PELAKITA.ID – Untuk kedua kalinya, Dr Muhammad Ridwan Arif, terpilih menjadi Ketua Wilayah Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (AB-PTSI) Sulsel periode 2022-2026.
Tentang ABPPTSI
Asosiasi BP PTSI hadir pada situasi di mana DPR RI sedang membahas Undang-Undang Sisdiknas yang salah satu pasalnya antara lain menyebutkan bahwa Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan yang yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.
Prof. Sahetapy dari YPTK Petra Surabaya, dan Sindhunatha dari Yayasan Trisakti Jakarta bersama R. Djokopranoto dari Yayasan Atma Jaya Jakarta, serta Rusjdi Hamka dari YPI Al Azhar Jakarta, sepakat untuk menghimpun Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta di seluruh Indonesia dalam suatu pertemuan di Hotel Gran Melia, Jakarta pada 3 September 2003.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, pada 10 Desember 2003 Asosiasi BP-PTSI (Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia), dideklarasikan sebagai sebuah organisasi yang memiliki maksud dan tujuan untuk menghimpun Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia, dalam satu wadah organisasi.
Dalam MUNAS yang pertama kali diadakan bertempat di Hotel Indonesia pada 16 – 17 Januari 2003 terpilihlah Prof. Dr. Thomas Suyatno sebagai Ketua Umum Asosiasi BP-PTSI yang pertama. Masa itu adalah saat yang sulit bagi Asosiasi BP-PTSI. Jangankan untuk berkembang, untuk eksis saja hampir-hampir tidak mungkin.
Ketika ABPPTSI eksis dan dipercaya publik, tantangan berat saat itu adalah ketika Pemerintah dan DPR RI menyiapkan Rancangan UU RI Tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) versi I yang ingin membubarkan Yayasan sebagai Badan Hukum Pendidikan.
Asosiasi BP-PTSI dalam pertumbuhannya melewati masa-masa sulit karena banyak organisasi termasuk aparat Pemerintahan bukannya menyokong, tetapi membiarkan organisasi baru ini berjalan tanpa sapaan.
Dewasa ini dapat dikatakan bahwa Asosiasi BP-PTSI sudah bekembang sedemikian rupa dan sudah dapat pengakuan baik dari Pemerintah maupun masyarakat.
Asosiasi BP-PTSI sudah tersebar di 24 Provinsi di seluruh Indonesia dan yang termuda adalah Provinsi Aceh yang pengurusnya telah dilantik di Badung, Bali dalam acara Munas IV pada 17—18 Juli 2017. Otoritas Asosiasi BP-PTSI sudah dapat dikatakan tersebar dari Sabang sampai Merauke.
Dewasa ini Asosiasi BP-PTSI merupakan partner yang konsisten mendampingi Menristek Dikti di hampir setiap pertemuan, terutama dalam rapat-rapat dengan Kopertis seluruh Indonesia dan PTS-PTS.
Tantangan dan peluang
Ada beberapa tantangan yang akan dihadapi ke depan, di antaranya, RUU Sisdiknas yang telah resmi ditolak oleh Baleg DPR untuk dimasukkan dalam pembahasan DPR dikarenakan dianggap masih prematur dan perlu mendapat masukan dan kajian.
Saat ini terdapat perguruan tinggi swasta sebanyak 3.044 atau 66,27 persen dari jumlah perguruan tinggi di Indonesia baik dari PTN, PTA, PTK.
RUU SISDIKNAS yang telah diusulkan pemerintah yang lalu, jika dibandingkan dengan peran PTS di masyarakat, terlihat bahwa pemerintah belum memberikan posisi yang kuat kepada PTS untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan tugas mencerdaskan anak bangsa, kebijakan dan peluang untuk berkembang masih diberikan lebih luas kepada PTN dan PTK.
Selain itu, pekerjaan besar Ridwan ke depan adalah membantu penyelenggara perguruan tinggi swasta anggota untuk bisa menjadi pusat pendidikan sekaligus organisasi yang sehat tanpa konflik internal dan eksternal.
