Bupati Luwu Timur di tangah peserta FGD daring dan luring bertema Mengelola Sumberdaya Mangrove dan Terumbu Karang Malili (dok: istimewa)
PELAKITA.ID – PT Vale Indonesia Tbk bersama Komunitas Merah Putih (MP) Parasulu dan Pemda Luwu Timur menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema Pesisir dan Laut Terjaga, Masyarakat Tangguh dan Berdaya, subtema Mengelola Potensi Sumberdaya Mangrove dan Terumbu Karang Malili Secara Mandiri dan Berkelanjutan.
FGD ini merupakan upaya untuk mendayagunakan potensi sumberdaya pesisir dan laut Malili dan Luwu Timur secara umum agar dapat dikelola dengan efektif, mandiri dan berkelanjutan dengan memperhatikan realitas dan isu yang ada termasuk tantangan ke depan.
Menurut kerangka acuan kegiatan yang dibagikan, ada tiga tujuan FGD ini.
Pertama, untuk meningkatkan pemahaman peserta terhadap urgensi mengelola, memanfaatkan dan melestarikan kawasan pesisir laut Malil sesuai pedoman dan ketentuan Pemerintah yang berlaku dalam menjamin keberlangsungan hidup masyarakat dan ekosistem.
Yang kedua, diharapkan agar dapat meningkatkan pemahaman terhadap pentingnya kesepahaman dan kolaborasi para pihak terhadap pengelolaan dan pelestarian kawasan pesisir dan laut.
Ketiga, melahirkan rekomendasi bersama dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan kawasan pesisir dan laut melalui pola kemitraan para pihak.
FGD diisi pemaparan Selayang Pandang Kondisi Pesisir dan Panorama Bawah Laut Malili dengan foto, video dan data yang disampaikan oleh Andi Madras Ambasong dari MORI Diving Club Malili.
Madras berbagi pandangan tentang gambaran dinamika hulu-hilir isu pesisir dan laut di Malili. Dia juga bercerita tentang permukiman baru di Pulau Bulu Poloe serta potensi pengembangan pariwisata.
Lalu sambutan Direktur Departemen Eksternal dan Corporate Affairs PT. Vale Indonesia Tbk, Endra Kusuma. Dia memberi apresiasi atas antusiasme peserta dan dukungan para pihak atas terselenggaranya FGD ini.
PT Vale menurutnya punya komitmen untuk respect to our planet and community, di sekitar area operasi tambang.
Sambutan Bupati Luwu Timur sekaligus membuka acara FGD, kemudian dilanjutkan pemaparan materi serta paparan narasumber, penanggap, dan pembacaan beberapa poin kesimpulan atau rekomendasi.
Narasumbernya adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Dr Hendra Yusran Siry, Kabid PRL dan Pulau-pulau Kecil DKP Sulsel Dr Suhartono Nurdin, Danlanal VI Makassar Laksma Dr Benny Sukandari.
Narasumber lainnya adalah anggota kelompok pakar DPRD Sulsel sekaligus anggota Konsorsium Teluk Bone, Ir Bachrianto Bachtiar, tenaga ahli Blue Forests Yusran Nurdin Massa, perwakilan fasilitator masyarakat dari Kabupaten Wakatobi, Sunarwan Asuhadi.
Sebagai penanggap adalah Kepala Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam KLHK, Ir Thomas Nifinluri, M.Sc, Dr Abdul Rahman Nur, S.H, M.H (Unanda), Dr Hasrianto, dosen Fakultas Biologi dan Sains Uncokro serta Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut BPSPL PRL-KKP Makassar, Getreda M. Hehanussa.
Pandangan Bupati Lutim
Dalam sambutannya, Bupati Luwu Timur, Drs Budiman Hakim, M.Pd, meski menggunakan Malili sebagai lokus pembahasan namun pihaknya senang sebab PT Vale Indonesia Tbk yang menggagas acara ini melihatnya dari kacamata makro bahkan global.
Menurutnya, dinamika pesisir dan laut merupakan isu global karena sifat dan pengaruhnya.
“Kami membaca, kelak, Malili, atau Luwu Timur sebagai pemberi inspirasi bagi Sulawesi Selatan, bagi Indonesia dan dunia bahwa pengelolaan pesisir dan ruang laut di Malili bisa efektif, berkelanjutan serta memandirikan karena keterlibatan semua unsur,” katanya.
Budiman memberi apresiasi atas hadirnya Pemerintah Pusat dalam hal ini Sesditjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersedia hadir bersama kita, demikian pula Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan, unsur pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dan laut dalam hal ini Danlantamal VI.
“Kehadiran bapak ibu merupakan kehormatan bagi kami di Luwu Tmur karena potensi pesisir dan laut kami menjadi daya tarik untuk diperbincangkan,” katanya.
Dalam sambutannya, Luwu Timur disebut memiliki luas wilayah 6.944,88 Km2 atau meliputi 11,14 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
Bupatii Luwu Timur, Drs Budiman Hakim, M.Pd, saat memberi sambutan pada webinar Focus Group Discussion dengan tema “Pesisir dan Laut Terjaga Masyarakat Tangguh dan Berjaya” dengan subtema “Mengelola Potensi Sumber Daya Mangrove dan Terumbu Karang Malili secara Mandiri dan Berkelanjutan. (dok: istimewa)
“Wilayah ini terbagi ke dalam 11 (sebelas) kecamatan yaitu Kecamatan Malili, Angkona, Wotu, Burau, Mangkutana, Tomoni, Tomoni Timur, Kalaena, Wasuponda, Nuha dan Towuti. Empat kecamatan yang pertama merupakan kecamatan pesisir,” terangnya.
