PE;AKITA.ID – Plt Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Wali Kota Makassar H. Mohammad Ramadhan Pomanto menjadi pembicara pada side event UN Climate Change Conference UK202 Glasgow, 4/11/2021.
Keduanya nampak saling melengkapi sebagai pembicara atas fasilitasi European Investment Bank (EIB) dan GIZ Felicity serta Kementerian Lingkungan, Konservasi Alam dan Keamanan Nuklir Federal Jerman.
Pada tema Persiapan dan Pembiayaan Infrastruktur Pembangunan Kota Rencah Karbon di Indonesia tersebut, selain keduanya, hadir pula Edvarnas Bumsteinas, Direktur di EIB, Martin Hansen, kepala perwakilan Lembaga pembangunan internasional Jerman GIZ di Jakarta serta Dr Rd. Siliwanti dari Bappenas.
Pertemuan dimulai Edvardas Bumstteinas dari EIB dan Martim Hansen (GIZO lalu dilanjutkan paparan Kebijakan dan Target Pembangunan Nasional rendah Karbon oleh Dr Rd Siliwanti.
Berkutnya, penjelasan persiapan program GIZ Felicity di Sulawesi Selatan dalam hal ini fasilitasi pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) Mamminasata yang dipaparkan Plt Gubernur dan Wali Kota Makassar dan BRT di Batam oleh Sekda Batam, Jefridin Hamid.
Kemudian, penjelasan pembangunan kota rendah karbon di Indonesia: upaya dan kerjasama di masa depan oleh Herman Amecke dari BMU Jerman lalu penjelasan peran dan kerjasama EIB dan Pemerintah Indonesia pada sektor transportasi kota oleh Edvards Bumsteinas, OIlga Piscenso dan Meryn Martens.
Terakhir adalah paparan Uni Eropa dan status kerjasama program di Indonesia pada pembangunan berkelanjutan sebelum diturup oleh Martin Hansen (GIZ).
Dukungan EIB dan GIZ
Acara yang merupakan bagian konferensi COP26 di Glasgow ini memberikan kesempatan kepada dua kota yaitu Makassar dan Batam untuk menyampaikan komitmen dan progress-nya. Khusus untuk Makassar melingkupi wilayah Mamminasata dan dipresentasikan oleh Plt Gubernur dan diperkuat oleh Wali Kota Makassar sebagai ‘kota utama’.
Menurut Edvardas Bumsteinas, inisiatif tersebut sebagai salah satu bentuk komitmen EIB untuk membantu dan mendorong peta jalan hijau, mendukung aprogam, menyepakati kriteria sesuai dengan semangat Paris Agreement.
“EIB dan mitra seperti Jerman membantu Indonesia dalam memerangi dampak perubahan iklim,” katanya.
“Dengan mendorong Felicity di Kota Makassar dan Kota Batam, untuk memanfaatkan peluang pembiayaan hijau,” katanya.
Pihaknya, menurut Edvardas, puas atas dukungan kebijakan dan partisipasi aktif Pemprov Sulsel, Kota Makassar dan Kota Batam dalam persiapan BRT. Felicity membantu fasilitasi pembangunan mobilitas kota dan mendapat dukungan dari GIZ Jerman sebagai bagian dalam skema program hijau.
“EIB adalah mitra kredibel dan berkomitmen dalam mendorong agenda kebijakan hijau serta telah membuat MoU dengan Bappenas untuk memperkuat resiliensi Indonesia,” katanya.
Sementara Martin Hansen menjelaskan dukungan GIZ dan beberapa donor aktif dalam mendukung Pemerintah Indonesia untuk program rendah karbon hingga pengelolaan sampah, dimana salah satunya adalah fasilitasi dengan EIB pada asistensi teknis dan penjajakan kerjasama pembiayaan.
Baginya, apa yang dilakukan di Makassar dan Batam juga dilakukan di beberapa negara seperti Meksiko dan Brazil. “Meliputi persiapan proyek, pengembangan kapasitas, kesiapan kelembagaan dan mengaitkannya dengan peluang pembiayaan,” jelas Hansen.
Paparan Plt Gubernur dan Wali Kota Makassar
Sementara itu, Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman memanfaatkan momentum di COP26 ini dengan efektif. Dia menandaskan bahwa pihaknya sejauh ini telah mendukung program pembangunan rendah karbon melalui penandangan MoU antara Pemprov dan Bappenas pada 12 Februari 2019.
“Ini adalah MoU pertama di Indonesia terkait pembangunan rendah karbon,” sebut Sudirman.
Demikian pula dengan beberapa pihak seperti Pemerintah Norwegia dan Denmark hingga Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulsel untuk memastikan pemastian pengarusutamaan pembangunan rendah karbon itu
“Kami juga telah mengintegrasikan ke dalam rencana anggaran sejak 2018, pada dokumen pembangunan jangka menengah dan mengalokasikan anggaran hingga 2024,” tambahnya.
“Pemerintah Sulsel telah mencapai target sebesar 95,7 persen dari target nasional hingga 2025 terkait energi terbarukan,” ungkapnya.
