PELAKITA.ID – Peserta Kuliah Kerja Nyata KKN Universitas Hasanuddin Gelombang 112 di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar sosialisasi pentingnya pendidikan politik bagi anak usia sekolah di SMA Kartika XX-1 Makassar, Jumat, 2/8/2024.
Aldy Yusa Rasyid Ali yang merupakan ketua tim KKN menyatakan alasan pemilihan anak-anak usia sekolah sebab merekalah yang akan mulai memberikan hak pilih mereka tahun ini.
“Kami sengaja memilih tema Tolak Money PolitiC: Membangun Kesadaran Pemilih Cerdas ini karena relevan dengan kebutuhan kita, menyukseskan pemilu atau pemilukada yang jauh dari kesan praktik money politic,” sebut Adly didampingi sekretarisnya, Zylkha Al Ammarikh.
“Usia mereka ada sekitar 17 tahun, dan sebagian besar sudah ikut Pileg dan saat ini bersiap untuk menjadi pemilih di Pemilukada 2024,” katanya kepada Pelakita.ID saat ditemui di aula pertemuan Kartika XX-I.
Aldy juga menyebut dosen pengampu KKN Unhas di DPRD Sulsel adalah Dr Andi Syahwiah A. Sapidin, S.H, M.H.
“jadi namanya KKN Unhas – DPRD Sulsel Gelombang 112 Goes to School,” imbuhnya.
Aldy dan sejumlah mahasiswa mendapat penempatan di Komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang mengurus bidang keuangan,aset dan pendapatan daerah.
Aldy yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Unhas dan juga alumni SMA Kartika XX-I ini menyebut mahasiswa yang bergabung dalam gelombang 112 di DPRD Sulsel ini terdiri dari mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Fakultas Hukum.
Kepalda Sekolah Kartika XX-I, Drs Deppasau, S.H, M.H menyampaikan terima kasih atas dipilihnya sekolahnya yang menurutnya membutuhkan penjelasan, motivasi dan kerjasama untuk ikut menjadi bagian dalam pelaksanaan pemilu termasuk Pilkada, terutama di Kota Makassar.
“Terima kasih kepada mahasiswa KKN Gelombang 112 yang telah memilih SMA Kartika XX-I. Tema Tolak Politik Uang, pendidikan politik untuk pemilih cerdas ini sangat penting,” kata Deppasau.
“Saya sampaikan ke anak-anakku sekalian untuk tetap ikhlas menjalani kegiatan sekolah, termasuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini karena penting sebagai bekal ke depan,” katanya di depan seratusan peserta.
Narasumber dalam sosialisasi ini adalah Tenaga Ahli Komisi C DPRD Sulawesi Selatan, Kamarudidn Azis yang juga ketua Cluster Ekonomi Kreatif Selat Makassar, IKA Unhas Wilayah Sulawesi Selatan.
Judul paparannya adalah Memberantas Money Politic: Meningkatkan Kesadaran Politik Pemilih Cerdas.
“Pengalaman Pileg lalu menunjukkan banyak politisi yang lolos karena kekuatan uang, karena buccu’ uang, karena dijanji diberi suara dan ada imbalan uang. Ini yang perlu dipahami bahwa hal tersebut melanggar peraturan dan dapat diproses hukum,” kata dia.
“Mengapa Perlu Memberantas Money Politic? sebab dapat merusak sistem politik dan demokrasii kita, adik-adik mau dipimpin yang tidak punya kompetensi dan tidak berintegritas?” tanyanya.
Kata dia, money politic menyebabkan ketidakadilan politik, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan.
“Politik uang juga dapat menyebabkan kekacauan dan pemimpin yang dipilih tidak mewakili kepentingan publik secara baik,” terang alumni Ilmu dan Teknologi Kelautan Unhas itu.
” Praktik tersebut memunculkan para pemimpin yang hanya peduli kepentingan pribadi dan golongan, bukan masyarakat yang memilihnya. Adik-adik mau jadi politisi yang cerdas, kompeten, sekolah tinggi, tapi kalah oleh mereka yang kuat modal uangnya, meski sekolahnya hanya sampai SMA?” tanyanya kepada peserta.
Selain menjelaskan defenisi Monye Politic, dia juga menyampaikan dampak buruk money politik pada aktornya, pada warga.
”Politikus merasa berkewajiban mencari keuntungan dari jabatannya, salah satunya mengembalikan modal yang keluar sepanjang masa kampanye. Jadi kalau sudahmaki napilih, karena kita dibayar, jangan harap dia akan dengar atau ikut pada kita,” tambahnya.
Kategori politik uang menurutnya, bisa melalui sarana kampanye.
” Caranya dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker dan kaos. Setelah selesai acarapun, para pendukung diberi pengganti uang transpor dengan harga yang beragam,” jelasnya.
”Lalu dalam Pemilu ada distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu,” imbuhnya.
”Ada juga bantuan langsung. Yaitu pemberian dari calon tertentu untuk komunitas atau kelompok tertentu. Caranya, dengan mengirimkan proposal tertentu dengan menyebutkan jenis bantuan dan besaran yang diminta, jika proposal tersebut dikabulkan maka secara otomatis calon pemilih harus siap memberikan suaranya,” terangnya.
Acara berlangsung hingga pukul 11.30 Wita, dan disambut antusias peserta yang umumnya terdiri dari anak kelas III. Ada yang bertanya tentang langkah-langkah antisipasi politik uang, cara mendeteksi, dan strategi pencegahannya.
Kamarudidn menyampaikan sejumlah ide untuk menangkalnya.
”What to do? Bisa dengan peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Politik Membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang adalah langkah awal yang penting,” ujarnya.
”Lalu bisa pula membentuk opini publik yang kritis Kurikulum ataua jadi materi pendidikan. Adik-adik ini bisa memulai dari media sosial, atau bisa mengajak OSIS hingga organisasi Pramuka di sekolah untuk peduli dan mengkampanyekan anti money politik,” lanjutnya.
”Komunitas, organisasi masyarakat sipil bisa mendorong pendidikan politik yang efektif akan membantu menggali informasi dan memahami pentingnya memilih pemimpin yang jujur dan berintegritas,” tutupnya.
Redaksi
