PELAKITA.ID – Proyek USAID SEA sampai jua di penghujung jalan. Proyek prestisius bantuan Pemerintah Amerika yang dikerjasamakan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) termasuk Kemendagri ini telah ditutup dengan resmi di Provinsi Papua Barat, (Senin, 21/12/2020).
Menurut Kadis Kelautan dan Perikanan Papua Barat, Jacobus Ayomi, proyek ini juga merupakan bentuk kemitraan erat dengan pemerintah daerah, para mitra pelaksana, pemangku kebijakan, dan masyarakat lokal.
“Untuk upaya konservasi keanekaragaman hayati laut dan penguatan sektor perikanan yang bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan nasional serta keberlanjutan penghidupan masyarakat pesisir,” jelas Kadis Jacobus.
Pada penutupan tersebut dihadiri pula Acting Director Kantor Lingkungan Hidup USAID Indonesia, Andrea Pavlick.
Pavlick memberikan sambutan dan penghargaan kepada para mitra dan Pemerintah Provinsi Papua Barat, khususnya DKP Provinsi Papua Barat yang telah mengupayakan pengarusutamaan proyek, memberikan akses dan menjalin kolaborasi selama pelaksanaan kegiatan proyek.
Dia menyampaikan apresiasi setingginya kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat, seluruh mitra pelaksana dan berbagai pemangku kepentingan bagi komitmen yang kuat sehingga terwujud kemitraan di Papua Barat bagi pengelolaan sumber daya laut dan perikanan secara berkelanjutan.
“Pemerintah AS melalui USAID merasa bangga melihat hasil kerja sama yang sangat baik ini bersama dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Tiga Kawasan Konservasi Perairan ini akan memberikan manfaat penghidupan bagi lebih dari 13,000 nelayan di 43 desa dari ketersediaan ikan yang lebih lestari serta peluang dari sektor ekowisata bahari,” papar Pavlick.
Menurutnya, meskipun USAID SEA akan berakhir, USAID tetap berkomitmen untuk bermitra dengan pemerintah Indonesia dalam perikanan berkelanjutan dan konservasi laut untuk melindungi lautan kita saat ini dan di masa depan.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat yang diwakili Sekda Nataniel Mandacan menyatakan bahwa Pemprov Papua Barat menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Amerika Serikat melalui USAID Indonesia yang telah melaksanakan USAID SEA selama lima tahun per 2016.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Proyek USAID SEA telah melakukan kerja sama yang bertujuan memperkuat tata kelola sumber daya perikanan dan kelautan, serta konservasi keanekaragaman hayati di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 715 Indonesia,” ucapnya.
“Selama masa proyek, USAID SEA menginisiasi berbagai program dalam hal pengelolaan Perikanan Berkelanjutan, Kawasan Konservasi Perairan, Rencana Tata Ruang Laut, serta Penegakan Hukum dalam pembentukan dan penguatan masyarakat pengawas atau Pokmaswas” jelas Sekda Nataniel Mandacan
Sekretaris Daerah menambahkan dalam kewenangan pengelolaan ruang laut tersebut, Proyek USAID SEA mendukung perencanaan, proses konsultasi publik, serta proses formalisasi hingga penetapan 3 Kawasan Konservasi Perairan (KKP).
“Cakupan mencapai 680,000 ha (KKP Teluk Berau dan Nusalasi Van Den Bosch di Fakfak serta KKP Teoenebekia Seribu Satu Sungai Sorong Selatan),” terangnya.
Para momen tersebut, Sekretaris Daerah Nataniel Mandacan resmi menutup pelaksanaan Proyek USAID SEA di Papua Barat.
Setelah itu kemudian melalui Dr. Nicolaus Uttung Tike, SE.,MM selaku Staf ahli Gubernur menerima soft copies 5000 dokumentasi dan publikasi hasil pelaksanaan USAID SEA di Papua Barat selama lima tahun.
Berhasil
Koordinator USAI SEA Papua Barat, Christovel Rotinsulu menjelaskan bahwa apa yang dilaksanakan selama lima tahun di Papua Barat juga berhasil menyelesaikan rencana tata ruang laut provinsi Papua Barat di tahun 2019, dengan luasan pemanfaatan 7,246,608 ha perairan provinsi.
“Kami ikut mendukung memfasilitasi ruang pemanfaatan laut ini. Bersama SEA, kami mendukung perencanaan, proses konsultasi publik, serta proses formalisasi hingga penetapan 3 (tiga) Kawasan Konservasi Perairan (KKP),” ujar Chris.
