PELAKITA.ID – Pemilih perempuan berjumlah 50 persen dari total keseluruhan pemilih. Oleh karenanya perempuan mempunyai peran penting di Indonesia.
Di masa kampanye perempuan menjadi incaran para kandidat jumlahnya yang mencapai separuh dari seluruh pemilih.
Meski demikian, perempuan perlu memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjadi pemilih cerdas, yaitu yang memilih bukan atas permainan politik uang yang dilakukan kandidat bahwa program kerja kandidat tersebut menjawab kebutuhan perempuan.
Di antaranya dalam memperoleh layanan publik yang sama dan setara serta memastikan rekam jejak seorang kandidat. Memilih kandidat koruptor atau pelaku kekerasan akan berbahaya karena bisa kembali melakukan hal serupa.
Saya Perempuan Anti Korupsi atau SPAK Indonesia telah melakukan kampanye pada masa kampanye menjelang Pemilu.
Kini, setelah Pemilu berakhir berikutnya adalah mengajak perempuan tetap mengawal para kandidat terpilih memastikan mereka berkomitmen memahami dan membela kebutuhan perempuan. Dibutuhkan suatu kesempatan yang mempertemukan kandidat terpilih dengan para perempuan.
Menurut Maria Kresentia dari SPAK Indonesia, perempuan harus miliki pengetahuan yang cukup untuk menjadi pemilih cerdas.
“Perempuan juga perlu memastikan rekam jejak seorang kandidat. Memilih kandidat dengan masa lalu sebagai koruptor atau pelaku kekerasan akan berbahaya. Berbahaya karena perilaku negatif dapat berulang,” kata dia.
Ditambahkan, SPAK Indonesia telah melakukan kampanye “Suara Perempuan Berharga” sepanjang masa kampanye menjelang Pemilu 2024.
“Tujuannya demi memberikan bekal bagi pemilih setelah Pemilu berakhir,” imbuh Maria.
“Pemenang telah terpilih, maka perlu mengajak perempuan tetap mengawal para kandidat terpilih memastikan mereka berkomitmen memahami dan membela kebutuhan perempuan Karena itu dibutuhkan suatu kesempatan yang mempertemukan kandidat terpilih perempuan,” jelasnya.
Hasil Diskusi
Didukung oleh International Foundation for Electoral Systems (IFES) melalui South East Asian Network for Transparent and Accountable Indonesia SEANTAG serta SPAK Indonesia, telah dilaksanakan diskusi yang menghadirkan pegiat masalah perempuan.
Mereka berasal dari berbagai organisasi masyarakat setempat dengan tema Layanan Pendidikan dan Kesehatan Setara Bagi Perempuan.
Acara berlangsung di Cafe PlazGozz Jalan Pettarani Makassar, Selasa, 23 April 2024 Pukul : 14.00 hingga 16.30 Wita
Forum diskusi menghadirkan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terpilih Andi Muh Irfan A.B dan drg Andi RahmatikaDewi Y dan anggota DPRD Makassar Hj. Umiyati, S.Kom.
Turut hadir sejumlah pegiat masalah perempuan, pendidik, pengamat pendidikan, LSM perempuan.
Setelah pembukaan oleh MC, lalu dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, serta penjelasan umum tentang tujuan, alur dan peserta diskusi oleh Husmirah Husain yang juga bertindak moderator.
Politisi Partai Nasdem Andi Rahmatika ‘Cicu’ Dewi menyebut tidak ada alasan bagi negara untuk tidak memberi atensi kelompok perempuan miskin apalagi jika ada anak atau perempuan yang putus sekolah.
“Anggota DPRD yang punya konstituen, terutama perempuan miskin harus diperjuangkan agar dapat kemudahan akses pada pendidikan dan kesehatan,” ujar anggota DPRD Sulsel ini.
Sementara anggota DPRD Sulsel lainnya, Muh Irfan AB mengaku telah ikut memberi atensi pada pentingnya perlindungan kelompok rentan seperti perempuan yang menjadi korban perdagangan orang.
“Kami telah ikut aktif mendorong supaya Tindak Pidana Perdagangan Orang mendapat perhatian dan bahkan telah di-Perdakan, tapi ini pun harus punya aturan turunan agar fasilitasi dan programnya bisa terus berjalan,” ucapnya.
Keduanya yang memang disebut lolos ke periode berikutnya di DPRD Sulsel ini mengaku bertekad untuk memberi perhatian pada pembukaan atau kemudahan akses bagi kelompok perempuan pada aspek kesehatan dan pendidikan.
Mereka bahkan menegaskan perlu kebijakan spesifik untuk perlindungan kesehatan reproduksi perempuan.
“Ini penting supaya bisa mengurangi angka kematian ibu dan anak,” kata Andi Rahmatika Dewi.
Disampaikan pula oleh mereka sejumlah solusi yang mesti diberikan seperti pendidikan politik, penyediaan wahana informasi bagi rumah tangga, perempuan rentan serta pendidikan lingkungan.
Acara tersebut dihadiri puluhan aktivis perempuan termasuk perwakilan SPAK Sulawesi Selatan Husaimah Husain.
Husaimah, atau akrab disapa Ema dari SPAK Sulawesi Selatan ini menilai diskusi ini telah menghasilkan catatan-catatan penting.
“Catatan terkait respon wakil rakyat terhadap kebutuhan perempuan dalam hal layanan pendidikan dan kesehatan yang perlu terus dikawal realisasinya,” kata Ema.
Dia menyebut tujuan kegiatan ini untuk membangun keterbukaan komunikasi antara wakil rakyat terpilih dengan konstituennya telah dicapai.
“Tujuan lainnya seperti memastikan komitmen wakil rakyat terpilih untuk membela kepentingan perempuan dan menolak segala perbuatan korupsi di mana perempuan menjadi korban paling terdampak juga telah direspon oleh anggota DPRD,” tambahnya.
“Termasuk komitmen mereka untuk mengajak kelompok aktivis perempuan agar bersama mendorong perempuan berani bersuara untuk membuat dampak bagi perempuan sendiri serta masyarakat pada umumnya,” ucap Ema.
Editor: Denun