“Energi terbarukan meliputi dan tidak terbatas pada fasilitasi tenaga angin, mikrohidro, solar cell dan lain sebagainya. Pencapaian kita 22 persen dalam tahun 2021 dibanding target 23 persen nasional,” ucapnya.
Ada tiga fasilitas yang disebutkan yaitu pembangkit listrik tenaga angin di Sidrap yang berdaya 75 MW, pembangkit mikro hidro Bakaru Pinrang berkapasitas 400 MW serta pembangkit listrik tenaga angin di Jeneponto berdaya 72 MW.
Selain itu, disebutkan pula kondisi Sulawesi Selatan yang terdiri dari 300-an pulau dan perlu pasokan energi. Inisiatif lainnya adalah kerjasama dengan PLN untuk pengoperasian mobil listrik.
Diterangkan, kegiatan reduksi dan mitigasi berdasarkan kegiatan sudah mencapai 704 kegiatan, reduksi potensial dari gas emisi rumah kaca mencapai 1,135 juta ton/Co2eq serta intensitas emisi 7,05 ton CO2eq/juta rupiah.
Andi Sudirman juga bercerita tentang pembangunan rendah dan apresiasi yang diperoleh seperti sebagai Provinsi Terbaik dalam pelaporan pembangunan rendah karbon, pelibatan kabupaten/kota hingga pengarusutamaan pembangunan rendah karbon dalam dokumen perencanaan.
Terkait Felicity, Andi Sudirman melaporkan saat ini sedang ada penguatan kelembagaan untuk sistem BRT dan akan diusulkan ke Bappenas sampai Juni 2022.
“Kami juga membantu dalam penyelesaian dan penyediaan informasi terkait kota dan kabupaten terkait studi kelayakan dan fasilitasi penyiapan atau registrasi greenbook untuk disampaikan ke Bappenas,” tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Danny Pomanto membagikan informasi terkait situasi Kota Makassar kepada mitra pembangunan tersebut, di antaranya tentang kependudukan, luas kota Makassar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, hingga pendapatan perkapita.
Terkait upaya menjadi Makassar sebagai kota dengan status rendah karbon, Danny bercerita tentang telah adanya inisiatif mereduksi polusi dan menawarkan program hijau.
“Kami ada inisiatif mengurangi polusi dengan mendorong berjalannya transportasi massal dan penyediaan feeder bus,” sebutnya.
“Ini penting sebab jumlah kendaraan yang beroperasi mencapai 1,2 juta untuk motor dan 368 ribuan mobil. Inisiatif lain adalah pembangunan pedestrian terkoneksi sepanjang 29 km dan ditambah dengan penanaman pohon,” jelasnya.
“Berikutnya adalah mendorong adanya kegiatan Car Free Day dan Car Free Night pada 3 titik. yang keempat adalah dengan memulai dan menggunakan kendaraan elektrik, ada Tettere’ untuk program motor listrik, serta program minibus Commo,” paparnya.
“Untuk Green Program, dikembangkan koridor hijau telah ditanam 11 608 pohon, di antaranya jenis Madagaskar Almond,” ucapnya.
“Yang kedua adalah pembenahan Lorong, dimana sebanyak 7 520 lorong telah direstorasi sebagai inisiatif hijau, lalu ada pembangunan bank sampah yang mencapai 998 unit,” tambahnya.
Perwakilan BMU Jerman, Herman Amecke mengapresiasi paparan pembicara dari Indonesia dan menyebut hingga kini telah ada 50 program kerjasama antara Pemerintah Jerman dan Indonesia.
“Ada 5 program yang fokus pada perubahan iklim, Indonesia adalah negara penting dengan populasi yang besar dan kotanya sedang berkembang sehingga penting untuk meningkatkan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” katanya.
“Jerman akan menjadi kepala G7 dan untuk Indonesia memimpin G20, akan jadi pimpinan juga. Ini menjadi sinyal bagus untuk kerjasama yang baik,” ujarnya.
“Kami diyakinkan untuk kerja bersama, memberi dukungan langsung, memitigasi serta beradaptasi secara glonal. Mengisi gap investasi dan penyediaan sumberdaya serta kerangka kerja,” kuncinya.
Partisipasi Plt Gubernur Sulsel dan Wali Kota Makassar sekaitan dengan kehadiran para pemimpin dunia termasuk Presiden RI Joko Widodo yang menghadiri KTT yang membahas perubahan iklim, COP26, di Glasgow, Skotlandia, mulai 31 Oktober hingga 12 November.
Apa itu COP26? Sederhananya, COP26 adalah konferensi terkait iklim terbesar dan terpenting di planet ini sebagaimana dilansir dari situs web PBB. Seharusnya, tahun 2021 menjadi COP global ke-27. Namun karena pandemi Covid-19, pelaksanaan COP tertunda setahun. Oleh karenanya, tahun ini digelar COP ke-26 dan disebut sebagai COP26.
Penulis: K. Azis
