Sebagai contoh pemekaran Kabupaten Luwu Tengah yang saat ini secara administratif jauh dari induknya karena terpotong oleh Kota Palopo.
Darwsi Ismial, S.T, M.M.A
PELAKITA.ID – Politisi Partai Persatuan Pembangunan Darwis Ismail yang juga ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua memberikan pandangan atas munculnya ide pemekaran wilayah di tahun politik.
Dia mengaku concern pada motif, substansi dan urgensi perluasan daerah provinsi dan kabupaten kota yang terbetik di ajang Rakernas Apeksi 2023 di Kota Makassar yang disampaikan oleh salah satu Bacapres.
Sebagaimana diberitakan media ini, pada Rakernas Apeksi 2023 di Makassar, tiga Bacapres diundang untuk berdiskusi dengan 98 wali kota yang hadir. Mereka adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.
Darwis yang saat ini maju sebagai Caleg di Dapil 3 Sulawesi Selatan untuk DPR RI itu menyebut pemekaran wilayah itu memang sebuah tuntutan dari perkembangan suatu wilayah, bukan semata karena ada gairah untuk seseorang mau dikenal dan disebut peduli.
“Tapi janganlah menjadi semacam janji-janji saja, selama ini kalau sudah terpilih, abai dan tidak mau lagi perjuangkan,” ujarnya.
“Pemekaran bisa saja terjadi sebab penduduk semakin bertambah yang membutuhkan pelayanan yang lebih baik. Jadi harusnya tidak bisa ditawar-tawar lagi,” kata dia.
Menurutnya, pembagian sumber daya baik itu anggaran dan fasilitas pengelolaan pemerintahan daerah itu semakin dibutuhkan, dan memang tak harus menunggu janji pihak tertentu.
“Hanya saja memang perlu lebih memastikan efektifitasnya. Hal tersebut harus dijalankan semakin baik, dan dirasakan oleh masyarakat,” lanjutnya.
Dia setuju tentang ide pemekaran wilayah untuk daerah yang punya jumlah penduduk yang lebih termasuk yang punya rentang kendali yang jauh.
“Khusus di beberapa daerah seperti Sulawesi Selatan, saat ini sudah saatnya dimekarkan agar terbentuk pemerintahan daerah baru yang lebih memberi harapan baru wilayah itu nantinya,” kara dia.
“Sebagai contoh pemekaran Kabupaten Luwu Tengah yang saat ini secara administratif jauh dari induknya karena terpotong oleh Kota Palopo,” ujarnya.
“Lalu Kabupaten Bone Selatan yang juga ingin dimekarkan karena ingin daerahnya lebih berkembang pembangunannya ke depan,” lanjutnya.
Sehingga, kata dia, pemikiran dan ide pemekaran itu memang lahir dari kebutuhan masyarakat stempat, bukan janji-janji manis politik kekuasaan.
Dia menyampaikan itu sebab ada Bacapres yang sudah mengumbar mendorong pemekaran sebagai janji politik. Hal yang menurutnya harus disesuaikan dengan kondisi yang memungkinkan atau memang sudah semestinya.
“Bukan dari janji janji politik apalagi jika ada Capres yang menjanjikan,” pungkasnya.
Redaksi
