PELAKITA.ID – Rudianto Lallo, atau lebih dikenal dengan panggilan akronimnya RL adalah politisi asal partai Nasional Demokrat (NasDem).
Dia digelari politisi “anak rakyat” karena berasal dari keluarga biasa, yang tidak memiliki trah dinasti politik.
Tekad dan kerja kerasnya membuktikan, dia mampu ke puncak jabatan di lembaga legislatif Kota Makassar. Bahkan, namanya belakangan muncul sebagai salah satu kandidat calon Wali Kota Makassar di Pilkada 2024.
Kiprahnya mengawal fungsi checks and balances, menjadi sorotan dan dapat memukau publik di Makassar. Dan pemikirannya tentang akselerasi peran fasilitator DPRD terus ditingkatkan. RL menjawab keraguan.
Politisi kelahiran Ujung Pandang, 4 Juni 1983 ini terpilih sebagai anggota DPRD Kota Makassar periode 2019-2024, dari Dapil II yang meliputi meliputi Bontoala, Kepulauan Sangkarrang, Tallo, Ujung Tanah dan Kecamatan Wajo.
Ini adalah kali kedua sejak Pemilu 2014-2019. Kali ini meraih 5.694 suara. Berdasarkan hasil musyawarah dan perolehan suara partainya, RL ditetapkan sebagai Ketua DPRD Kota Makassar
Rudianto Lallo menamatkan pendidikan dasarnya di SD Negeri 109 Kelurahan Lakkang (1990-1996) dan SMP Guppi Samata Gowa (1996-1999). Pendidikan menengah atas ia tempuh di SMA Negeri 6 Makassar (1999-2002).
Kemudain ia melanjutkan kuliah di Universitas Hasanudin, Fakultas Hukum (2002-2009).
Selama kuliah di Unhas, Rudianto dikenal sebagai mahasiswa yang aktif berorganisasi.
Tidak jarang dia bersama rekan mahasiswanya terlibat dalam sejumlah aksi demonstrasi menuntut penegakan hukum di wilayah pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.
Melalui kegiatan kemahasiswaan dan organisasi kampus itu pula, membuat Rudianto menjadi lebih banyak mengenal pejabat negara dan daerah.
Bagi suami dari Irnawati ini, proses pendidikan dan kaderisasi organisasi di kampus telah menjadi bekalnya di kemudian hari ketika dipercaya mengemban amanah sebagai orang nomor satu di DPRD Kota Makassar.
Rudianto Lallo tercatat pernah aktif sebagai Koordinator Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI), Pendiri Garda Tipikor Fakultas Hukum-Universitas Hasanudin, Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar, serta anggota Dewan Kehormatan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Makassar.
Dari almamaternya, ia didaulat sebagai Ketua IKA Unhas Kota Makassar.
Dalam organisasi kepartaian, Rudianto Lallo juga sudah lama berkiprah bersama Partai NasDem.
Antara lain sebagai Ketua Biro Hukum DPW NasDem Sulsel (2013-2015), Wakil Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik/Juru Bicara NasDem Sulsel (2015- 2016), Wakil Ketua Bidang Pemuda, Olahraga, Mahasiswa, dan Koordinator Daerah NasDem Makassar (2016-sekarang), dan dipercaya sebagai Ketua Bappilu DPW NasDem Sulsel.
Rudianto juga pernah meraih penghargaan Amanagappa Award dari Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI) Sulsel 2007, sebuah organisasi bergengsi di mana di dalamnya ada sejumlah tokoh hukum Indonesia, seperti Professor Ahmad Ali dan Prof Hasby Ali.
Sejak pertama kali dilantik sebagai Ketua DPRD Kota Makassar periode 2019-2024, pada 18 Oktober 2019, Rudianto langsung menegaskan komitmennya untuk lebih efektif meningkatkan tugas dan kewenangan DPRD sesuai UU Nomor 17 tahun 2014, khususnya pada tugas menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
“Di samping tiga tugas utama DPRD, pengawasan, penganggaran, dan legislasi, DPRD harus lebih efektif menjalankan tugas sebagai fasilitator masyarakat. Menjadi penyambung lidah rakyat, seperti membantu akses dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi rakyat kecil yang selama ini tidak tersentuh oleh kalangan perbankan,” katanya kepada wartawan di Makassar (10/18/19).
Waktu itu, Rudi juga mengaku mengumpulkan para pimpinan DPRD, seraya membangun komunikasi dan menyamakan visi dalam kepemimpinan parlemen periode 2019-2024.
Kepada para pimpinan DPRD, dia mangatakan: “kita lepaskan identitas partai, identitas partai dipakai hanya saat Pemilu, kita ini penyelenggara pemerintahan, dan kita bertanggung jawab mewujudkan pemerintahan yang baik dan benar,” ujarnya.
