Arah dan kebijakan mendukung sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Marauke sesuai dengan visi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua yaitu 5 sukses, sukses makan ikan, sukses budidaya ikan, sukses tangkap ikan, sukses kelola ikan dan terakhir sukses siapkan ikan dalam mendukung ketahanan pangan di Indonesia. – Sekdin DKP Papua, Carlon Matuan.
PELAKITA.ID – Diskusi Publk Protet Perikanan di Kabupaten Marauke dalam Mendukung Ketahanan Pangan di Indonesia baru saja digelar oleh Pemda Merauke, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Papua dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atas dukungan Program ATSEA Fase 2, (28/10/2020).
Acara ini bertujuan untuk menggali informasi terkini mengenai kondisi perikanan di Kabupaten Merauke serta mengetahui peran dan bentuk kontribusi dari berbagai pihak dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan di Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia timur.
Program ATSEA Fase 2 merupakan kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan UNDP sebagai indonesia bentuk komitmen dalam mengenai isu lingkungan, sosial, dan ekonomi Lingkup LME (Large Marine Ecosystem).
Program ATSEA-2 merupakan kerjasama antara 4 negara yaitu Indonesia, Timor-Leste, PNG, dan Australia untuk secara bersama-sama mengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang tinggi di WPP 718 salah satunya di Arafura, dan Laut Timor (ATS) dengan intervesi didalam skema program 5 tahun sejak 2019-2023.
Ada enam narasumber yang hadir, yaitu Dr. Agus Prabowo Kepala Unit Lingkungan UNDP Indonesia, Mega Mansye Flora Nikijuluw, SH yang merupakan Ketua Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Papua.
Lalu ada Carlos Matuan, S.St. Pi, MM, sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Ruslan Ramli, SE., M.Si. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Marauke F. Suhono Suryo A.Pi, S.Sos, MH, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Marauke, dan Taufik Lastarissa CEO CV Bintang Fahri Internasional.
Tidak kurang 480 orang menghadiri webinar yang dipandu Yuli Nella Fonataba, News Anchor SCTV.
Potensi Kabupaten Merauke
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Marauke F. Suhono Suryo A.Pi, S.Sos, MH menyatakan bahwa Kabupaten Merauke memiliki luas wilayah mencapai 46.791,63 km2.
“Terletak di antara 137˚ – 141˚ Bujur Timur dan 50˚- 90˚ Lintang Selatan, Distrik Kimaam merupakan daerah terluas yaitu 14.357 km2. Sedangkan distrik Jagebob merupakan Distrik terkecil yaitu hanya 367 km2. Kabupaten yang terletak di bagian Selatan Provinsi Papua ini, memiliki panjang garis pantai 677,96 km dan panjang sungai 770 km serta memiliki rawa seluas 1.425.000 ha,” papar Suhono.
Suhono menambahkan bahwa batas wilayah Merauke di utara merupakan Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, bagian Timur Negara PNG bagian Selatan Laut Arafura dan bagian Barat Laut Arafura.
“Daerah ini adalah daerah Penangkapan WPP-RI 718 Laut Aru, Laut Arafura dan Laut Timor. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi (KSP) mencakup 3 KSP yaitu, KSP I sebagai Kawasan Sentra Produksi I meliputi Merauke, Naukenjerai, Okaba, Tubang, Malind, Ngguti, Kaptel, Kurik, Animha, Kimaam, Tabonji, Waan, dan Ilwayab, KSP II sebagai Kawasan Sentra Produksi II meliputi Semangga, Tanah Miring dan Jagebob, KSP III sebagai Kawasan Sentra Produksi III meliputi Sota, Elikobel, Ulilin dan Muting,” jelasnya.
Menurutnya, potensi lahan pengembangan Perikanan Budidaya seluas 727.941 Ha, yang terdiri dari lahan perikanan budidaya air tawar seluas 658.241 Ha, dan lahan perikanan budidaya air payau seluas 69.700 Ha.
“Potensi lahan yang telah dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya air tawar seluas 40,00 Ha. Komoditas unggulan lokal sebagi udang galah dan kepiting bakau, dan komoditas lokal yang bernilai tinggi sebagai udang galah (Macrobrachium Rosenbergii),” jelasnya.
“Lalu ada udang putih (Peneaeus indicus), dan untuk ikan hias ada Arwana (Schlerropages Jardinii), Udang hias sebagai Cherax Albertisii, Cherax quadricarinatus, Cherax zebra dan Bambit (Selanotoca multifasciata),” sebutnya lagi.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Carlos Matuan, S.St. Pi, MM. mengatakan pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini dinas kelautan dan perikanan di Provinsi Papua, memiliki arah dan kebijakan sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Merauke.
“Potensi kelautan dan perikanan provinsi papua terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota, luas hutan mangrove ± 1.049.172,69 Ha, potensi pengembangan rumput laut 15.500 Ha, potensi terumbu karang untuk pengembangan wisata bahari dengan ± 220 jenis terumbu karang,” paparnya.
“Keanekaragaman spesies ikan yang tinggi, serta jumlah nelayan 94.410 nelayan, jumlah pembudidaya 25.178 pembudidaya, jumlah pengolahan dan pemassar hasil perikanan 2.725 kelompok, dan potensi lahan budidaya mencapai 11,8 juta Ha,” sebut Carlos Matuan.
“WPP 717 memiliki luas 6.110 mil laut atau 11.000 km2 potensi mangrove pelagis tuna, tongkol, dan cakalang dan ikan demersal atau ikan karang,” tambahnya.
