Sejak menempuh pendidikan kebijakan kesehatan hingga studi doktoral di luar negeri, penulis melihat pola yang sama: kota-kota dengan tata kelola buruk akan memproduksi ketimpangan kesehatan, sebaliknya kota dengan kepemimpinan kuat mampu mengubah ruang hidup menjadi faktor protektif bagi warganya.
Oleh
Sukri Palutturi
Guru Besar Kebijakan dan Politik Kesehatan, Universitas Hasanuddin
PELAKITA.ID – Konsep Healthy Cities kerap dipahami secara sempit sebagai program kesehatan perkotaan.
Padahal, dari pengalaman akademik dan empirik yang penulis jalani lebih dari satu dekade, Healthy Cities sesungguhnya adalah paradigma pembangunan—cara berpikir tentang kota, kepemimpinan, dan keberpihakan negara terhadap kualitas hidup warganya.
Refleksi ini berangkat dari perjalanan panjang: dari ruang kuliah dan riset, ke ruang advokasi kebijakan, hingga ke lapangan pendampingan kabupaten/kota di Indonesia dan forum global.
Pengalaman tersebut menegaskan satu hal penting: kota sehat tidak lahir dari sektor kesehatan semata, tetapi dari tata kelola lintas sektor yang berani menjadikan kesehatan sebagai tujuan utama pembangunan.
Dari Ilmu ke Advokasi: Mengapa Akademisi Harus Turun Gunung
Ketertarikan pada Healthy Cities tumbuh dari kesadaran bahwa kesehatan bukan persoalan medis belaka.
Sejak menempuh pendidikan kebijakan kesehatan hingga studi doktoral di luar negeri, penulis melihat pola yang sama: kota-kota dengan tata kelola buruk akan memproduksi ketimpangan kesehatan, sebaliknya kota dengan kepemimpinan kuat mampu mengubah ruang hidup menjadi faktor protektif bagi warganya.
Disertasi doktoral penulis menjadi titik balik. Ada kesenjangan besar antara konsep global Healthy Cities dan realitas Indonesia yang ditandai urbanisasi cepat, fragmentasi birokrasi, dan lemahnya integrasi kesehatan dalam perencanaan pembangunan.
Dari situ disadari bahwa produksi pengetahuan tidak cukup. Ilmu harus diperjuangkan agar masuk ke kebijakan.
Transformasi peran pun terjadi: dari peneliti menjadi knowledge broker. Peran ini menuntut kemampuan menerjemahkan konsep akademik ke bahasa kebijakan, memediasi kepentingan lintas sektor, dan mengadvokasi pendekatan health in all policies sebagai prinsip pembangunan daerah.
Merumuskan Kebijakan Nasional: Ilmu Bertemu Politik
Keterlibatan dalam penyusunan naskah akademik dan perumusan kebijakan nasional Kabupaten/Kota Sehat memperlihatkan kompleksitas nyata tata kelola di Indonesia.
Healthy Cities bersinggungan dengan banyak kementerian—kesehatan, dalam negeri, perencanaan, pekerjaan umum, sosial, hingga lingkungan hidup.
Dari proses ini, ada tiga pelajaran krusial. Pertama, regulasi Kota Sehat harus berbasis pendekatan lintas sektor, bukan koordinasi administratif semata.
Kedua, Kota Sehat harus diposisikan sebagai strategi pembangunan, bukan program tambahan sektor kesehatan. Ketiga, kebijakan Kota Sehat harus dikaitkan dengan agenda nasional seperti SDGs, penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, dan ketahanan nasional.
Di sinilah tantangan utama muncul: fragmentasi perencanaan. Kesehatan sering diperlakukan sebagai “pengguna hasil pembangunan”, bukan sebagai pertimbangan sejak awal perencanaan tata ruang, transportasi, dan infrastruktur.
Tanpa integrasi indikator kesehatan dalam RPJMD dan dokumen perencanaan, Kota Sehat berisiko menjadi simbol tanpa dampak.
Implementasi di Lapangan: Antara Penghargaan dan Perubahan Nyata
Pengalaman mendampingi kabupaten/kota menunjukkan bahwa tantangan terbesar bukan pada regulasi, melainkan implementasi. Banyak daerah masih memandang Kota Sehat sebagai ajang kompetisi penghargaan, bukan instrumen transformasi kualitas hidup.
Dari berbagai proses verifikasi dan pendampingan, saya mencatat tiga masalah utama: orientasi administratif yang kuat, lemahnya koordinasi berbasis data, dan kapasitas forum Kota Sehat yang belum memadai dalam monitoring dan evaluasi.
Namun, penulis juga menyaksikan praktik baik—daerah yang mengintegrasikan Kota Sehat dalam RPJMD, melibatkan komunitas dan sektor swasta, serta mengembangkan inovasi berbasis budaya lokal.
Pengalaman ini menegaskan bahwa Kota Sehat harus diukur dari dampaknya, bukan kelengkapan dokumen. Perubahan kualitas hidup masyarakat—akses air bersih, ruang publik, sanitasi, transportasi aman—harus menjadi indikator utama keberhasilan.
Membangun Kapasitas dan Model Lokal
Salah satu kunci keberlanjutan Kota Sehat adalah sumber daya manusia.
Kota Sehat membutuhkan pemimpin yang memahami urban governance for health, perencana yang mampu mengintegrasikan indikator kesehatan dalam tata ruang, dan forum masyarakat yang mampu melakukan advokasi berbasis data.
Pengalaman lapangan juga mengajarkan bahwa model global Healthy Cities tidak bisa diterapkan secara copy-paste. Indonesia membutuhkan pendekatan berbasis kebutuhan lokal.
Konsep lorong sehat, pasar tradisional sehat, dan penguatan puskesmas kepulauan adalah contoh bagaimana inovasi lokal dapat memperkaya paradigma global.ntingnya Institusionalisasi
Refleksi panjang ini membawa pada satu kesimpulan: Healthy Cities tidak boleh bergantung pada figur. Ia harus dilembagakan. Tanpa institusionalisasi, gagasan akan berhenti pada momentum.
Pembentukan pusat kajian dan kelompok riset tematik menjadi upaya membangun arsitektur keilmuan yang berkelanjutan—mengintegrasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Di sinilah peran kampus menjadi strategis. Kampus tidak boleh menjadi menara gading; ia harus menjadi laboratorium sosial bagi pembangunan Kota Sehat.
Kota Sehat sebagai Gerakan Ilmiah, Moral, dan Strategis
Pada akhirnya, Healthy Cities bukan sekadar pendekatan teknokratis. Ia adalah gerakan ilmiah yang berbasis bukti, gerakan moral yang memperjuangkan martabat manusia, dan gerakan strategis dalam kerangka ketahanan nasional.
Kota yang tidak sehat akan melahirkan ketimpangan, konflik sosial, dan beban ekonomi akibat penyakit. Sebaliknya, kota yang sehat memperkuat stabilitas sosial, produktivitas, dan daya saing bangsa.
Dalam perspektif ini, Kota Sehat adalah investasi jangka panjang pembangunan Indonesia.
Warisan terpenting dari perjalanan ini bukanlah jabatan atau publikasi, melainkan ekosistem: ekosistem kebijakan, keilmuan, dan partisipasi sosial yang memastikan bahwa Kota Sehat terus hidup melampaui satu generasi kepemimpinan.
Selama kota masih menjadi ruang hidup manusia, perjuangan mewujudkan kabupaten dan kota yang sehat akan selalu relevan—sebagai titik temu antara ilmu, kebijakan, dan kehidupan nyata masyarakat.