PELAKITA.ID – Jika ada anggota DPR-RI atau elit partai yang getol dan detil bicara kelautan dan perikanan bisa jadi itu adalah Dr Herman Khaeron. Penilaian ini setelah mencermati paparannya sebagai pembicara BRC WebTalk Series bertema Quo Vadis Sumber Daya Maritim Indonesia Timur di Era COVID-19 11 Juli 2020.
Dia hadir bersama Gubernur Sulsel Prof. Dr. Ir. Nurdin Abdullah, M.Agr, yang diwakili Kadis DKP Sulsel, Ir Sulkaf S. Latief, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, Pakar Ilmu Kelautan dan Perikanan Unhas serta M. Zulficar Mochtar, S.T., M.Sc, Dirjen Perikanan Tangkap KKP.
Membawakan materi berjudul Transformasi Politik Kelautan Indonesia dan Reorientasi Ekonomi Maritim sebagai Alternatif di Era COVID-19, Dr Herman menyatakan bahwa transformasi ini penting setelah kita terlalu lama atau 32 tahun sebagai negara agraris.
“Sub-sistemnya kelautan dan perikanan, archipelago country, sejak awal semestinya konsentrasi ke maritim, kepada ke kelautan. Sumber daya alam kita tersimpan banyak di situ, bahkan sejak di orde lama,” ucapnya.
“Terdistorsi oleh fokus kita pada sektor agraris,” tegasnya seraya mengambil contoh negara seperti Norwegia yang kaya minyak dan gas tetapi keberlanjutan income negaranya ditopang oleh perikanan.
Dia menyatakan, sebagai konseptor di balik UU pangan dia berharap perikanan menggema di UU pangan, bagaimana diisi oleh sektor kelautan dan perikanan.
“Dengan memasukkan sistem kelautan dan perikanan dalam pangan nasional otomatis adalah penopang hak azasi manusia di bidang pangan,” ucapnya.
Dia juga menyinggung trend penggunaan anggaran di Kementerian yang mengurusi kelautan dan perikanan yang menurutnya sejak tahun 2012 telah dimaksimalkan namun dalam prosesnya terus mengalami penurunan. “Angkanya 13 trliun, meski dipangkas 10 triliun, hingga anggaran KP 4,6 triliun,” jelas politisi Demokrat ini.
Dia menyebut bahwa jika masalah kelautan dan perikanan terkait dengan aspek kultur maka ini meski dilepaskan. Dia pun bertanya, “Bagaimana bisa mengangkat kemampuan rakyat yang terbatas jika anggaran terbatas?” tanya ketua ikatan penyuluh perikanan Indonesia ini.
“Hasil identifikasi kami, akses terhadap modal susah, teknologi susah, pada pasar, di situ tempatnya mafioso. Akses terhadap BUMN, juga tidak bisa,” ucap legislator asal Jawa Barat ini.
Dia mengaitkan ini skala usaha perikanan yang masih skala kecil terutama di Indonesia timur. Menurutnya, BBM adalah kebutuhan nelayan, atas itulah pada tahun 2016 pihkanya merintis penyusunan UU pemberdayaan nelayan, petambak dan petani garam agar dapat melindungi nelayan dan kebutuhannya.
“Pada UU perlindungan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, kami mencoba bagaimana, dan apa yang harus dilepaskan pada persoaalan kultural itu, yaitu pada nelayan, pembudidaya dan petambak garam,” sebutnya.
“Ini bagaimana mereka bisa akses permodalan yang sederhana, mudah dan murah, ini penting. Bukan hanya itu, tetapi harus berbunga murah, akses terhadap pasar, terhadap teknologi pada kebutuhan pokok mereka, itu yang diinginkan,” katanya.
“Pada sisi lain, kami melihat ini yang penting pula, bahwa, kam ingin membangun korporasi atas dasar kemampuan rakyat. Membentuk kelembagaan untuk cocok mereka bergabung, tidak individualistik, mau berkolaborasi dan mampu melakukan ekspansi,” lanjutnya.
Dr Herman menyebut perlunya membentuk badan usaha nelayan termasuk pada instrumen lainnya pada lahirnya perlindungan, untuk pembiyaan nelayan sebab ini merupakan simpul problematika kulutral sejauh ini, tentang perlunya peningkatan kapastas.
Sebelum mengakhiri paparannya dia menekankan agar kelompok nelayan bisa bersinergi BUMN, perlu ada stimulus. “Ada Perindo, Perinus, perlu dikolaborasikan dengan nelayan, PT Garam dengan petani garam,” ucapnya.
Menurutnya, problem kultural akan tetap ada jika tidak ada akses model. Dengan kolaborasi, pasar akan memangkas mata rantai yang selama ini menjadi problem.
Kedua, menurut Herman, bagaimana membentuk kelompok based on business dan mengkolaborasikan dengan BUMN. Ada sinergi dan dapat resources yang cukup, para nelayan dan petambak ikan dapat benefit.
“Ketiga, kami akan mendorong investasi yang lebih modern tanpa mengganggu ideologi ekonomi kita yang berazaskan kegotongroyongan, dan azas korporasi, pada koperasi dan kemudian pada sisi lain saya akan endorse untuk melembagakan dengan Kementerian UMKM,’ ujarnya.
“Terakhir memasukkan rumpun pertanian, perikanan kelautan dalam usaha tani, budidaya, nelayan dan petani garam dalam rumpun perdagangan. Selama ini, mereka hanya pada industri pengolahan,” pungkasnya.