Komitmen Rudianto mengawal tugas DPRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat dapat dibuktikan baik dalam kerja politik strukturalnya sebagai Ketua parlemen maupun kerja kulturalnya sebagai wakil rakyat.
Sebagai Ketua, dia efektif memimpin tugas pimpinan dewan, dengan terus berkoordinasi dengan ketiga wakilnya yang berasal dari Parpol berbeda dan 50 anggota DPRD lainnya.
Saat pelantikannya, dia secara tidak langsung mengajak dengan mengatakan: “ketika kamu sedang berada di atas, maka seringlah melihat ke bawah, karena besok atau lusa, pasti kita akan berada di bawah,” katanya mengutip nasihat mantan Gubernur Sulsel, Prof Amiruddin
Skill komunikasi politik yang diperlihatkan Rudianto cukup efektif, sehingga mampu melahirkan berbagai keputusan dewan, baik di bidang legislasi, anggaran, atau pengawasan yang tetap mengedepankan prinsip win-win solution dengan basis pengambilan keputusan yang kolektif kolegial.
Rudianto berkomitmen mendorong APBD Kota Makassar yang jumlahnya lebih dari Rp 8 triliun itu dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat.
Sebagai pengguna anggaran, eksekutif, diawasi secara ketat oleh DPRD, hal ini sebagaimana tugasnya dalam pengawasan.
“Kita kritik bila ada serapan anggaran yang rendah, apa sih penyebabnya. Ini sering kali kita ingatkan ada uang tapi Pemkot tak dibelanjakan. Dari proses itu, kita jadi tahu, kadang ada kendala proses. Meski begitu, kita minta Pemkot harus ada kepastian sehingga semua program bisa jalan,” ujarnya.
Menurut Rudi, kritik dan evaluasi kepada eksekutif itu penting, agar proses cheks and balances berjalan. Seperti saat dia menilai kebijakan lelang jabatan oleh pejabat Pj Walikota Makassar. Ia menilai cacat prosedural dan dipaksakan.
Atas kritiknya, kebijakan itu pun tidak dilanjutkan.
Meski demikian, dalam berbagai kesempatan Rudianto yang mewakili parlemen pun kerap tampil di publik dengan sikap memberikan dukungan berbagai kebijakan yang digulirkan Pemkot.
Hal ini tentu didasari pada penilaian yang objektif seperti pada program Makassar Recover, pada proyek strategis nasional berupa pembangunan jalur rel kereta api dengan sistem rel layang (elevated).
Juga apresiasi atas program Ojol badi ASN, hingga jempol dukungan atas capaian WTP Pemkot Makassar. Kesemuanya itu menunjukkan hubungan yang sinergis dan kolaboratif bersama Pemkot Makassar, dengan tetap memperhatikan proses check and balances yang substantif.
Sebagai wakil rakyat, Rudianto telah menjalankan secara baik tugas-tugasnya, seperti memperjuangkan aspirasi dana pembangunan bagi Daerah Pemilihannya, insentif bagi para guru, ustad, dan pekerja sosial, pembangunan infrastruktur seperti Dermaga di Lanjukang dan Langkai, jalan di Kelurahan Lakkang, pembangunan Stadion Mini Lakkang, pembangunan jembatan di Lakkang, mengupayakan akses telekomunikasi ke seluruh wilayah di Makassar, khususnya di 11 pulau-pulau kecil berpenghuni, dan berbagai program pendampingan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Makassar.
Berbagai program yang berhasil dikawalnya tentu saja bagian dari kerja politik selama ini, terutama hasil yang didapat dari rutin kunjungan dapil, monitoring dan evaluasi, serta pengawasan kepada masyarakat.
Rudi biasanya akan mencatat berbagai aspirasi masyarakat untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam berbagai forum rapat DPRD dengan Pemkot Makassar.
Hasilnya, kini dapat dirasakan oleh masyarakat di Dapil II khususnya dan kota Makassar pada umumnya.
Sebagai seorang pemimpin, Rudianto memiliki sejumlah pemikiran cukup penting dalam pengembangan politik dan kesejahteraan, antara lain tentang pentingnya integritas dan loyalitas politik, mewujudkan good and clean government melalui Parlemen.
Juga tentang ide politik bersih, edukasi politik bagi generasi muda, demokratisasi partai politik, konsep kolaborasi dan sinergi politik antar lembaga, tentang evaluasi pilkada langsung, lain sebagainya.
Rujukan: Profil Anggota DPRD Kota Makassar: Kiprah dan Pemikiran
Editor: Opet
