerintah Maros di Sulawesi Selatan di mana pelaksana program aktif mendorong tumbuhnya Kelompok Konstituen di 12 Desa Pilot di Maros.
“Kelompok ini diharapkan dapat memajukan kesetaraan dan keadilan gender, pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial yaitu gender equality, disability, and social inclusion atau GEDSI di tingkat desa,” jelas Lusia.
Dikatakan Lusia, INKLUSI Yayasan BaKTI memperkuat kelompok rentan melalui Kelompok Konstituen di sejumlah daerah di Indonesia.
“Kami memperkuat Kelompok Konstituen agar mampu menjadi bagian dalam penerimaan pengaduan dan penyediaan layanan lomunitas dan advokasi, salah satunya di Kabupaten Maros ini,” kata dia.
Selain itu, kata Lusia, dilakukan fasiliasi pula agar dapat berfungsi sebagai posko pengaduan perlindungan sosial dan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di tingkat desa dan kelurahan.
“Maros sungguh luar biasa, target INKLUSI sudah terjawab di sini, bayangkan sejak adanya 12 Desa INKLUSI sebagai kerjasama kita dengan Pemda Maros, atas dukungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dukcapil, kini terdata 5680 akses layanan yang diterima,” ungkapnya.
Ismawati, penanggung jawab INKLUSI Maros menambahkan, sejauh ini, setidaknya dalam satu terakhir, pihaknya intens mengajak para pihak untuk bekerja sama, memperkuat Kelompok Konstituen untuk menjadi corong pengaduan warga.
“Harapannya agar dapat ditindaklanjutinya, dengan melakukan advokasi kebijakan kepada Pemda atau OPD terkait dan kepada DPRD. Target kita tuntas adminduk,” sebut Ismawati.
Dia menyatakan atas fasilitasi Kelompok Konstituen, atas dukungan OPD, data dan informasi kebutuhan layanan telah disampaikan, didata dan diselesaikan.
“Artinya apa, tersedia data dan informasi sejumlah kebutuhan, persoalan, kendala, termasuk kemudahan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di tengah masyarakat mulai dari kesehatan, pendidikan, pengurusan kartu keluarga, kartu kematian, hingga ketersediaan akses untuk penyandang disabilitas sudah ada di sana,” terangnya.
Ismawati menjelaskan kegiatan lokakarya ini digelar untuk membaca kondisi eksisting, pencapaian, dan tantangan apa saja yang dihadapi Kelompok Konstituen serta Operator ADMINDUK pada 12 desa Kelompok Konstotuen kemudian memformulasi pilihan perbaikan ke depan.
Tiga Narasumber
Lokakarya yang digelar diisi oleh paparan narasumber berpengalaman yang memberi pengayaan-pengayaan dan dukungan konstruktif.
Yang pertama adalah Nur Syarif Ramadhan yang merupakan Koordinator PerDIK atau Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan yang menyampaikan materi berkaitan aksesibilitas dan akomodasi layak dalam layanan Publik.
Syarif memberikan contoh bagaimana praktik keadilan layanan untuk difabel hingga sejumlah kriteria desa-desa atau kelurahan yang inklusif dan menghormati penyandang disabilitas.
Narasumber kedua, Muhammad Idrus, Kepala Dinas PMD Kabupaten Maros yang memaparkan tema Kebijakan Pemerintah Desa untuk Penganggaran Desa Tuntas Adminduk.
Dikatakan Idrus, Pemerintah Desa bisa berkreasi untuk memanfaatkan sumber daya tersedia demi dukungan untuk pendataan administrasi kependudukan apalagi sudah sudah ada Permendagri 2/2017, sudah ada Perbup dan SK Bupati.
“Termasuk pengadaan sarana prasarana komunikasi jika ada desa kesulitan akses internet, anggarkan saja, itu at cost,” kata Idrus.
Yang ketiga, Noralim, Kadis Dukcapil dengan tema Kebijakan Dukcapil dalam Pelayanan Adminduk yang Inklusif yang sudah sampai ke desa-desa dengan memaksimalkan layanan dan sarana prasarana berbasis kecamatan.
Pihaknya juga mendorong agar operator atau Adminduk responsif pada laporan Kelompok Konstituen di desa.
Dia setuju jika ada kolaborasi kegiatan sosialisasi antara Pemerintah Desa dan Dukcapil agar tidak ada kendala dalam pelaksanaannya.
Pada lokakarya yang difasilitasi Kamaruddin Azis dari COMMIT Foundation ini telah disosialisasikan pengetahuan mengenai aspek kebijakan, perencanaan, dimensi penganggaran, aksesibilitas dan layanan yang mesti diperankan oleh Kelompok Konstituen di desa-desa atau kelurahan.
Teridentifikasinya sejumlah kabar baik tentang data administrasi kepentudukan di 12 Desa Pilot seperti jumlah layanan akses 5680 dari 12 desa Kelompok Konstutuen serta teridentikasinya sejumlah persoalan atau tantangan yang ditemui dalam implementasi pelayanan publik (ADMINDUK) serta adanya gagasan untuk perbaikan ke depannya.
Para perserta membagikan perspektif dan harapannya. Atas nama INKLUSI – Yayasan BaKTI pun Lusia memberikan apresiasi.
“Pujian kami untuk Maros adalah ada banyak kegiatan yang telah dilakukan dan 12 desa sudah selesai, 5 ribu lebih telah mendapatkan pelayanan pelayanan INKLUSI. Maros yang berhasil merealisasikannya,” ucapnya.
Menurut Lusia, ada 6 kabupaten lain dan lima provinsi yang juga ikut dalam program ini. Dia menghargaai peran aktif para fasilitator desa yang telah bekerja luar biasa sejauh ini.
“Kami memberikan penghargaan kepada mitra Pemda seperti Dinas PMD dan Dukcapil Maros yang telah merealisasikan sejumlah agenda INKLUSI Yaysan BaKTI di Maros,” ujarnya.
“Lima ribu warga telah terlayani tuntas adminduk-nya. Ini telah memenuhi seluruh target INKLUSI BaKTI,” pungkasnya.
Lokakarya berlangsung hingga pukul 15.00 Wita dan diikuti oleh 12 Orang anggota Kelompok Konstituen, per desa, orang dari Dukcapil Bagian Pelayanan Dukcapil, 7 Orang Pendamping Perlinsos/Operator, media dua orang dan BaKTI Makassar 5 Orang.
Hadir pula beberapa kepala desa seperti Borimasunggu hingga Desa Simbang.
Redaksi
