PELAKITA.ID – Pemerintah Kecamatan Malili atas nama Pemda Lutim bersama PT Vale memediasi pemaparan hasil baseline survey yang dikerjakan LSM YKCLI Yayasan Konservasi dan Cinta Laut Indonesia di Aula Kecamatan Malili, Kamis, 8 Juni 2023.
Kegiatan ini menurut facilitator, Kamaruddin Azis sebagai bagian dari komitmen Pemda Lutim untuk memperoleh gambaran realitas, isu, potensi pengembangan pesisir dan laut Malili sebelum beranjak ke tahapan selanjutnya seperti perencanaan dan pengembangan usaha.
“Ini sebagaimana harapan Bapak Bupati Budiman Hakim pada FGD Pengelolaan Pesisir dan Laut Malili yang digelar oleh Lembaga Parasulu pada Agustus 2021,” ungkap Sekretaris Eksekutif COMMIT Foundation itu di depan peserta pertemuan.
Masdin, Asisten Administrasi dan Pemerintahan Pemda Luwu Timur yang hadir membuka acara ini menyebut, dia berbangga bisa hadir pada saat paparan rencana pelaksanaan baseline survey yang digelar di ruang yang sama saat pemaparan rencana kegiatan tahun lalu.
“Saya harus hadir di sini, ini acara penting,” kata Masdin saat membuka acara.
Dia memang hadir mewakili Bupati saat kick off kegiatan ini tahun lalu.
“Saya mengapresiasi PT Vale, Pak Camat, YKCLI, Unhas, dari pihak seperti BPSPL yang hadir dalam pertemuan di sini maupun daring,” ucap Masdin.
Menurutnya, komitmen Pemda dalam hal ini Bupati sangat kuat dalam mendorong pengelolaan pesisir dan laut Luwu Timur.
Sementara Ardian Indra Putra, atas nama tim tereksternal PT Vale mengapresiasi anggota reviewer laporan Dr Rijal idrus dari Unhas, Dr Cinnawara dari Unanda serta A.M Ishak Yusma dari BPRSPL.
Menurutnya, sejak rentang per November tahun lalu substansinya adalah bagaiman memberi kebaikan untuk program.
“Evaluasi program PPM lalu, mayoritas program belum optimal karena perencanaan kurang punya rujukan, kajian data,” ucapnya.
“Momentum ini tepat karena sedang masuk skema baru 2023 hingga 2027. Kita berharap melalui kajian ini, ada masukan, apa yang perlu ditingkatkan, dan diperkuat,” ujar dia.
“Tujuan dari paparan in akan menjadi rujukan prose perenecanaan, dan rujukan kolaborasi para pihak, apalagi kompelksitas pesisir sangat luas dan banyak pijhak,” ucap Ardian.
Dia berharap setelah acara ini ada tindak lanjut, dan bahkan sampai pada rumusan kegiatan bersama.
Sejumlah pihak yang hadir di antaranya, DKP Provinsi dimana Kadis Muhammad Ilyas mewakilkan ke CDK Luwu Raya Ir Ibrahim.
Lalu ada perwakilan Universitas Andi Jemma Unanda Pusat Studi SDGs melalui Dr Cinnawara Palemmai, BPSPL Makassar KKP, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Lutim, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup.
Hadir pula Kadis Pariwisata Pemuda dan Olahraga, perwakilan Tim Koordinasi Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakar PPM Lutim, tenaga ahli P3MD Lutim, perwakilan Syahbandar, Perwakilan Port Balantang, Kepala Desa di Kawasan Pesisir.
Perwakilan BKAD Kawasan Pesisir dan Olahan Hasil Laut Desa Wewangriu, Balantang, Pasi-Pasi, dan Harapan.
Delegasi Desa dari 4 desa kawasan pesisir, masing-masing dua orang, perwakilan manajemen PR Vale termasuk Enviro Rizki dan Ricardo serta dari Port of Balantang Irawan Kasim.
Diundang pula Lembaga Tanjung Pasarulu yang diwakili Madras Ambasong, aktivisi konservasi Nasruddin Nakir, perwakilan eksternal dan PT CLM serta PT Magatti International.
Menurut Camat Malili, Nasir, kegiatan ini difasilitasi oleh BKAD Kawasan Pesisir dan Laut dan Olahan Hasil Laut Malili.
“Sebagai Pemerintah Kecamatan tugas kami hanya menyiapkan tempat dan menjadi tuan rumah sebab program PKPM merupakan program baik dan perlu disinergikan dengan sejumlah pihak di kawasan pesisir Malili,” jelasnya.
Menurutnya, ekspose Hasil Base Line Survey ini sangat penting dan sesuai arahan Bupati untuk menyiapkan data base yang berguna untuk perencanaan pengelolaan pesisir dan laut Malili.
“Bukan hanya Malili tetapi juga untuk Luwu Timur secara umum,” ucap dia.
Dia juga berharap agar hasil baseline survery ini lebih spesifik dan bisa ditindaklanjuti sesegera mungkin. Minimal untuk desa-desa pesisir yang ada.
Acara yang berlangsung di Aula Kantor Camat Malili ini berlangsung hingga siang hari dan dihadiri pula peserta daring yaitu dari BPSPL Makassar unit Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Akademisi Unhas, Dr Rijal Idrus yang juga kepala pusat Perubahan Iklim.
Yang memberikan pemaparan adalah tenaga ahli YKCLI, Ramlan Jalam, S.Kel, M.Si bersama Rdiwan Salim, S.Kel, M.Si.