Menurut Chris, capaian tersebut mencakup area 680,000 ha (KKP Teluk Berau dan Nusalasi Van Den Bosch di Fakfak serta KKP Teoenebekia Seribu Satu Sungai Sorong Selatan).
Berdasarkan efektivitas pengukuran KKP, dua Kawasan yaitu Teluk Berau dan Teluk Nusa Lasi Van Den Bos telah mencapai level efektifitas 3 atau level hijau (nilai 100) yang menunjukkan level pengelolaan yang efektif.
“Selain itu, pada sektor perikanan berkelanjutan, Proyek SEA USAID juga telah mendukung penelitian, penilaian stok, merancang strategi pemanfaatan komoditas strategis yaitu ikan puri (teri) di Misool Selatan, Raja Ampat (dalam luasan ~76,000 ha), yang kedua ikan terbang di kawasan Fakfak (dalam luasan ~639,000 ha),” terangnya.
Dalam mendukung pengelolaan nelayan skala kecil, proyek USAID SEA telah mampu mendorong pencatatan perahu dan kapal nelayan skala kecil dengan 454 kepemilikan BPKP bagi nelayan pemilik kapal sehingga memudahkan pencatatan serta akses bantuan dari pemerintah.
Dari sisi penegakan hukum di laut serta kepatuhan masyarakat di kawasan perairan telah terbentuk 11 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang telah dibekali modul pengawasan masyarakat yang lengkap serta buku saku Pokmaswas.
Dalam melindungi perikanan adat yang mengacu pada perlindungan Masyrakat Hukum Adat, 36 Kawasan Perikanan Adat (KPA) seluas lebih dari 260,000 ha telah terbentuk di kawasan Raja Ampat khususnya di Teluk Mayalibit dan Selat Dampier.
KPA ini bahkan menetapkan 10 persen luasannya sebagai wilayah larang tangkap yang merupakan jejaring larang tangkap KPA terbesar di Indonesia.
“Pada tingkat masyarakat, Proyek USAID SEA mendampingi dan melatih 137 tokoh masyarakat yang dikenal dengan nama Pejuang Laut (11 persen perempuan),” imbuh Chris.
“Pelatihan tersebut telah menambah wawasan dan ketrampilan para Pejuang Laut dalam menyosialisasikan dan menjadi contoh langsung bagi pengelolaan kawasan pesisir dan perairan yang berkelanjutan dan praktik perikanan yang ramah lingkungan,” jelasnya.
“Tujuannya untuk mendorong perubahan perilaku yang berkontribusi pada kelestarian sumber daya laut dan perikanan di Provinsi Papua Barat,” tambah Chris yang juga jebolan Ilmu dan Teknologi Kelautan Universitas Sam Ratulangi Manado ini.
Proyek USAID SEA juga mendukung pembentukan forum untuk penguatan pengelolaan sumber daya laut, dan pelatihan bagi 207 peserta (22 persen perempuan) yang berasal dari pejabat pemerintah, nelayan maupun anggota masyarakat.
Capaian tiga provinsi
Selain Papua Barat, USAID SEA juga dilaksanakan di Maluku Utara dan Maluku.
Hingga saat ini, Proyek USAID SEA Project telah mendukung pembentukan dan pengesahan 14 (empat belas) Kawasan Konservasi Perairan (KKP) seluas hampir 1,6 juta hektar di Provinsi Maluku Utara, Maluku, dan Papua Barat.
Proyek lima tahun (2016-2021) dengan total dana lebih dari USD 31 juta ini merupakan dukungan Pemerintah Amerika melalui USAID kepada Pemerintah Indonesia dalam upaya penguatan tata kelola sumber daya Perikanan dan konservasi laut di tiga provinsi dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan 715 yang meliputi Provinsi Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat.
Acara penutupan proyek dikombinasikan dengan pameran hasil proyek dalam rupa foto, desain alat peraga dan permainan, serta buku-buku publikasi digelar di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat dan disiarkan secara virtual.
Gelaran tarian khas Papua yang bersemangat, energik serta disaksikan oleh KKP, USAID Indonesia, pemerintah daerah, wakil mitra, akademia serta penerima manfaat proyek muara pencapaian manis USAID SEA di bagian timur Indonesia.
Selamat!
Editor: K. Azis