“Panjang garis pantai 117,4 Km, luas perairan otonomi 50 Km2. Luas tambak 832 Ha, luas budidaya rumput laut 620 Ha dan luas Budidaya Air Tawar 424 Ha,” ungkapnya.
Budiman menjelaskan bahwa tingkat pemanfaatan lahan untuk pengembangan komoditi perikanan budidaya sampai dengan saat ini belum mencapai 30 persen dari potensi lahan yang dapat dikembangkan sehingga target produksi yang dicapai pun masih sangat rendah dari potensi produksi yang dapat dicapai.
“Ke depan, kami berharap komoditi unggulan seperti ikan kerapu dan kakap dapat dibudidayakan lebih intensif pada keramba jaring apung, demikian pula komoditi teripang dan lobster yang saat ini menjadi perhatian Pemerintah Pusat, kami berharap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dapat memberi perhatian dan dukungan untuk ini,” sebutnya.
Beberapa harapan
Di depan tidak kurang 140 peserta FGD, Budiman menyampaikan beberapa harapannya terkait pemberdayaan masyarakat pesisir di Luwu Timur terutama di Malili.
Pertama, agar ada fasilitasi dukungan kelembagaan dan pembangunan sarana prasarana budidaya moderen. “Seperti hatchery, pusat pembibitan mangrove berbasis masyarakat, transplantasi atau rehabilitasi karang, keramba jaring apung,” katanya.
Lalu yang kedua adalah dukungan manajemen atau pemasaran produk kelautan dan perikanan.
“Semoga bisa menjadi rekomendasi dalam FGD ini, tentu dengan basis argumentasi, data serta informasi yang relevan. Bagaimana teknisnya silakan bapak ibu elaborasi,” harapnya.
“Saya menyampaikan ini sebab sejak Program PPM-PKPM (Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat-Pengembangan Kawasan Perdesaan Mandiri) sebagai wujud implementasi CSR PT. Vale Indonesia Tbk tahun 2018-2023 telah digagas dan dijalankan melalui kolaborasi multipihak antara PT. Vale Indonesia Tbk, Pemerintah dan masyarakat, ada potensi besar untuk kolaboratif dalam menyiapkan agenda pembangunan ekonomi masyarakat pesisir di sini,” tambahnya lagi.
Poin ketiga yang ditekankan adalah pemantapan implementasi Program PKPM sebagaimana menjadi MOU antara PT. Vale Indonesia, Kementerian Desa, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
“Dapat dioptimalkan atas dukungan kampus, masyarakat dan organisasi masyarakat sipil,” sebutnya.
Dia juga menerangkan bahwa sejak program PKPM disosialisasikan, direncanakan sampai diimplementasikan untuk kurun waktu September 2018 sampai Agustus 2021 ini, beberapa program yang telah dilakukan seperti penanaman mangrove dan pembangunan ‘apartemen ikan’.
“Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi berbagai isu yang berkembang di kawasan tersebut antara lain abrasi di wilayah pesisir laut yang mengancam wilayah tangkapan nelayan dan permukiman, kerusakan area terumbu karang pada dasar laut, sehingga mengancam akses tangkapan bagi nelayan,” jelasnya.
Diakui pula bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dianggap belum sepenuhnya efektif untuk mengatasi isu yang disebutkan sebelumnya.
“Tantangannya adalah pemahaman para pelaku belum secara komprehensif dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan program. Tantangan yang dimaksudkan ini secara garis besar berkaitan sinergi para pihak, integrasi program Pusat, Provinsi dan daerah, hingga kapasitas kelembagaan dan dukungan Pemerintah Desa,” jelasnya.
Poin keempat yang dikemukakan adalah partisipasi dan dukungan konkret Pemerintah Pusat.
“Saya juga berharap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat menjadi mitra dalam skema kerjasama seperti dijeaskan di atas, sebab potensi pesisir dan laut Luwu Timur sungguh terlalu besar tanpa peran serta Kementerian dan Lembaga lain,” lanjutnya.
“Ke depan, dibutuhkan kolaborasi para pihak untuk bersama-sama melahirkan gagasan dalam merencanakan dan melaksanakan pengembangan kawasan pesisir dan laut Malili secara komprehansi,” harapnya.
Pada ujung sambutan, Budiman menyebut bahwa pada ruang dan waktu, dinamika terjadi begitu rupa pada ruang dan laut seperti regulasi.
“Kita harus tanggap, peduli dan produktif melihatnya dengan menawarkan pendekatan dan strategi baru pula. Dinamika yang saya maksud ini bukan hanya pada organisasi Pemerintah tetapi juga swasta, masyarakat sipil, pada level lokal hingga global,” jelasnya.
Menurutnya, Pemda Luwu Timur sangat aktif mendorong adanya praktik konservasi mangrove dan terumbu karang karena keduanya merupakan wahana untuk pengembangan kepariwisataan bahari, konservasi dan cadangan plasma nuftah kita.
“Pesisir dan laut adaah modal pembangunan Luwu Timur ke depan,” tegasnya.
“Semoga FGD ini bisa menawarkan data, informasi dan rekomendasi atas kondisi eksisting sumberdaya pesisir dan laut kita di Lutim, sehingga ke depan, kita bisa mengalokasikan sumberdaya anggaran pembanguan yang pas dan faedah untuk Luwu Timur,” tutupnya.