Keduanya berbagi informasi terkait sejumlah rekomendasi, isu dan pihak yang bisa terlibat.
“Tujuan pelaksanaan kajian ini adalah untuk mengetahui sebaran ekosistem mangrove-lamun-karang; lokasi indikasi kerusakan dan kekritisan; data sosial dan ekonomi masyarakat pesisir serta menghasilkan ekomendasi atau rencana tindak lanjut,” jelas Ramlan.
“Analisis penghidupan berkelanjutan dilakukan dengan pendekatan pentagonal asset yang terdiri dari 5 komponen yakni sumberdaya manusia, alam, finansial, fisik dan sosial,” tambah dia.
“Penilaian dilakukan dengan matriks yang dinilai dengan sistem skoring 1-5,” terangnya.
Dia juga menjelaskan adanya cakupan data kebencanaan, yaitu analisis kebencanaan dinilai berdasarkan data-data sekunder serta melihat tingkat pemahaman masyarakat nelayan terhadap bencana.
“Termasuk penilaian kerentanan dilakukan dengan kombinasi antara kerentanan resiko bencana pada wilayah permukiman nelayan serta kondisi sosial ekonomi. Pendekatan penilaian dengan sistem skoring,” jelasnya.
Untuk memperoleh data, pihaknya juga menyebar kulsioner dan melakukan FGD.
“Jumlah responden untuk survey kuisioner 253. Kuisioner terdiri atas 18 bagian informasi dan 77 pertanyaan,” tambahnya.
22 rekomendasi
Pelakita.ID menuliskan sejumlah isu atau tantangan yang dihadapi di pesisir Malili.
Pertama, adanya kerusakan ekosistem terumbu karang (tingkat kerusakan 80,43 Ha dari total terumbu karang yang ada sekitar 111,39 Ha).
“Yang bisa dilakukan adalah melakukan upaya restorasi/rehabilitasi ekosistem terumbu karang (terumbu buatan atau transplantasi karang),” ucap Ramlan .
Dia berharap kegiatan-kegiatan tersebut dapat ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup, BPSPL Makassar, DKP Provinsi Sulsel, Komunitas masyarakat nelayan, Lembaga lokal dan sektor swasta.
Kedua, laju degradasi ekosistem terumbu karang yang tinggi akibat sedimentasi.
Yang bisa dilakukan adalah pengendalian, pengawasan dan penindakan lingkungan hidup dari aktifitas yang merusak.
“Beberapa pihak yang dapat terlibat seperti Dinas Lingkungan Hidup, BPSPL Makassar, DKP Provinsi Sulsel, Komunitas masyarakat nelayan, penegak hukum dan lembaga lokal,” sebut Ramlan.
Isu atau tantangan lainnya seperti kondisi rentan keberadaan 1,583.63 Ha area Kawasan Konservasi Perairan Daerah Malil.
Degradasi ekosistem padang lamun dari 18,63 ha menjadi 0,88 ha. ekosistem mangrove kerapatan sangat rendah seluas 17,53 Ha, dan kerapatan rendah 30,61 Ha (total eksisting mangrove 647,77 Ha)
Keberadaan UKM nelayan yang tidak efektif. Program rehabilitasi mangrove yang kurang maksimal Minimnya alternative income nelayan kecil
Konflik area tangkap antar nelayan, kerentanan cuaca ekstrim, minimnya pengetahuan keuangannya rumah tangga nelayan, keberadaan kapal tongkang/kapal perusahaan yang mengganggu aktifitas nelayan.
Masih maraknya pembukaan lahan mangrove untuk tambak (284,6 Ha mangrove hilang dari 2014-2018)
Berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 yang berdimensi problematik.
Adanya tanggul Pasi-pasi yang disebut dapat membatasi akses nelayan hingga sistem pengelolaan persampahan khususnya di kampung nelayan
Lalu masih adanya kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, tantangan implementasi perikanan terukur, persoalan Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil (TDKP) Aktif Kapal Ukuran di bawah 10 GT
Masih adanya konflik antara budidaya rumput laut dan nelayan tangkap serta ancaman atas potensi mangrove Pasipasi dan perlunya kemudahan pendidikan bagi anak nelayan
Rekomendasi spesifik
Beberapa kegiatan atau program yang direkomendasikan seperti peningkatan status menjadi Kawasan Konservasi Perairan dan Pulau-pulau Kecil (KKP3K) untuk mendorong efektifitas pengelolaan yang lebih baik
Kedua, peningkatan produktivitas usaha UKM yang ada di nelayan melalui pelatihan kewirausahaan, pelatihan bussines plan dan pelatihan pengolahan produk turunan hasil perikanan
Ketiga, perlunya penataan kapal perusahaan seperti pemberian tanda-tanda yang mudah dikenali nelayan dan sosialisasi area kerja kapal-kapal perusahaan yang ada di perairan laut
Keempat, perlunya, perlu adanya sosialisasi terkait Perda Sulsel tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022- 2041
Kelima, pembenahan sarana prasarana sampah termasuk rutinitas armada angkut sampah dan Program Jumat Bersih (pengelolaan sampah plastik bank sampah & sampah organic dengan magot)
Keenam, pengembangan ekowisata mangrove sebagai pusat restorasi, edukasi dan ekonomi kreati
Ketujuh, perlu stimulus berupa beasiswa untuk Pendidikan anak nelayan yang focus pada Pendidikan kelautan dan perikana.
Hingga perlunya perlu pengaturan pemanfaatan ruang antara budidaya dan perikanan tangkap
Sejumlah pihak memberikan tanggapan seperti di video berikut.
Penulis: K. Azis
