Cermin Besar dari Sulawesi Selatan, Saat Kapal dan Pelabuhan Canggih bukan Jaminan
PELAKITA.ID – Bayangkan sebuah dermaga beton yang kokoh, lengkap dengan kantor administrasi yang mengkilap dan lahan parkir yang luas, namun tidak ada satu pun deru mesin kapal yang terdengar.
Sementara di belahan kabupaten lain, seperti di Bone atau Sinjai, keriuhan transaksi pecah sejak fajar, di mana miliaran rupiah berpindah tangan di tengah bau amis yang produktif. Inilah potret nyata dari 22 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di bawah otoritas Provinsi Sulawesi Selatan.
Ada kesenjangan yang tajam; sebuah paradoks pembangunan di mana infrastruktur fisik masif tidak otomatis menjadi magnet ekonomi.
Mengapa sebagian PPI tumbuh menjadi raksasa ekonomi daerah, sementara yang lain meredup menjadi “monumen semen” yang sunyi?
Sebagai pemerhati kelautan dan perikanan, kita harus berani melihat bahwa kegagalan ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan kegagalan perencanaan yang gagal memahami denyut nadi kehidupan nelayan.
Takeaway 1: Jebakan Ilusi Infrastruktur (Ekosistem > Bangunan Fisik)
Selama dekade terakhir, kita terjebak dalam “ilusi infrastruktur”—sebuah paradigma sesat yang meyakini bahwa membangun fisik secara otomatis akan mengundang aktivitas.
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pembangunan PPI yang hanya mengejar kemegahan dermaga tanpa membangun ekosistem usaha di dalamnya adalah pemborosan aset negara yang fatal.
Keberhasilan sebuah pangkalan tidak diukur dari ketebalan beton dermaganya, melainkan dari seberapa terintegrasinya fasilitas tersebut dengan kebutuhan nelayan. Pendekatan “membangun dulu, urusan nanti” telah menciptakan cangkang-cangkang kosong yang tidak produktif.
“Pembangunan PPI masih berfokus pada aspek fisik, belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan operasional dan ekosistem usaha.”
Kutipan dari sumber tersebut adalah sebuah kritik tajam: tanpa ekosistem, bangunan tersebut hanyalah beban biaya pemeliharaan.
Kesejahteraan komunitas pesisir hanya bisa terwujud jika kita beralih dari sekadar membangun proyek konstruksi menuju pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi yang bernyawa.
Takeaway 2: Segitiga Logistik yang Terlupakan (Es, BBM, dan Air Bersih)
Jika kita ingin mengetahui mengapa sebuah PPI gagal, lihatlah ketersediaan tiga hal: Es, BBM, dan Air Bersih. Ketiganya adalah “segitiga logistik” yang menentukan hidup-matinya operasional nelayan.
Di PPI seperti Kajang dan Bontobahari di Bulukumba, Cempae di Parepare, hingga Maccini Baji di Pangkep, potensi ekonomi mereka terhambat karena layanan dasar ini masih jauh dari optimal.
Es: Ini adalah jantung dari cold chain. Tanpa pasokan es yang stabil, ikan tangkapan nelayan cepat membusuk, kualitas merosot, dan harga jual jatuh di titik nadir. Ini berdampak langsung pada dompet nelayan; mereka bekerja keras di laut, namun rugi di darat.
• BBM: Ketiadaan SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) di lokasi PPI memaksa nelayan mengeluarkan ongkos transportasi tambahan yang mencekik margin keuntungan mereka.
• Air Bersih: Vital untuk sanitasi dan menjaga standar higiene ekspor. Tanpa air bersih, produk kita tidak akan pernah menembus pasar global yang ketat.
Mengabaikan segitiga logistik ini berarti membiarkan nelayan berjuang sendirian melawan inefisiensi biaya operasional yang tinggi.
