Kepala Bappeda Sulawesi Tenggara, J. Robert Maturbongs saat membuka rapat koordinasi pemberdayaan masyarakat Bajo (dok: istimewa)
PELAKITA.ID – Kepala Bappeda Sulawesi Tenggara, J. Robert Maturbongs menegaskan, salah satu dokumen yang disiapkan dalam mengantisipasi implikasi pembangunan jalan Kendari – Toronipa adalah Rencana Aksi Daerah terkait pemberdayaan masyarakat Bajo.
Hal tersebut disampaikan Robert saat membuka pertemuan koordinasi Rapat Penyusunan RAD Pemberdayaan Masyarakat Bajo di Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Claro Kendari, 12/11/2021.
Menurut Robert, dengan adanya pembukaan akses pembangunan jalan dari Kota Kendari ke Toronipa di Konawe sejauh 11 kilometer akan meningkatan intensitas pengerjaan proyek, aktivitas sosial dan ekonomi di kawasan itu.
Kawasan dimaksud adalah Kawasan Wisata Toronipa yang akan ditingkatkan daya gunanya sebagai lokasi MICE Sultra atau Meeting, Incentive, Convention dan Exhibition, magnet pembangunan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata.
“Berdampak pada aktivitas sosial ekonomi komunitas Bajo yang menjadi fokus dalam pemberdayaan masyarakat. Sementara, komitmen pusat, bahwa pada masyarakat adat, di seluruh daerah di Indonesia perlu mendapat perhatian, melalui peningkatan kapasitas dan kesejahteraan,” katanya.
Karena pertimbangan tersebut, menurut Robert, maka perlu dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah demi mengantisipasi dampak pembangunan dan menawarkan strategi pemberdayaan masyarakat.
“RAD ini merupakan dokumen pendukung yang disiapkan oleh Pemprov dan mesti mendapat dukungan kabupaten-kota terkait dalam hal ini Pemerintah Konawe, disertai dukungan stakeholder, donatur dan dan investor,” katanya.
Pertemuan koordinasi RAD dihadiri perwakilan LSM, unit OPD terkait, perguruan tinggi dan konsultan pendampingan pemberdayaan masyarakat Bajo dari Bina Swadaya.
“Meskipun saat ini RAD masih dalam proses penyusunan tetapi PT SMI dengan misi utama berkontribusi dalam peningkatan pelayanan publik, PT SMI juga fokus pada pada peningkatan kualitas lingkungan,” tambahnya. Dokumen tersebut akan diserahkan kepada PT SMI sebagai gambaran komitmen Pemerintah Provinsi dan stakeholder yang ada.
“Harapan kita, kita dapat mendengarkan beberapa hal yang akan disampaikan oleh perwakilan PT SMI dan diintegrasikan dengan RAD yang disusun. Juga masukan Dinas Sosial terkait keberadaan masyarakat Bajo di Soropia,” jelasnya.
Hal serupa juga akan dikontribusikan oleh Dinas lain seperti PU dan Bina Marga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, DKP, Dinas Keseharan hingga Universitas Halu Oleo.
“Membutuhkan masukan ke arah kebijakan dan sesuai kewenangan masing-masing dan akan dipandu dalam berbagai diskusi, dan akan diintegrasikan dengan RAD kita,” tambahnya.
Robert juga menyampaikan masuknya kampus diharapkan akan memberi masukan rinci mengenai sisi akademik. “Dalam proses analisis, sesuai kaidah ilmiah, dalam menghasilkan rekomendasi dan kebijakan sehingga intervensi akan tepat sasaran.
“Kami berharap dalam diskusi ini ada semacam rumusan untuk penyusunan rencana. Kita berharap minggu kedua Desember 2021 dokumen ini sudah selesai dan akan dibahas dalam pertemuan seperti ini sebelum ditetapkan untuk dijadikan dokumen upaya pemberdayaan masyarakat Bajo,” harapnya.
“Ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi kita, RAD ini akan menjadi pertama di indoensia, dan akan menjadi pelajaran berharga bagi yang lain dan disebarluaskan,” pungkasnya.
Pada pertemuan tersebut hadir perwakilan Dinas Sosial Provinsi Sultra, Pak Kamaruddin dan konsultan pemberdayaan program Desa Bakti untuk Negeri DBUN III PT SMI dari Bina Swadaya Konsultan yang mempresentasikan hasil penjajakan tiga desa yaitu Mekar, Bajo Indah dan Leppe.
Pemaparan hasil observasi dan wawancara anggota tim pemberdayaan masyarakat PT SMI – Bina Swadaya (dok: istimewa)
Hadir pula mana manejer lapangan Bina Swadaya Eko Aprianto untuk program DBUN III. Paparan Bina Swadaya disampaikan oleh tenaga ahli terumbu karang dan mangrove, Kamaruddin Azis.
Disampaikan hasil observasi dan FGD dengan komunitas di tiga desa yang dilaksanakan pada minggu kedua Oktober 2021. Disinggung pula kondisi ekosistem pesisir dan laut yang banyak mengalami kerusakan karena sedimentasi, dimensi sosial dan ekonomi masyarakat Bajo dan kaitannya dengan pemanfaatan sumberdaya terumbu karang dan mangrove.
Informasi yang juga disampaikan adalah rekomendasi program seperti upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, innovative financing, penguatan kelompok dan pengembangan usah ekonomi produktif berbasis sumberdaya lingkungan tersedia.
Tanggapan dari peserta datang dari perwakilan Dinas Kesehatan, Ibu Sija yang menyebut isu sanitasi perlu mendapat perhatian di Kampung Bajo.
“Capaian adopsi penggunaan jamban di desa tersebut berada di bawah 25 persen,” katanya sembari menyebut kalau pihaknya mempunyai data by name by address yang harusnya menjadi perhatian bersama.
Kemudian, Kepala Dinas PU dan Bina Marga Sultra terkait perlunya membangun Komunitas Bajo dengan menata perkampungan dan kemudahan akses ke sarana prasarana.
Tanggapan menarik disampaikan ketua Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Dia mengapresiasi PT SMI yang telah memberikan perhatian pada pemberdayaan masyarakat Bajo. “Hal yang luar biasa dan cukup menarik,” ucapnya.
Terkait tanggapan tersebut, Kamaruddin Azis menyebut bahwa pendekatan program semestinya mengintervensi hulu-hilir ekonomi masyarakat Bajo, pengelolaan sumberdaya ikan harus dibarengi perbaikan kerjasama dan nilai sosial.
“Pertemuan koordinasi ini untuk mendorong integrasi program pemberdayaan di Kampung Bajo, merupakan bentuk dukungan Pemprov Sultra yang luar biasa dan harusnya bisa melahirkan ide-ide, adanya jaringan dan dukungan untuk inisiatif tersebut,” kuncinya. (*)
