Nashrurrahman Abdul Djalil,mahasiswa Doktoral Ilmu Ekonomi Unhas menuliskan pandangannya atas situasi jalan di Kota Makassar. Seperti apa? Simak berikut ini.
PELAKITA.ID – Pembangunan daerah haruslah didasarkan pada target dan tujuan tertentu yang hendak dicapai, maka dari itu kebijakan yang dibuat dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah harus memiliki arah yang jelas.
Arah kebijakan pembangunan disusun berdasarkan analisis kebutuhan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat, kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya.
Arah kebijakan pembangunan ini selanjutnya menjadi pedoman perencanaan bagi seluruh stakeholder pembangunan di daerah.
Infrastruktur dasar seperti sarana jalan, jembatan, pelabuhan dan telekomunikasi memegang peranan penting bagi kelancaran distribusi barang dan jasa.
Di samping itu, ketersediaan sarana tersebut berfungsi sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Pada umumnya infrastruktur transportasi mengemban fungsi pelayanan publik dan sebagai industri jasa.
Sistem jaringan jalan dan jaringan transportasi laut/sungai mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap pola perkembangan dan pertumbuhan suatu wilayah, tumpuan pergerakan regional dilayani oleh jaringan transportasi yang tersedia.
Oleh karena peningkatan ekonomi dan pengembangan suatu wilayah kabupaten/kota sangat berkaitan dengan peran sektor transportasi darat dalam hal ini prasarana jaringan transportasi, maka pada prinsipnya diperlukan suatu pelayanan transportasi yang efektif dan efesien dalam mendukung aktivitas dan mobilitas masyarakat pada suatu kawasan, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap pencapaian pertumbuhan dan pemerataan secara sosial ekonomi.
Data kondisi jalan di Provinsi Sulawesi Selatan mengindikasikan bahwa kondisi jalan provinsi kinerjanya masih rendah, sehingga belum optimal untuk mendukung aksesibilitas dan mobilitas masyarakat.
Untuk itu perlu dilakukan peningkatan kinerja dengan melakukan pembangunan dan perbaikan konstruksi pada ruas-ruas yang cukup parah tingkat kerusakannya, sehingga pelayanan transportasi dapat meningkat dan tentunya akan berimplikasi pada peningkatan produktivitas masyarakat sekitar. Peningkatan kinerja tersebut harus dilakukan dalam kerangka pembangunan yang berbasis keterpaduan, sinergistik, dan berkelanjutan.
Untuk mewujudkan pembangunan jalan yang terpadu, sinergi dan berkelanjutan tersebut, maka skenario pembangunan jalan harus didasarkan pada skenario pembangunan daerah secara makro dan kebijakan penataan ruang, serta didukung oleh SDM yang berkualitas dan kelembagaan yang efektif.
Dalam kerangka manajemen strategis, aspek-aspek penting tersebut diformulasi dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan.
Begitu pula untuk mengakselerasi pencapaian kondisi kemantapan Jalan di Provinsi Sulawesi Selatan dan mendukung kawasan strategis yang ada aaka diperlukan penguatan konektifitas nasional dan regional melalui pembangunan infrastruktur jalan dalam rangka mendorong revitalisasi centre of excellence guna memantapkan perekonomian nasional.
Khusus untuk jalan-jalan provinsi (kolektor) sebagai pendukung konektifitas regional yang merupakan kewenangan OPD Binamarga dan Bina Konstruksi diperlukan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas jalan provinsi melalui program peningkatan kapasitas dan pemeliharaan jalan.
Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) sangat berkaitan erat dengan renstra Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi dengan Kabupataten Kota, karena penanganan jalan berdasarkan kewenangan dan sangat berdampak pada kondisi jalan secara keseluruhan di Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam mencapai kondisi kinerja kemantapan jalan provinsi yang diharapkan, maka perlu pembangunan/peningkatan kapasitas jalan dan jembatan provinsi dan pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi.
Penyusunan rencana harus berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023.
Dengan pertimbangan dan analisis data yang tepat maka kebijakan pembangunan daerah lebih efektif dan berdampak positif pada pembangunan daerah dan masyarakat.
Namun, setiap kebijakan pasti akan memiliki pro dan kontra. Di satu sisi pemerintah telah membuat perencanaan dengan menggunakan analisis data serta mempertimbangkan banyak hal, namun di sisi lain, banyak juga masyarakat yang mengeluhkan sebagian dari kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah.
Sebagai contoh pada penelitian yang dilakukan Hilmi (2021) tentang persepsi masyarakat terhadap pembangunan jalan tol layang A.P Pettarani kecamatan Panakkukang Kota Makassar.
Peneliti telah menemukan bahwa pembangunan tersebut berpengaruh terhadap kesejukan lingkungan sekitar utamanya masyarakat yang dekat dengan lokasi pembangunan jalan tol layang A.P Pettarani tersebut.
Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan polusi suara dan udara yang semakin banyak yang merupakan dampak dari pembangunan jalan tol layang tersebut. Manakala penelitian lain yang dilakukan Mizni Zaharanil Hilmi (2021).
Mizni menyebutkan bahwa adanya perubahan pada kondisi lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat antara lain perubahan pada pola interaksi masyarakat karena hilangnya penyeberangan jalan yang dapat memudahkan masyarakat untuk berpindah dari trotoar jalan ke seberang trotoar jalan lainnya.
Demikian pula karena kondisi jalan yang berdebu, cuaca yang semakin panas,banjir yang semakin tinggi pada saat pembangunan Jalan Tol Layang A.P Pettarani selesai dibangun dan kemacetan panjang di Jalan A.P Pettarani.
Setelah pembangunan selesai masyarakat merasa terganggu dengan suara bising karena karena adanya pantulan suara dari beton Jalan Tol Layang A.P Pettarani.
Masalah dan keluhan seperti yang dipaparkan sebelumnya akan semakin berkembang jika tidak disikapi dengan baik oleh pihak pemerintah.
Namun, masalah dan keluhan keluhan tersebut akan hilang dengan sendirinya jika masyarakat telah merasakan manfaat dari pembangunan jalan Tol Layang tersebut, baik itu manfaat yang bisa dirasakan jangka pendek atau bahkan manfaat jangka panjangnya kelak.
Pembangunan Infrastruktur jalan raya yang dilakukan oleh pemerintah Sulawesi Selatan adalah berdasarkan pada perencanaan yang matang dan berjenjang, maka sangat diharapkan bisa bermanfaat secara menyeluruh bagi seluruh masyarakat.
Jangan sampai pengadaan sarana dan prasarana dengan anggaran negara yang sangat besar, namun hanya bisa dinikmati dan dirasakan manfaatnya bagi sebagian kecil dari komponen masyarakat.
Pembangunan adalah hal penting yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, namun tidak boleh juga mengabaikan aspek kesetaraan dalam akses dan pemanfaatan pembangunan tersebut.
Hal yang paling dikhawatirkan adalah meningkatnya pembangunan infrastruktur namun dalam masa yang sama kesenjangan juga semakin meningkat, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.
Keberpihakan pemerintah dalam pembangunan sangat penting, keberpihakan pada kepentingan masyarakat umum dan kurang mampu akan banyak menyelesaikan masalah dalam masyarakat bahkan masalah bangsa dan negara kita.
Editor: K. Azis