Takeaway 3: ‘Panges’ dan Konektivitas Pasar sebagai Jantung Ekonomi
PPI yang sukses seperti Lonrae (Bone), Lappa (Sinjai), Paotere (Makassar), Beba (Takalar), Pontap (Palopo), Birea (Bantaeng), dan Sumpang Binangae (Barru) memiliki satu kesamaan yang konsisten: aktivitas bongkar muat yang intensif dan konektivitas pasar yang kuat.
Di sinilah peran vital ‘panges’ atau kapal penampung. Panges adalah tulang punggung informal yang menggerakkan ekonomi.
Mereka adalah jembatan antara nelayan kecil di tengah laut dengan pasar besar di darat. PPI tanpa kehadiran panges ibarat stasiun kereta api tanpa kereta; sebuah tempat yang terisolasi.
Panges-lah yang memutuskan ke mana aliran ikan bergerak berdasarkan kekuatan pasar. Oleh karena itu, digitalisasi informasi harga dan kemitraan strategis dengan eksportir bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk menarik para panges dan pedagang agar mau melabuhkan modal mereka di PPI tersebut.
Takeaway 4: Musuh Tersembunyi—Pendangkalan dan Akses Terbatas
Ada kendala fisik yang sering diabaikan oleh para pengambil kebijakan di balik meja: pendangkalan perairan. PPI seperti Bontoa (Maros), Ulo-Ulo (Luwu), dan Polejiwa (Barru) adalah korban dari sedimentasi yang tidak tertangani.
Tidak peduli seberapa mewah renovasi kantor atau fasilitas daratnya, jika kapal nelayan tidak bisa bersandar karena kedalaman air yang dangkal, maka PPI tersebut mati secara fungsional. Normalisasi akses melalui pengerukan (dredging) harus menjadi prioritas absolut sebelum membicarakan revitalisasi lainnya.
Aksesibilitas fisik bagi kapal nelayan adalah syarat mutlak—sebuah “pintu masuk” yang tidak boleh tertutup jika kita ingin menggerakkan ekonomi pesisir. Memperbaiki gedung saat akses air dangkal adalah sebuah kegagalan nalar kebijakan yang mereduksi manfaat publik.
Takeaway 5: Reorientasi Kebijakan—Menuju Tata Kelola Berbasis Data
Masa depan maritim Sulawesi Selatan tidak bisa lagi dikelola dengan intuisi atau tekanan politik sesaat. Kita membutuhkan tata kelola berbasis data sebagai antitesis dari “ilusi infrastruktur.”
Pengelolaan PPI harus distandarisasi secara operasional, mulai dari sistem pengelolaan sampah terpadu hingga monitoring digital untuk memastikan akurasi data produksi perikanan.
Data yang akurat akan mencegah kita membangun dermaga di lokasi yang secara teknis tidak layak (seperti wilayah yang cepat mendangkal). Dengan sistem berbasis data, kita bisa mengalokasikan sumber daya secara tepat sasaran, memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah berkontribusi langsung pada peningkatan pendapatan nelayan dan keberlanjutan sumber daya laut kita.
Masa Depan Biru Sulawesi Selatan
Pangkalan Pendaratan Ikan harus dipandang sebagai entitas ekonomi dinamis, sebuah simpul kesejahteraan di mana kemajuan fisik bersinergi dengan layanan logistik dan akses pasar.
Masa depan biru Sulawesi Selatan tidak akan tercapai hanya dengan menumpuk semen di tepi pantai, atau memoles kapal dan dermaga semata. Kita perlu membangun ekosistem yang menghargai peluh nelayan dengan menyediakan es, BBM, akses air, dan kedalaman laut yang layak.
Keberhasilan pembangunan maritim seharusnya tidak lagi dihitung dari berapa banyak pita yang digunting saat peresmian gedung baru, melainkan dari satu pertanyaan reflektif: Seberapa jauh infrastruktur ini mampu mengamankan harga ikan dan meningkatkan taraf hidup keluarga nelayan yang mendaratkan harapannya di sana?
Selamat Menyambut Hari Nelayan 2026!
_
K. Azis, founder Pelakita.ID
Sorowako, 5 April 2026