Sudah menjadi informasi umum bahwa saat ini ada ratusan PTS yang mengalami konflik dalam tubuh yayasan. Konflik ini sering terjadi antara sesama pengurus yayasan, yayasan dengan pimpinan PTS serta pimpinan PTS dan senat PTS.
“Saat ini kita ada nggota di area Sulawesi Selatan sebanyak 70 lebih Yayasan Perguruan Tinggi Swasta,” ujar Ridwan yang terpilih pada pelaksanaan Mubes ABPPTSI di Universitas Bosowa, Makassar.
Ridwan adalah alumni FEB Unhas bidang Akuntansi dan selama ini aktif berkontribusi pada pengembangan Yayasan Fajar Ujungpandang.
Dia menyebut Yayasan Fajar Ujungpandang telah lengkap mengelola lembaga pendidikan, mulai Pendidikan Usia Dini hingga perguruan tinggi. Dia menyatakan lembaga yang dipimpinnya ini bukan untuk profit.
“Lembaga yang didirikan oleh Yayasan Fajar Ujungpandang memberi manfaat kepada masyarakat dengan menghasilkan alumni yang betul-betul diterima ditengah masyarakat,” ucapnya.
Ada beberapa kegiatan kerjasama yang telah melibatkan Yayasan Pendidikan Fajar, di antaranya dengan Bank Mandiri dan IBK Nitro termasuk dengan perusahaan-perusahaan yang fokus pada pengembangan dan penyaluran CSR.
“Kami ada beberapa desa binaan, berbagai bidang atau sektor. Semisal, untuk usaha parwisiata kamipun sudah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Krreatif, Fungsi ini saya kira bisa dijalankan juga oleh perguruan tinggi atau yayasan lain yang masuk dalam jejaring kami,” sebut Ridwan.
“Saya kira ke depan, kami harus konsisten untuk menjadikan ABPPTSI sebagai wadah knowledge sharing bagi para pengurus Yayasan PTS. Lalu ikur serta mewujudkan penyelenggaraan PTS yang dinamis dan sustinable,” ucapnya.
Tentang Universitas Fajar
Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan amanah luhur dan kewajiban bagi setiap komponen pendukung negara untuk menjamin kepastian kelangsungan kehidupan bangsa yang lebih baik dan manusiawi.
Terciptanya keberadaban dalam pengelolaan sumber-sumber ciptaan Tuhan, mewujudkan keharmonisan dan keadilan, interaksi kehidupan nasional, bangsa dan negara, serta ikut mendukung lahirnya kualitas tatanan lokal, nasional, dan global yang sanggup memberi inspirasi untuk mencapai suatu kualitas keseimbangan tata-kehidupan dan lingkungan yang lebih baik.
Atas dasar amanah luhur tersebut, Yayasan Pendidikan Fajar Ujungpandang membangun perguruan tinggi. Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (STIKOM) Fajar, Akademi Pariwisata Fajar (APF), dan Akademi Akuntansi Fajar (AAF).
Sejalan dengan perkembangannya, 3 (tiga) perguruan tinggi milik Yayasan Pendidikan Fajar Ujungpandang ini pada tahun 2008 lalu, digabung menjadi satu dan kemudian berubah nama menjadi Universitas Fajar.
Hal tersebut ditandai dengan diterbitkannya SK Mendiknas No. 132/D/O/2008, tanggal 14 Juli 2008 dan Prof. DR. Halide, MA, diangkat sebagai Rektor pertama. Universitas Fajar saat ini memiliki 2 (dua) Fakultas, yakni Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial (FEIS) dan Fakultas Teknik.
Kedua Fakultas ini masih relatif baru mengingat pendiriannya pada Agustus 2008. Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial memiliki 5 (lima) Program Studi tingkat strata satu.
Program itu adalah Prodi Ilmu Komunikasi, Manajemen, Akuntansi, Ilmu Hubungan Internasional, dan Sastra Inggris, dan 3 (tiga) Program Studi D3, yakni Prodi Akuntansi, Ilmu Komunikasi (Kehumasan), dan Bina Wisata. Sementara Fakultas Teknik memiliki 5 (lima) Program Studi yakni Program Studi Teknik Arsitektur, Sipil, Mesin, Kimia dan Teknik Elektro.
Editor: K. Azis