“WPP 178 memiliki 7.944 mil laut atau 14.300 km, potensi mangrove, ikan demersal (udang, kakap merah, kakap putih, bawal, pari, cucut dan juga ikan pelagis kecil lainnya teri, tongkol, kembung,” tambahnya.
Dia memaparkan pembangunan kelautan berbasis komoditas unggulan di sektor kelautan dan perikanan di lima wilayah adat Papua.
“Pertama wilayah adat Saireri merupakan kabupaten Biak Numfor, Supiori, kepulauan Yapen dan Warope dalam komoditas unggulan rumput laut, kepiting, udang, lobster, ikan demersal dan ikan pelagis,” sebutnya.
“Kedua wilayah adat Meepago merupakan kabupaten Nabire, Dogiyai, Deiylai, Panial, Timika dan Intan Jaya, dalam komuditas unggulan ikan mas, dan nila,” lanjutnya.
“Ketiga wilayah adat Mamta merupakan Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Sarmi, Mamberamo Raya dalam komoditas unggulan udang, lobster, teripang, ikan demersal, ikan pelagis, ikan mas, ikan nila, dan ikan bandeng,” tambahnya lagi.
Yang keempat, lanjut Carlos adalah wilayah adat La Pago. “Merupakan Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Tolkara, Yahukimo, Yalimo, Memberamo Tengah, Puncak Jaya, Puncak Penungan Bintang dan Yalimo dalam komuditas unggulan udang cherax, ikan mas, dan ikan nila,” sebutnya.
“Lalu, lima wilayah adat Ha-Anim merupakan (Kabupaten Marauke, Asmat, Boruven, Digoel dan Mappi dalam komuditas unggulan udang, kepiting, ikan demersal, dan ikan pelagis kecil,” paparnya.
Menurut Carlos, arah dan kebijakan mendukung sektor kelautan dan perikanan kabupaten Marauke sesuai dengan visi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua yaitu 5 sukses, sukses makan ikan, sukses budidaya ikan, sukses tangkap ikan, sukses kelola ikan dan terakhir sukses siapkan ikan dalam mendukung ketahanan pangan di Indonesia.
“Maka, ke depannya kita akan fokus untuk menyiapkan ketersedian stok ikan untuk protet perikan dalaam mendukung ketahanan pangan di indonesia yang akan mendatang,” kata Carlos Matuan.
“Kami telah melakuakan koordinasi, berkomunikasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten/Kota untuk mengembangkan potensi pelabuhan-pelabuhan di Provinsi Papua dan mencari tahu bagaiamana potensi produksi ikan pada pelabuhan tersebut dalam rangka menyambut Indonesia maju,” pungkasnya.
Tanggapan DPRD Papua
Mega Mansye Flora Nikijuluw, SH, ketua komisi II bidang ekonomi DPRD Papua menanggapi bahwa pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Papua telah melalui pokok-pokok pikiran dewan perwakilan rakyat Papua.
“Ini dalam rangka mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Papua, dalam tugas pokok DPR Provinsi,” katanya.
“Pertama, dalam bidang pengawasan untuk Mengawal dan memberikan dukungan terhadap program-program pengembangan kelautan dan perikanan, baik perikanan darat maupun perikanan laut serta pulau-pulau pesisir,” katanya,
“Kita datang dan melihat langsung program-program perikanan dan kelautan di daerah-daerah atau lokasi-lokasi dimana kegiatan tersebut dilakukan, melakukan evaluasi terhadap temuan-temuan yang didapat dan dilihat dilapangan,” jelas Mega.
“Kedua, dalam bidang legislasi untuk memberikan masukan berupa inisiastif ataupun mendukung pembuatan peraturan-peraturan daerah yang merupakan inisiatif eksekutif atau pemerintah baik Perda maupun Perdasus di bidang kelautan dan perikanan,” imbuhnya.
“Saat ini, komisi II DPR Provinsi bersama eksekutif dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan sedang mengawal pembuatan Perdasi rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tentang tata ruang laut di Provinsi Papua, mengevaluasi pelaksanaan peraturan-peraturan daerah baik perdasi maupun perdasus,” paparnya.
“Selanjutnya, membuat laporan efektivitas pelaksanaan peraturan-peraturan daerah tersebut kepada eksekutif untuk dilakukan perbaikan atau revisi,” lanjut Mega.
Dia menambahkan poin ketiga adalah dalam bidang penganggaran. “Bersama-sama eksekutif atau pemerintah membuat rencana penganggaran sesuai bidang dan tupoksi kami di bidang ekonomi, yang di dalamnya termasuk penganggaran pada bidang atau dinas kelautan dan perikanan,” jelasnya.
“Komposisi anggaran di bidang ekonomi sampai saat ini masih belum sesuai dengan kondisi atau keinginan semua bidang atau opd ekonomi yang menjadi mitra komisi II,” aku Mega Mansye Flora Nikijuluw.
Menurutnya, dukungan DPR Provinsi terhadap revisi UU Perikanan untuk tata kelola sektor perikanan berkelanjutan adalah dengan adanya revisi undang-undang perikanan yang tengah dikaji oleh Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) dan Dewan Perwakilan Rakyat direncanakan bakal membawa nelayan dan industri ikan Indonesia menjadi lebih mandiri dan memiliki sistem pengawasan yang lebih ketat.
“Komisi II DPRP sangat mendukung revisi UU Perikanan Untuk Tata Kelola Sektor Perikanan Berkelanjutan,” katanya.
“Alasannya, karena 10 materi penguatan dalam rangka merevisi sangat sejalan dengan apa yang sedang didorong oleh Komisi II DPRP yaitu mengembangkan nelayan orang asli Papua yang kuat, mandiri serta sejahtera,” tutup Mega.
Kontributor: Jawadin/peneliti DFW Indonesia
